REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG SELOR -- Selembar surat beredar ditujukan kepada sejumlah pimpinan instansi dan direksi BUMN/BUMD yang berisi permohonan pengamanan Pilkada 2020. Surat itu disebut ditandatangani oleh Gubernur KalimantanUtara (Kaltara) Irianto Lambrie.
Sekretaris Provinsi Kaltara Suriansyah menegaskan surat itu adalah hoaks dan ada unsur penipuan. "Surat Gubernur Kalimantan Utara bernomor 110/808/2.1-BKD tanggal 28 September 2020 jelas hoaks atau palsu dan diduga ada upaya unsur penipuan," kata Suriansyah di Tanjung Selor, Senin (5/10).
Dugaan ada upaya penipuan karena dalam surat itu pun tercantum informasi rekening untuk pengiriman donasi atau bantuan yakni Bank Mandiri 182-00-0387119-1 atas nama Andi Akbar Putra dengan nomor kontak konfirmasi 081213781226 serta alamat email [email protected].
"Surat tersebut tidak benar, sebelumnya juga pernah beredar dengan kop surat Sekretariat Daerah. Yang sekarang ini diganti menjadi kop Gubernur," ujarnya.
Ia menjelaskan surat itu mengatasnamakan Irianto Lambrie tertanggal 28 September 2020. Padahal gubernur Kaltaratersebut tertanggal 26 September 2020 sudah terhitung cuti di luar tanggungan negara karena sebagai pejawat dalam Pilkada2020.
Pemprov Kaltara juga tidak memiliki email [email protected] atau [email protected], semua email yang digunakan oleh OPD di Pemprov Kaltara memiliki domain [email protected] (contoh: [email protected]).
Surat palsu tersebut diduga sengaja dibuat dan disebar oleh pihak tertentu untuk mengelabui khalayak menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.
"Kami mengajak warga, khususnya pengguna media sosial agar selalu teliti dan bersikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima," ujarnya.
Menurut dia, dana keamanan PilkadaKaltara sudah dialokasikan melalui APBD 2020. Kaltara termasuk daerah yang disebut Mendagri paling siap menggelar pilkada karena termasuk provinsi yang pertama menyerahkan dan menandatanganiNPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
