REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Partai Keadilan Sejakhtera (PKS) DKI Jakarta akan mengagendakan arah kebijakan partai menyikapi tiga tahun pemerintahan Fauzi Bowo. Masalah isu pemindahan ibu kota, tata ruang kota, kemacetan, serta lingkungan menjadi fokus yang akan dibahas dalam Mukerwil yang akan digelar mulai, Kamis (14/10) di Hotel Atlet Century, Senayan.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, musyawarah kerja mengagendakan perubahan di jajaran struktural partai. Sebanyak 24 kader yang lolos penyaringan intern akan dikukuhkan sebagai pengurus wilayah baru. "Ini adalah hasil pilihan dari sekitar 5 ribu kader di seluruh wilayah DKI Jakarta," ujar Triwisaksana saat menyambangi kantor Republika, Rabu (13/10).
Acara mukerwil PKS DKI yang mengambil tema 'Bekerja untuk Jakarta' juga akan menetapkan arah kebijakan partai ke depan. Masalah krusial yang juga akan dibahas dalam mukerwil adalah isu pemindahan ibu kota.
Triwisaksana menegaskan, partainya secara tegas menolak wacana pemindahan ibu kota keluar Jakarta. Dia beralasan, memindahkan ibu kota butuh biaya banyak. "Butuh uang yang tak sedikit untuk mewujudkan itu. Uang itu sendiri bisa digunakan untuk membangun kereta bawah tanah di DKI. Kalau ini bisa diwujudkan masalah bisa ditanggulangi, tanpa harus mengabil spekulasi pindah ibu kota," ujarnya.
Karenana itu, PKS--dalam mukerwil nanti--akan menggelar talk show berjudul 'Pindah Ibu Kota vs Tata Ruang Megapolitan'. Acara ini akan mengundang narasumber dari ahli tata kota, anggota DPRD DKI, dan staf ahli kepresidenan.
Terkait dengan konsep tata kota megapolitan, Triwisaksana mengaku pihaknya mendukung penuh usulan tersebut. Rancangan tata kota megapolitan DKI berisikan rencana penggabungan Jakarta dengan sejumlah kota satelit, seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Cianjur.
"Rencana ini lebih baik ketimbang solusi memindahkan ibu kota. Pemerintah provinsi hanya perlu menegosiasikan hal ini dengan pemerintah wilayah lain. Selain itu, kita pun harus tahu penduduk jumlah penduduk Jakarta dan luas wilayahnya tidak seimbang. Ini bisa jadi solusi," kata pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.
Selain konsep tata kota, problem kemacetan menjadi fokus yang akan dibahas partai yang meraih suara mayoritas di DKI Jakarta, bersama Partai Demokrat. Menurut Triwisaksana, perlu ada langkah strategis, terutama soal pembangunan infrastruktur lalu lintas di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
