REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta Fahira Idris meminta Presiden Jokowi berbesar hati untuk membatalkan proyek pembangunan enam tol dalam kota di DKI Jakarta. Pembatalan ini, menurutnya, sebagai tindak lanjut sikap Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yang mengkritik proyek tersebut.
Menurut Fahira, jika merujuk pada RPJMN 2015-2019 yang disusun Pemerintahan Jokowi, fokus pembangunan perkotaan terutama kota besar seperti Jakarta adalah mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju. Di antaranya dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu.
Sedangkan pembangunan enam ruas tol di Jakarta, lanjut Fahira, sama sekali kontraproduktif dengan rencana pembangunan perkotaan yang disusun pemerintah.
"Saya harap Pak Jokowi berbesar hati dan batalkan pembangunan enam ruas tol ini. Gubernur sekarang juga sudah tegas menolak. Jangan padamkan semangat Pemprov DKI yang begitu antusias menarik hati warganya menggunakan trasportasi publik,” ujar Fahira Idris, dalam keterangannya, Selasa (17/7).
Ketua Komite III DPD RI ini mengungkapkan, apapun alasannya dilanjutkan enam ruas tol dalam kota akan tetap mengakomodir kendaraan pribadi. Pasalnya, setiap penambahan jalan di Jakarta satu kilometer saja, otomatis akan disertai peningkatan ribuan mobil.
Pembangunan enam ruas jalan tol ini juga dipastikan akan menghambat program integrasi transportasi umum dengan satu tarif (Ok Otrip) yang sedang dilaksanakan Pemprov DKI saat ini. Penelitian membuktikan semakin banyak dan panjang jalan di bangun maka akan semakin banyak kendaraan yang melintas. Artinya bangun jalan takkan mengurai kemecetan.
"Kebenaran riset ini sudah kita saksikan sendiri di Jakarta yang bertambah macet walau jalan terus dibangun. Kenapa kekeliruan ini terus kita ulangi? Ini kita belum bicara dampak lingkungan hidup. Kita mau wariskan apa kepada anak-anak Jakarta di masa depan? Kota polusi?," jelas Fahira.
Sebagai informasi, proyek enam ruas tol dalam kota dibangun dengan tiga sesi yang meliputi rute Semanan-Sunter, Sunter-Pulo Gebang, Duri Pulo-Kampung Melayu, Kemayoran-Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, serta Pasar Minggu-Casablanca dengan total panjang 69,6 kilometer.
Proyek enam ruas tol dalam kota menjadi polemik setelah pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang menyebut proyek ini telah diambil alih oleh pemerintah pusat. Namun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah telah mengambil alih proyek enam ruas tol dalam kota DKI Jakarta. Sejak awal, urusan tol memang berada di pemerintah pusat.
”Tidak ada itu (ambil alih). Mohon dicek lagi apa bahasanya seperti itu. Tol itu urusannya dari dulu BPJT dan PUPR, bukan dengan pemda," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjawab pers ketika kunjungan Presiden Jokowi ke Jakabaring Sport City Center Palembang, Sabtu (14/7).
Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno meminta untuk tidak memperpanjang polemik terkait proyek enam tol dalam kota Jakarta. Ia pun memastikan agar proyek tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak menjadi sumber permasalahan nantinya.
"Jadi kita hentikan polemik ini, kita pastikan proyek ini bisa terealisasikan, jangan mandek dan akhirnya jadi mangkrak," kata Sandiaga di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Ahad (15/7).
Baca juga, Enam Tol Dalkot Jadi Proyek Nasional, Anies: Tanya Pusat.
Ia mengakui, proyek tersebut memang banyak ditolak oleh beberapa pihak, baik dirinya maupun Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Bahkan, gubernur sebelumnya juga sempat menolak proyek tersebut. "Semua menolak sebenarnya, dari beberapa gubernur sebelumnya, Pak Foke menolak, Pak Ahok juga menolak, Pak Anies dan saya juga posisinya clear di situ," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
