REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Para pemangku kewenangan di pasar modal atau Bursa Efek Indonesia (BEI) diminta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang pasar modal syariah.
Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, pasar modal syariah sangat potensial menjadi alternatif investasi halal yang selama ini dibutuhkan para calon investor.
Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Adiwarman Karim, pada acara seminar bulanan Ekonomi Syariah bertema Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai Alternatif Investasi, di Jakarta, Rabu (20/10).
Adiwarman menyatakan, industri keuangan syariah, baik secara global, regional, maupun pada level nasional, kini telah menarik perhatian para investor. Selain mengedepankan prinsip-prinsip kehalalan dalam produk investasi yang ditawarkannya, industri keuangan syariah terbukti memberikan dampak langsung terhadap sektor ekonomi riil masyarakat.
Di sisi lain, potensi keuangan masyarakat Muslim Indonesia sangat besar untuk dikelola dalam bentuk investasi yang halal. “Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum tahu caranya investasi halal. Mereka butuh diajari dan diberikan pemahaman kalau investasi di pasar modal itu juga ada yang halal dan syariah,” tutur Adiwarman.
Dikatakan, agresifnya sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah diyakini bakal meningkatkan para calon investor untuk menanamkan dananya di pasar modal syariah. Adiwarman menyebut negara jiran Malaysia sebagai contoh adanya kesadaran serta pengetahuan yang tinggi terhadap investasi syariah di pasar modal.
Kini, Malaysia termasuk dalam daftar negara-negara teratas yang sukses menerapkan keuangan syariah di bidang perbankan dan pasar pasar modal.“Kita hanya butuh will dari BEI, Bapepam-LK, serta pemangku kewenangan pemerintah untuk lebih serius menggarap pasar modal syariah ini,” jelasnya.
Adiwarman optimistis, pasar modal syariah nasional akan berkembang pesat bila pemerintah berada di depan dalam proses sosialisasi, edukasi, serta persuasi kepada masyarakat.
Alasannya, kesuksesan Malaysia dalam membesarkan pasar modal syariah mereka sejatinya disebabkan intervensi pemerintah yang sangat besar. “Sebanyak 85 persen DPK (Dana Pihak Ketiga) perbankan Malaysia itu asalnya dari uang pemerintah, dari government list company negara. Artinya hanya 15 persen dari Rp 43,5 triliun DPK Malaysia yang merupakan uang publik,” tegas Adiwarman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
