REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah dianggap belum maksimal dalam menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak. Akibatnya, banyak anak-anak turun ke jalan mencari 'pelaran' sendiri. "Pemerintah belum cukup memberikan perhatian yang wajar kepada anak-anak," ucap Sosiolog dari UI (Universitas Indonesia), Imam B Prasodjo, kepada Republika, Sabtu (24/7).
Menurut Imam, jika pemerintah tidak segera memenuhi kebutuhan anak-anak akan fasilitas pendidikan yang terarah, maka pemerintah dianggap melakukan pengkhianatan terhadap kewajiban memberikan perlindungan bagi anak. Selama ini, sambung Imam, pemerintah lebih cenderung memberikan fasilitas bagi para orang dewasa. Terutama, terkait dengan pemberian fasilitas bagi para pejabat negara.
"Pejabat minta mobil dinas langsung dikasih, mau apapun juga langsung dikasih semua," ucap Imam. Menurut dia, fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang harus disediakan oleh pemerintah adalah sesuatu yang mendukung perkembangan watak dan karakter mereka. Seperti, penyediaan sanggar bermain untuk anak-anak, perpustakaan, dan tayangan yang bersifat mendidik. Namun, sekali lagi Imam mengatakan anak-anak belum banyak yang mendapatkan dan memanfaatkan fasilitas pendukung pendidikan seperti itu.
Sementara Pengamat Pendidikan, Arief Rachman, mengatakan, sebenarnya pemerintah telah memberikan fasilitas pendidikan tersebut. Salah satu buktinya, pemerintah telah menyediakan sarana pendidikan bagi 51 juta anak Indonesia usia pendidikan dasar.
Lebih lanjut Arief mengatakan, pemerintah tidak bisa serta merta disalahkan karena masih ada anak-anak yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan. Menurutnya, tanggung jawab itu harus ditanggung oleh seluruh komponen bangsa. "Tidak semudah membalikan telapak tangan melayani kebutuhan pendidikan bagi mereka," ucap Arief, Sabtu (24/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
