Rabu 02 Sep 2020 12:04 WIB

Aksi Curi Start Risma Agar Ekonomi Surabaya tak Nyungsep

Risma mengakui keputusannya tidak melanjutkan PSBB demi perekonomian Surabaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Foto: www.surabaya.go.id
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dadang Kurnia, Dessy Suciati Saputri

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, dirinya telah mengambil langkah-langkah agar roda perekonomian di Kota Pahlawan tetap terjaga di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah dengan tidak menyetujui perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga

"Itulah yang kenapa kemudian kemarin aku curi start, aku tidak mau ada PSBB lagi. Karena kita akan lakukan new normal atau tatanan baru," kata Risma, di Surabaya, Rabu (2/9).

Risma melanjutkan, dengan tak diperpanjangnya PSBB tahap III tersebut, diharapkan para pelaku usaha di Surabaya bisa kembali beroperasi, namun dengan protokol kesehatan ketat. Sebab, dia menilai, jika PSBB itu diteruskan bukan tidak mungkin banyak pelaku usaha di Kota Pahlawan yang gulung tikar.

"Misalkan aku punya perusahaan buat sepatu, begitu ini tak tutup, apakah dia tiba-tiba bisa jalan bagus? Kan tidak, mulai nol lagi kan. Makanya ini sebelum tutup saat itu, kenapa kemudian aku supaya dia gerak. Jadi yang sudah mulai turun ditahan minimal dia tidak jatuh lagi, tapi kalau bisa diangkat lagi," kata dia.

Risma pun meminta warganya tak panik menanggapi isu resesi yang ramai diperbincangkan dan disebut bisa bisa seperti krisis di 1998. Risma mengatakan, pada 1998 dan 2008, ekonomi Surabaya mampu bertahan.

Ia mengeklaim sekitar 92 persen usaha di Surabaya itu tergolong ekonomi menengah ke bawah. Sehingga, tidak terlalu terpengaruh dengan perekonomian global.

"Pertumbuhan ekonomi kita di atas pertumbuhan nasional. Kenapa begitu? Karena 92 persen usaha di Surabaya itu ekonomi menengah, jadi dia tidak terpengaruh kepada perekonomian global. Makanya dia harus ditahan, diberikan ruang untuk dia (usaha) bisa gerak tapi tetap dengan protokol yang sangat ketat," kata Risma.

Risma juga mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian terhadap evaluasi perekonomian yang diterimanya, hingga akhir 2020 perkembangan ekonomi di Kota Surabaya masih terbilang positif. Namun, kata dia, apabila terlambat sedikit saja memutuskan kebijakan, bukan tidak mungkin akhir tahun ekonomi Surabaya mengalami keterpurukan.

"Itulah kenapa kemarin hasil data penelitian evaluasi Surabaya itu kita di titik masih bisa bertahan di positif nanti Insya Allah di akhir tahun. Kenapa? Kalau aku kemarin terlambat sedikit ya nyungsep (terpuruk) beneran yang punya perusahaan, yang punya usaha," ujarnya.

Pada pekan lalu, Risma menyatakan, kasus Covid-19 di Surabaya sudah bisa dikendalikan. Klaim tersebut didasarkan pada data pasien positif Covid-19 yang jumlahnya terus berkurang. Di mana saat ini tinggal 400 pasien positif Covid-19 yang menjalani rawat inap, dan 300 pasien menjalani rawat jalan.

"Alhamdulillah kondisi Surabaya sudah bisa kita kendalikan. Saat ini kurang lebih (pasien yang menjalani perawawatan) 400 rawat inap dan 300 rawat jalan," kata Risma melalui siaran persnya, Selasa (25/8).

Risma juga menilai, saat ini warga sudah semakin disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Bahkan, di beberapa pasar tradisional yang sebelumnya pernah diliburkan karena ditemukan ada yang terpapar, kini para pedagang di sana terlihat semakin disiplin.

"Jadi beberapa tempat yang pernah kita lockdown seperti Pasar Kapasan itu sekarang mereka lebih disiplin saling mengingatkan," ujarnya.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan, pihaknya bersama TNI siap mendukung penuh Pemkot Surabaya dalam menegakkan disiplin dan penegakkan hukum kepada pelaku pelanggar protokol kesehatan, sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Upaya ini dilakukan dalam rangka mempercepat penanggulangan Covid-19 di Surabaya.

"Jadi ini pencanangan, ke depannya ini akan dilakukan dengan satgas-satgas yang ada," kata Isir.

Isir mengaku pohaknya telah membantuk Satgas yang memiliki tugas masing-masing. Mereka terdiri dari Satgas Pembinaan Masyarakat, Satgas Patroli, dan Satgas Penegakan Hukum. Satgas ini juga dibantu relawan penegak disiplin protokol kesehatan yang berasal dari unsur masyarakat.

"Ini bentuk kolaboratif, mulai malam ini hingga seterusnya kita akan lakukan upaya-upaya terkait dengan penegakkan disiplin protokol kesehatan," kata dia.

Namun, pada Selasa (1/9), Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut terdapat sembilan daerah yang memiliki kasus aktif lebih dari seribu. Salah satunya adalah Surabaya.

Di posisi pertama yakni Kota Semarang yang tercatat memiliki kasus aktif sebanyak 2.317 dan disusul oleh Jakarta Pusat dengan kasus aktif sebanyak 1.916.

“Kota Medan 1.432, Kota Surabaya 1.355, Jakarta Selatan 1.338, Jakarta Timur 1.327,” ujar Wiku saat konferensi pers di Jakarta, Senin (31/8).

Selanjutnya ada Jakarta Utara yang sebanyak 1.276 kasus aktif, Kota Makassar memiliki kasus aktif sebanyak 1.209, dan Jakarta Barat dengan 1.135 kasus aktif.

Wiku menegaskan agar pemerintah daerah setempat memperhatikan kasus aktif yang ada di daerahnya. Selain itu, masyarakat juga dimintanya agar meningkatkan kewaspadaan dengan menjalankan secara ketat protokol kesehatan sehingga dapat menurunkan penularan kasus yang lebih tinggi.

“Kasus-kasus aktif tinggi yang di atas seribu ini perlu menjadi perhatian untuk para pimpinan daerah dan petugas kesehatan tentunya serta seluruh anggota masyarakat agar betul-betul mengantisipasi ini dan mendorong agar kasus-kasus tersebut sembuh sehingga keadaannya menjadi lebih baik,” jelasnya.

photo
Kesadaran Rendah Protokol Kesehatan Warga Surabaya Raya - (Infografis Republika.co.id)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement