Sabtu 12 Sep 2020 02:12 WIB

MPR Harap Kebijakan PSBB Tekan Penularan Covid-19 di Jakarta

Ketua MPR harap kebijakan PSBB total tekan penularan Covid-19 di Jakarta

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Foto: istimewa
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di Provinsi DKI Jakarta dapat menekan laju kasus penularan Covid-19 di wilayah Ibu Kota. Sebab situasi wabah di Jakarta sudah dinyatakan berada dalam kondisi darurat.

"Pemberlakuan PSBB ketat, diharapkan kebijakan tersebut sudah diperhitungkan secara masak-masak dan dapat menekan laju kasus penularan Covid-19 di Ibu Kota, mengingat situasi penyebaran wabah Covid-19 di Jakarta dinyatakan berada dalam kondisi darurat," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/9).

Baca Juga

Bamsoet juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta tetap menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kepala daerah penyangga Ibu Kota lainnya. Langkah itu menurutnya untuk dapat menyesuaikan kebijakan PSBB, salah satunya mengenai pembatasan akses masuk dan keluar wilayah Jakarta.

"Saya mendorong agar pemerintah melakukan upaya-upaya antisipasi terhadap dampak dari diberlakukannya kembali PSBB ketat bagi masyarakat luas, khususnya pada sektor ekonomi yang harus dihentikan selama PSBB, dengan terus mengupayakan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak," ujarnya.

Bamsoet juga meminta Pemprov DKI Jakarta memperluas cakupan pengetesan, pelacakan dan perawatan yang difokuskan di wilayah Jakarta terutama zona-zona merah, dengan begitu setiap ditemukan kasus baru dapat segara ditangani dengan cepat dan tepat guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dia juga mengajak semua pihak untuk meningkatkan partisipasi publik dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid-19, khususnya penerapan protokol kesehatan, jaga jarak dan tinggal di rumah. Hal itu menurut dia karena mengingat partisipasi publik sangat berguna bagi pemerintah dalam memastikan efektivitas sebuah kebijakan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement