Sabtu 27 Feb 2021 02:27 WIB

Kemenkes Terbitkan Aturan Pelaksanaan Vaksin Gotong Royong

Vaksin gotong royong bertujuan mempercepat terciptanya kekebalan kelompok.

Foto: EPA-EFE/BAGUS INDAHONO

Seorang petugas kesehatan bersiap untuk menyuntikkan dosis vaksin COVID-19 Sinovac. Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang mengatur tentang Program Vaksin Gotong Royong atau vaksin mandiri yang dilakukan oleh perusahaan swasta pada karyawan dan buruh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang mengatur tentang Program Vaksin Gotong Royong atau vaksin mandiri yang dilakukan oleh perusahaan swasta pada karyawan dan buruh. Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan Vaksinasi Gotong Royong bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Nadia menegaskan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong dilakukan oleh perusahaan swasta yang berpartisipasi untuk memberikan vaksin Covid-19 kepada karyawan dan buruh perusahaan beserta dengan anggota keluarganya yang diberikan secara gratis. "Seluruh penerima Vaksin Gotong Royong tidak akan dipungut biaya apapun, atau tidak perlu ada pembayaran, vaksin diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan Vaksinasi Gotong Royong," kata Nadia, Jumat (26/2).

Nadia menyebut bahwa jenis vaksin yang digunakan dalam Vaksinasi Gotong Royong berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan oleh pemerintah dalam program vaksinasi nasional. Dalam hal ini, vaksinasi program pemerintah menggunakan jenis vaksin dari Sinovac, AstraZeneca, Novavac, dan Pfizer.

"Sehingga dengan ini kita memastikan tidak ada kebocoran vaksin tersebut untuk digunakan dalam program Vaksin Gotong Royong. Vaksinasi Gotong Royong akan berjalan setelah tersedia vaksinnya. Pengadaan Vaksin Gotong Royong menjadi ranah Kementerian BUMN dan PT Biofarma," kata Nadia.

Dia menegaskan mekanisme Vaksinasi Gotong Royong juga harus mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization maupun penerbitan nomor izin edar dari Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatn (BPOM) RI sebelum dilakukan vaksinasi pada masyarakat. Pengadaan dan pendistribusian Vaksin Gotong Royong dilakukan oleh PT Biofarma bekerja sama dengan pihak ketiga.