REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua MPR Amien Rais mengkritik majunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Menurutnya, ada andil besar Presiden Joko Widodo (Jokoi), sehingga banyak partai mendukung keduanya.
"Nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi untuk mendongkrak anak sulungnya di Solo dan menantunya di Medan cukup memalukan," ujar Amien di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (13/8).
Majunya Gibran dan Bobby, kata Amien, memang tak melanggar konstitusi. Tetapi, ada moral dan etika sebagai pemimpin negara dalam menjaga hal tersebut.
"Tetapi menabrak etika sejatinya lebih parah dan buruk. Karena menyangkut moral atau akhlak dan umumnya berakhir dengan kegagalan," ujar Amien.
Jokowi juga dinilainya menerapkan sikap otoriter dengan majunya Gibran dan Bobby. Pasalnya, hal tersebut akan memunculkan dinasti politik di sejumlah daerah.
"Anak dan menantunya dibantu terang-terangan agar keduanya harus menang. Langkah Jokowi itu menimbulkan sinisme dan cemooh yang sangat luas dari masyarakat," ujar Amien.
Diketahui, rekomendasi PDIP atas kandidat pasangan untuk Pilkada Solo pada Gibran-Achmad Purnomo. Ia berpotensi melawan kotak kosong, karena PKS tak kunjung mendapatkan dukungan dari partai lain.
PDIP juga memberikan rekomendasi kepada Bobby Nasution dan Aulia Rachman dalam Pilwakot Medan. Peresmian pemberian dukungan itu menegaskan koalisi PDIP-Gerindra di Medan.
Jokowi sudah pernah membantah keluarganya tengah membangun dinasti politik setelah putra dan menantunya memutuskan mencalonkan diri dalam Pilkada 2020. Jokowi mengatakan, seluruh WNI pun memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Dan rakyat yang menjadi penentunya.
"Yang menentukan rakyat, semua memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Cari partai saja masih kesulitan," ujar Jokowi kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga membantah adanya intervensi dari Presiden Jokowi berkaitan dengan pencalonan Gibran Rangkabuming Raka di Surakarta. PDIP menilai wajar pertemuan antara kedua pejabat sekaligus kader partai tersebut.
"Enggak, ya presiden ketemu wali kota kan biasa," kata Ketua DPP bidang Politik dan Kemaanan Puan Maharani usai melakukan uji kelayakan terhadap bakal calon wali kota Surakarta, Senin (10/2) di DPP PDIP Jakarta Pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
