REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto memastikan akan memperbaiki tanggul yang jebol di Kali Pesanggarahan. Tak hanya itu, trase air akan diperlebar sehingga arusnya bisa lancar. Syaratnya, harus ada pembebasan tanah dari Pemprov DKI Jakarta.
''Masyarakat supaya merelakan sebagian tanahnya dibebaskan, tidak gratis dan jangan dibuat sulit. Kalau pembebasannya sudah selesai, tanggul akan kami geser,” ujar Djoko Kirmanto, Rabu (18/8).
Nantinya, kata Djoko, tanggul baru akan dibuat lebih kuat. Konstruksi bagian bawah menggunakan fondasi beton sehingga tahan lama.
Djoko menjelaskan, dana untuk pembuatan tanggul sangat mahal. Karena itu, akan dilakukan secara bertahap. Namun, untuk skala prioritas adalah menutup kembali tanggul sepanjang 40 meter menggunakan karung pasir. Sehingga, ketika turun hujan airnya tidak mengalir ke pemukiman warga. ''Kalau pembangunan tanggul baru tidak akan selesai tahun ini, karena panjang sekali. Tahun depan masih kami perbaiki,'' ujarnya.
Tanggul di sepanjang Kali Pesanggrahan dibuat tahun 1980-an. Perawatan dilakukan secara bertahap, yakni kalau ada bagian yang bocor, maka langsung ditambal. Namun, lama kelamaan tanggul digerogoti erosi air sehingga akhirnya jebol.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui kawasan tersebut merupakan daerah rawan banjir. Menurut dia, di komplek perumahan Ikatan Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) biasa disebut seperti baskom air. Air yang menggenang tidak bisa keluar karena tak ada jalan keluar. ''Karena memang sangat rendah. Air hanya bisa surut kalau dipompa keluar. Untuk itu kami install pompa yang cukup besar dengan kapasitas 250 liter per detik. Ini kita tambah lagi dengan dua mobil unit yang besarnya kurang lebih 150 liter per detik,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan relokasi, menurut Fauzi, sangat sulit dilakukan. Sebab, mayoritas warga di kompleks itu ingin bertahan. “Kalau saya jadi warga di sini saya pilih bebas banjir daripada saya bertahan,” sarannya.
Untuk itu, kata Fauzi, diperlukan upaya agar kasus ini tidak terulang. Pihaknya menyambut positif rencana Kementerian PU untuk membangun tanggul baru. Pemprov DKI hanya berkewajiban melakukan pembebasan lahan. Fauzi masih berupaya bisa melakukan pembebasan lahan di kawasan tersebut meskipun APBD perubahan sudah disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
Sementara itu, terkait penanganan pengungsi, menurut Fauzi, telah dilakukan berbagai upaya. Pihaknya telah menyiapkan tempat pengungsian, dapur umum, dan pos kedokteran. Selain itu, saat buka puasa dan sahur bersama, Pemprov DKI sudah menyiapkan 1.000 paket makanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
