REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Banyumas, Jawa Tengah keberatan dengan gerakan Jateng di Rumah Saja yang dilaksanakan di seluruh Jawa Tengah pada 6-7 Februari 2021 mendatang.
Mereka menilai, kebijakan yang dicanangkan Gubernur Jateng tersebut sangat memukul kegiatan UMKM. Sejak pandemi hingga masa perpanjangan PPKM ini, Hipmi menyebut kinerja sektor usaha terus merosot.
"Ditambah adanya gerakan Jateng di Rumah Saja ini, usaha kami akan makin anjlok,'' kata Ketua BPC Hipmi Banyumas Kundiharto, Kamis (4/2).
Keberatan para pengurus Hipmi Banyumas ini disampaikan saat beraudiensi dengan anggota DPRD setempat. Di gedung DPRD Banyumas, mereka diterima Wakil Ketua DPRD Supangkat dan Ketua Komisi III, Rachmat Imanda.
Kundiharto menyebutkan, sejak wabah Covid-19 melanda pada awal tahun lalu, hampir seluruh sektor usaha di Banyumas mengalami kemunduran. Tidak hanya sektor usaha besar, tapi juga UMKM. Sejak itu, kondisi usaha belum kembali seperti semula.
Saat mereka sedang memperbaiki kondisi usaha kami ini, pemerintah tiba-tiba menerapkan kebijakan PPKM. Bahkan selama dua hari pada akhir pekan besok, Banyumas akan menerapkan Gerakan Jateng di Rumah Saja seperti yang diminta Gubernur Jateng.
Untuk itu, Kundiharto minta rencana gerakan Jateng di Rumah Saja ditinjau ulang. Jika tidak bisa dibatalkan, Hipmi meminta dunia usaha tetap diberi kelonggaran tetap beroperasi dengan jaminan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Dia menyebutkan, selama pemberlakukan PPKM, banyak sektor usaha yang mengalami penurunan omzet hingga 70 persen. Terutama untuk usaha kuliner. "Sampai ada yang mengeluh ke kami, jual kopi seharian hanya ada transaksi Rp 15.000,'' kata Kundiharto.
Menurutnya, gerakan Jateng di Rumah Saja akan sangat berdampak pada sektor usaha di Banyumas. Sebab masa akhir pekan, biasanya menjadi masa kegiatan ekonomi yang lebih menggeliat. Transaksi akan meningkat pada setiap akhir pekan.
Terkait kebijakan gubernur itu, Hipmi Banyunmas juga mengaku belum pernah diajak diskusi dan dimintai masukan oleh pemerintah kabupaten. ''Kami sudah berkoordinasi dengan Kadin dan Aspiknas (Asosiasi Pengusaha Mikro Menengah Nasional), mereka juga tidak pernah diajak dialog,'' kata dia.
Wakil Ketua DPRD Banyumas Supangkat, dalam kesempatan itu mengaku dapat memahami yang disampaikan para pengurus Hipmi Banyumas. Terkait hal ini, dia meminta pengurus Hipmi Banyumas membuat surat resmi.
''Nanti akan kami sampaikan pada Bupati untuk diteruskan pada Gubernur,'' kata Supangat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
