REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dunia sastra Indonesia menghadapi ancaman kegagalan regenerasi pada tataran sastrawan muda. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mengakui ada kelalaian dalam mengawal proses regenerasi tersebut secara maksimal.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Dodi Nandika, mengakui jika beberapa tahun belakangan ini telah lalai mengawal proses regenerasi sastrawan muda Indonesia. Kelalaian tersebut terutama terjadi di daerah-daerah sehingga angka kelahiran sastrawan baru di Indonesia sangat minim.
''Terutama di daerah-daerah kami akui ada kelalaian untuk mendampingi munculnya sastrawan muda,” kata Dodi saat pembukaan Seminar Antarbangsa Kesastraan Asia Tenggara (SAKAT), di Jakarta, Senin (27/9).
Sebenarnya, kata Dodi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah jalur untuk melahirkan sastrawan-sastrawan muda sebagai bagian dari regenerasi. Ada dua jalur yang biasa digunakan, di antaranya lewat perguruan tinggi melalui program studi kesastraan. ''Ada belasan program studi dan tiap tahunnya telah meluluskan sarjana sastra,'' ujar Dodi.
Jalur kedua, kata Dodi, yakni melalui jalur non formal seperti pelatihan kebahasaan. Jalur ini tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah, namun juga komunitas-komunitas sastrawan Indonesia yang rajin mengunjungi kampus-kampus di daerah. ''Program-program memang sudah ada, namun perlu diakui pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara masif, sehingga hasilnya kurang signifikan,” jelasnya.
Sementara itu Wakil Sementara Kepala Pusat Bahasa Kemdiknas, Agus Darma mengatakan, hasil yang kurang maksimal dalam mempersiapkan bibit baru sastrawan tersebut banyak terkendala masalah pembiayaan. ''Anggaran relatif masih belum memadai untuk melaksanakan kegiatan yang dirancang pemerintah, maupun untuk mendukung kegiatan pengembangan sastra di lapangan,'' ungkapnya.
Agus menambahkan, dari keseluruhan anggaran untuk pusat bahasa sebesar Rp 111 miliar, 30 persennya untuk pengembangan sastra. Dan hanya 10 persen yang dapat disisihkan untuk regenerasi. ''Terus terang saja, kecil sekali anggarannya, bahkan anggaran balai di daerah dikhawatirkan hanya habis untuk membayar gaji pegawai, ada sekitar 30 unit balai bahasa di daerah,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
