REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Rencana pengadaan mobil dinas untuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dinilai tidak tepat. Alasannya, karena saat ini masyarakat Kabupaten Bandung masih memiliki banyak persoalan yang belum diselesaikan dan membutuhkan perhatian mendesak.
''Jangan dulu berpikir mobil Dinas. Lihat dulu persoalan di masyarakat seperti apa,'' kata Lili Muslihat, Ketua Komite Peduli Jawa Barat, di Kantor DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Selasa (5/10).
Menurut Lili, masyarakat saat ini memiliki banyak persoalan yang mendesak untuk dipikirkan, seperti masalah banjir, puting beliung, gempa, dan longsor. ''Penanganan masalah-masalah seperti ini yang mestinya dipikirkan. Kalau dewan mengadakan mobil di saat rakyat menderita sangat tidak tepat,'' jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Triska Hendriawan, mengatakan bahwa pengadaan mobil tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah penanganan korban banjir. Pihaknya, kata dia, tetap peduli terhadap korban banjir. ''Untuk bencana anggarannya tidak terganggu. Masing-masing sudah ada anggarannya,'' kata dia.
Jika pembelian mobil tersebut dianggap menyia-nyiakan kepentingan rakyat, kata Triska, itu tidak benar. Sebab, selama ini dewan sudah mendahulukan kepentingan dan pelayanan terhadap publik. Dia menyebutkan pengadaan beberapa kendaraan publik yang sudah pernah disahkan dewan sebelum ini, yakni kendaraan angkutan khusus sampah, ambulans, kendaraan operasional di lapangan, dan kendaraan-kendaraan untuk camat. ''Kami sudah mendahului pelayanan publik,'' jelasnya membantah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
