REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Pemerintah dan Pertamina dinilai telah ikut membunuhi rakyat Indonesia, melalui program penggunaan gas elpiji 3 kg. Pemaksaan pemerintah dalam konversi energi dari minyak tanah ke elpiji dianggap sebagai biang keladinya.

''Dulu rakyat kecil dipaksa untuk memakai gas elpiji 3 kg, karena pemerintah berniat mengurangi jumlah subsidi BBM minyak tanah. Kini setelah masyarakat tak punya pilihan lain, harus memakai elpiji, ternyata pemerintah dan Pertamina tak bisa menjaga keamanannya,'' kata Dadang Iskandar, koodinator Jogjakarta Goverment Wacht, yang melakukan unjuk rasa di kantor PT Pertamina (Persero) Sales Area Yogyakarta-Pemasara BBM Retail Regional IV, di Jl Mangkubumi.

Menurut Dadang yang berdemo bersama delapan rekannya sesama aktivis, pemerintah dan Pertamina seakan lepas tangan begitu saja berkaitan dengan banyaknya kejadian ledakan akibat penggunaan gas elpiji 3 kg. Menurut dia, Pertamina harus bertanggung jawab atas meledaknya gas-gas elpiji tersebut akibat beredarnya tabung-tabung gas dan perlatannya yang tak layak pakai.

Akibat peredaran tabung gas dan peralatan yang tak layak pakai ini, saat ini rakyat Indonesia seakan dalam ancaman ''teror'' yang sewaktu-waktu dapat mengambil nyawa mereka. Selain itu, kata dia, pejabat-pejabat pemerintah dan Pertamina yang bertanggungjawab terhadap program ini seharusnya punya tanggungjawab moral.

Ia juga mengatakan bahwa dalam program gas elpiji 3 kg ini, pemerintah dan Pertamina telah mengabaikan hak-hak konsumen yang sebenarnya dilindungi oleh perundang-undangan. Kedatangan para aktivis JGW ini diterima baik oleh jajaran pimpinan Pertamina PT Pertamina (Persero) Sales Area Yogyakarta-Pemasara BBM Retail Regional IV, Ruslan Marbun (sales area manager untuk BBM) dan Ana Dewi Lestari (sales area manager untuk LPG).

Ikuti Whatsapp Channel Republika