REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya akan memberikan bantuan advokasi kepada Nurdin Abdullah. Gubernur Sulawesi Selatan itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada prinsipnya melihat kepemimpinan beliau, masukan yang diberikan dari jajaran DPD PDIP Sulawesi Selatan agar partai memberikan advokasi. Untuk itu, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut," kata Hasto di sela acara 'Gowes Bareng PDI Perjuangan' di Monas, Jakarta, dalam keterangan, Ahad (28/2).
Nurdin Abdullah merupakan kepala daerah yang diusung partai berlogo kepala banteng tersebut pada pilkada. Meski akan memberi asistensi hukum, Hasto menegaskan PDIP tidak akan melakukan intervensi hukum yang tengah berjalan di KPK.
Dia mengatakan, PDIP saat ini akan menunggu keterangan secara lengkap dari KPK. Dia melanjutkan, partai bakal terus mengikuti perkembangan proses hukum terhadap Nurdin Abdullah.
Di sisi lain, dia menilai, sebenarnya Nurdin adalah orang baik serta sosok yang dekat dengan petani. Dia mengatakan, Nurdin merupakan seseorang yang mendalami ilmu-ilmu pertanian dan betul-betul mendedikasikan diri bagi kepentingan masyarakat. "Sehingga, kami sangat kaget atas kejadian tersebut," katanya.
Terkait sisa masa jabatan gubernur yang masih sekitar 3 tahun, Hasto mengatakan, partainya sama sekali tak berpikir ke arah sana. Sampai sejauh ini, Hasto mengakui partainya masih belum bisa lepas dari rasa syok serta kaget.
Ia mengatakan rekam jejak Nurdin yang sangat baik tetap membuat partainya seakan belum percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dia mengatakan, PDIP belum mengetahui apakah ada faktor tertentu yang mendorong Nurdin berbuat demikian.
"Saya pikir itu suatu sikap yang berada dalam koridor ketaatan kami pada proses hukum tanpa intervensi politik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
