SIDOARJO--Nasib ribuan warga korban luapan lumpur Lapindo di empat desa, yakni Siring Barat, Jatirejo Barat, Mindi (Kecamatan Porong), dan Besuki Timur Kecamatan Jabon, kian tak jelas. Meski desanya dinyatakan tak layak huni akibat terkena dampak semburan lumpur, namun mereka belum pernah mendapatkan ganti rugi.
Perwakilan warga Desa Besuki Timur, M Adib Rosadi mengatakan, kepastian tentang ganti rugi warga itu akan ditentukan dari hasil survei Tim Pengkajian Kelayakan Pemukiman (TPKP) Institut Sepuluh Nopember (ITS). "Namun survei yang sudah berjalan berbulan-bulan itu belum juga selesai, warga jadi resah menunggu dalam ketidakpastian,' kata Adib kepada wartawan, Rabu.
Dia mengungkapkan, sebenarnya empat desa di atas sudah dinyatakan tak layak huni sejak beberapa tahun lalu oleh tim independen Pemprov Jatim namun belum dimasukkan dalam peta terdampak. Saat ini, tim ITS dan Unair survei lagi terkait kondisi kawasan sekitar lumpur yang tidak layak huni. "Tapi masih belum dimasukkan ke dalam peta terdampak," ujarnya.
Dia menjelaskan, saat tiga desa yaitu Desa Besuki, Pejarakan, dan Kecungcangkring masuk ke dalam peta terdampak dan pemberian ganti rugi diproses, kawasan Besuki Timur ditinggalkan. Warga yang terdiri dari tujuh RT ini terus mengupayakan agar mendapatkan ganti rugi.
Keluhan yang sama disampaikan Djarot, perwakilan dari Siring Barat. Menurut dia, selama ini selain kesal, warga juga bingung terkait soal penentuan sebuah kawasan masuk peta terdampak. Untuk kawasan Mindi, misalnya, hanya tiga RT yang dimasukkan kawasan tanggap darurat dan hanya diberi jatah hidup bersama dengan Siring Barat dan Jatirejo Barat.
Sedangkan sebanyak 18 RT di Desa Mindi, tidak masuk kawasan tanggap darurat. "Kami menuntut agar empat kawasan itu masuk dalam peta terdampak dan segera diberi ganti rugi," tandasnya.
Para warga berharap agar pemerintah serius terkait tuntutan warga ini. Apalagi, kata Djarot, saat kunjungan SBY beberapa saat lalu sudah menekankan perlunya percepatan penyelesaian permasalahan lumpur. Warga juga menanyakan mengenai kelanjutan hasil survei kawasan di sekitar lumpur.
Untuk diketahui, kawasan Besuki Timur berada di sisi timur tanggul lumpur. Sedangkan Mindi, berada di sisi selatan tanggul. Demikian pula Jatirejo Barat dan Siring Barat berada di sebelah barat tanggul. Rumah warga saat ini sudah retak karena adanya penurunan tanah serta bermunculan bubble gas.
Sementara itu, TPKP dari ITS hingga saat ini baru menuntaskan 55 persen tindakan survei terhadap 13 desa di sekitar semburan lumpur. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua II TPKP, Anggraeni, Rabu. Menurut dia, hasil yang dicapai TPKP masih 55 persen saja. "Namun hasil survei itu diserahkan kepada pemerintah, karena kami tidak berhak untuk mengumumkan," katanya.
Menanggapi lambannya survei yang dilakukan TPKP tersebut, Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo mendesak agar survei itu segera diselesaikan karena menilai kawasan 13 desa itu sudah tak layak huni. "Sehingga hasil survei bisa segera diserahkan ke Badan Pengarah BPLS untuk selanjutnya ditentukan diberi ganti rugi atau tidak," ujar ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Sulkan Wariono.
Sulkan mengaku prihatin dengan nasib ribuan warga empat desa tersebut. Mereka sudah terombang-ambing dengan kondisi yang ada saat ini. Bahkan, warga sudah empat tahun menunggu kejelasan nasibnya. Dia mencontohkan daerah yang belum jelas statusnya itu seperti Siring Barat, Jatirejo Barat, Mindi, Kecamatan Porong dan Besuki Timur, Kecamatan Jabon, terombang-ambing apakah mendapat ganti rugi atau tidak. "Jadi kami berharap agar survei segera diselesaikan biar ada kepastian ganti rugi pada warga di kawasan semburan lumpur," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
