REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan, kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang tetap ingin digelar segelintir pihak. Menurutnya, syarat mutlak adanya KLB adalah dimintai majelis tinggi partai dan 2/3 DPD serta 1/2 DPC.

"Pak SBY selaku ketua majelis tinggi partai bilang tidak ada KLB, dan semua DPD hingga DPC juga bilang tidak mau ada KLB. Intinya tidak ada syarat yang dipenuhi. Kita bingung, ini istilahnya mau KLB apa?" tanya dia kepada Republika, Senin (1/3).

Kendati demikian, jika tetap ada KLB, dia menegaskan, pelaksanaanya dipastikan inkonstitusional dan ilegal. Hal itu, kata dia, karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Kenapa ilegal? karena yang datang (ke KLB) pasti bukan pemilik suara sah," tambah dia.

Isu KLB yang masih tetap mencuat, dia sebut, hanya pepesan kosong belaka. Hal itu, karena aktor pelaku perencanaan kudeta partai Demokrat dia klaim merasa percaya diri, karena bekerja sama dengan pejabat   pemerintahan.

"Awalnya mereka percaya diri, tapi mereka malu ketika ketahuan," tambah dia.

Sebelumnya, mantan kader Partai demokrat yang baru dipecat Jhoni Allen Marbun menyerukan kembali KLB partai. Menurut dia, KLB merupakan solusi untuk memperbaiki partai yang telah dicap sebagai partai dinasti. Marbun menambahkan, Partai Demokrat telah dicap sebagai partai dinasti sejak adanya kongres awal di Bali pada 2005 silam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika