REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menerjunkan aparat gabungan TNI-Polri di titik-titik keramaian di sejumlah daerah untuk mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan, kehadiran aparat TNI-Polri di lokasi keramaian tersebut bukan untuk menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat.
“Kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan. Tetapi semata-mata membantu masyarakat satu sama lainnya, mengingatkan satu sama lainnya agar masyarakat betul-betul taat dan patuh kepada protokol kesehatan,” jelas Doni saat konferensi pers, Kamis (28/5).
Aparat gabungan tersebut dikerahkan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Mereka juga diharapkan dapat menekan kasus covid di berbagai daerah.
Doni menyampaikan, pandemi ini diperkirakan belum akan berakhir. Pemerintah juga belum mengetahui sampai kapan kondisi ini akan berlangsung.
Karena itu, lanjutnya, masyarakat harus mempersiapkan diri beradaptasi dengan virus ini dan tetap beraktivitas dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan.
“Bapak Presiden mengatakan tidak boleh kendor. Oleh karenanya kita harus bisa adaptif dengan covid. Kita tetap harus menjaga tidak terpapar tetapi kita juga tetap harus mampu beraktivitas,” ujar dia.
Presiden pun telah memerintahkan gugus tugas agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait rencana pelonggaran untuk membuka sektor-sektor tertentu secara bertahap. Kendati demikian, pelaksanaan new normal ini juga ditentukan oleh perkembangan kasus covid di lapangan.
“Data-data ini juga sangat fluktuatif. Artinya bisa dibuka tetapi ketika nanti terjadi kasus baru, bisa saja tempat atau kota yang tadi telah dibuka ditutup kembali. Jadi pemerintah bapak Presiden sangat memberikan prioritas terhadap keselamatan masyarakat,” jelas Doni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
