REPUBLIKA.CO.ID,SANUR--Kementerian Kesehatan akan memperketat pengawasan terhadap mutu pelayanan kesehatan di tiap provinsi. Pasalnya, dari sekitar 6.000 dokter yang diuji kompetensi tahun ini, ternyata 300 di antaranya dinyatakan tidak lulus uji kompensi.
"Meski secara prosentase kecil, namun jumlah 300 dokter yang tidak lulus uji kompetensi kan juga tidak sedikit," kata Kepala Badan Pengembangan Pembangunan SDM Kesehatan, dr Bambang Giatno, di sela-sela Konferensi Aliansi Sumber Daya Manusia Kesehatan se-Asia Pasifik, Sanur, Bali, Senin (4/10).
Bambang mengatakan, peningkatan mutu pelayanan dan kualitas tenaga kesehatan merupakan salah satu indikator pencapaian target Millenium Development Goals (MDG's) pada 2015. Karena itu, kata Bambang, Menteri Kesehatan, dr Endang Rahayu Sedyaningsih, akan membentuk Majelis Kehormatan Tenaga Kesehatan Indonesia dan Majelis Kehormatan Tenaga Kesehatan Provinsi yang bertugas melakukan uji kompetensi dan melakukan registrasi tenaga kesehatan.
Bambang menjelaskan, lulus uji kompetensi merupakan salah satu persyaratan apabila seorang dokter akan membuka praktek sendiri, selain harus memiliki surat izin praktek. "Kalau tidak punya salah satunya, berarti prakteknya ilegal. Tugas pengawasan untuk mencegah praktek ilegal ini ada di dinas kesehatan kota dan kabupaten," kata Bambang.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan, dr Endang Rahayu Sedyaningsih, mengakui, meskipun telah dilakukan akselerasi SDM kesehatan, namun belum mampu mendukung perkembangan kesehatan secara keseluruhan. Sehingga ketidakseimbangan kualifikasi, jumlah, dan distribusi SDM kesehatan menyebabkan rendahnya jumlah SDM kesehatan berkualitas, terutama di daerah terpencil. Karena SDM yang berkualitas enggan ditempatkan di daerah tersebut.
Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kebijakan, perencanaan, dan sistem informasi dalam mengelola SDM kesehatan. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi dikhawatirkan target pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) pada 2015 mendatang tidak dapat tercapai. "Perlu upaya besar, karena adanya beberapa masalah dalam pembangunan kesehatan, termasuk penyediaan SDM kesehatan. Ini jadi perhatian khusus," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
