Friday, 21 Rajab 1442 / 05 March 2021

Friday, 21 Rajab 1442 / 05 March 2021

Sekolah Negeri tak Boleh Pungut Uang Pembangunan

Sabtu 05 Jun 2010 19:34 WIB

Red: Krisman Purwoko

REPUBLIKA.CO.ID,PAMEKASAN--Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Khairul Kalam mengatakan sekolah negeri semestinya tidak memungut uang pembangunan kepada siswa baru. "Sebab, khusus untuk pembangunan gedung sekolah, sudah ada dana dari pemerintah berupa dana alokasi khusus (DAK)," katanya di Pamekasan, Sabtu.

Menurutnya, selain memberatkan orangtua siswa, pungutan itu  menimbulkan ketimpangan dalam dunia pendidikan. "Kami meminta Dinas Pendidikan hendaknya segera menyikapi persoalan ini. Kasian orang tua siswa yang hidupnya pas-pasan," katanya.

Ia mengatakan kalau pun harus ada pungutan uang pembangunan, maka itu harus dikonsultasikan kepada semua pihak, baik wali murid, orang tua siswa, pemerintah kabupaten, maupun DPRD."Setiap penerimaan calon siswa baru sudah ditetapkan pagunya. Artinya, jumlah siswa yang diterima disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang ada. Kalau masih ada uang pembangunan, lalu untuk apa," katanya.

Di Kabupaten Pamekasan pungutan uang pembangunan bervariasi antara Rp500.000 hingga Rp1,5 juta, sesuai kebijakan sekolah.

sumber : ant
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

 

BERITA LAINNYA