REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum memutuskan kebijakan terkait mudik lebaran 2021. Pemerintah masih mempertimbangkan dua aspek yang menjadi dasar nantinya kebijakan soal mudik, yakni herd immunity dan kebangkitan ekonomi.
"Aspeknya kan ada dua secara garis besar, satu aspek bagaimana herd immunity (kekebalan komunitas) itu tercapai dan kedua herd immunity itu kan berkaitan juga dengan tujuan dasarnya adalah kebangkitan ekonomi," kata Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, saat berbincang dengan media secara virtual, Rabu (24/3).
Masduki menjelaskan, herd immunity dan kebangkitan ekonomi merupakan faktor penting saat ini. Ia mengatakan, program vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah saat ini sebagai langkah mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity sebesar 70 persen populasi, yakni 182 juta.
Ia mengatakan, mudik pada masa pandemi juga memiliki tingkat risiko penyebaran virus Covid-19. Namun, pemerintah juga tidak mengesampingkan faktor pendukung ekonomi karena ada pihak yang berpandangan jika mudik bisa membangkitkan ekonomi dari kota ke desa.
"Meski ada unsur ekonomi disitu yang bergulir dari uang pusat ke daerah, lewat mudik, tapi kan tingkat bahayanya kan cukup tinggi, itu lah yang sedang ditimbang, dari aspek ekonomi dan aspek keamanan protokoler itu menjadi pertimbangan," ujarnya.
Karena itu, Masduki enggan berandai-andai dengan keputusan Pemerintah terhadap kebijakan mudik apakah dibolehkan atau justru dilarang. Sebab, Pemerintah dalam waktu dekat menggelar pertemuan presiden, wapres dan para menteri untuk memutuskan kebijakan mudik.
"Kita nggak bisa bicara banyak, karena itu masih akan jadi harapan nanti dikira jubir dianggap sok tau, jadi kita ga bisa bicara jika-jika gitu," ungkapnya. Fauziah Mursid
Ikuti Whatsapp Channel Republika
