REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--PTN (Perguruan Tinggi Negeri) bisa mengalami kerugian apabila parameter penerimaan mahasiswanya hanya menggunakan hasil Ujian Nasional (UN). Karena hasil UN selama ini belum bisa dianggap benar 100 persen mengingat permasalahan pelaksanaan UN itu sendiri masih carut marut.
''Apalagi kebocoran UN masih banyak terjadi sehingga siswa yang mendapat nilai UN baik hanya pada saat UN masih perlu dipertanyakan,'' ujar Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DIY Prof Wuryadi, Sabtu (10/7).
Wuryadi menanggapi rencana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa mulai tahun depan yang menjadi prasyarat masuk PTN hanya hasil UN. Sehingga calon mahasiswa akan lebih mudah masuk PTN karena tanpa perlu tes lagi.
Hal itu kalau benar-benar dilaksanakan, kata Wuryadi, kemungkinan justru PTN akan mengalami kemunduran karena tidak bisa mendapatkan mahasiswa yang sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan. ''Saya menganggap peraturan itu sebagai bentuk pemaksaan dan sebagai etatisme pemerintah. Seolah-olah pemerintah itu paling benar. Ini jelas peraturan berdasarkan kekuasaan,''ungkap dia.
Menurut Wuryadi, keputusan itu apabila dilihat secara logika aneh dan tidak rasional. Karena dalam penerimaan mahasiswa baru, PTN memerlukan calon mahasiswa yang sesuai dengan spesifikasi yang ada, antara lain: jurusan, ilmu dan spesifikasi lain yang dibutuhkan PTN tersebut.
Karena itu, kata Wuryadi, kalau memang hasil UN ditetapkan sebagai prasyarat masuk PTN, harus ada syarat lain yang disesuaikan dengan kebutuhan PTN sendiri. ''Kalau keputusan itu dianggap sebagai aturan pemerintah, ya itu hak mereka (red pemerintah),''ungkap dia.
Menurut Wuryadi, selama ini tes yang dilakukan untuk masuk PTN belum menyentuh kekhususan sesuai jurusan yang akan dimasuki mahasiswa. Karena itu sudah saatnya tes seleksi masuk PTN dibenahi sesuai dengan jurusan yang diambil mahasiswa. ''Misalnya untuk jurusan yang masuk kategori IPA, maka tesnya ya dititikberatkan pada kemampuan mahasiswa di bidang IPA,''jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
