REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Fraksi DPR PKS, Mustafa Kamal mengungkapkan, larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara terpilih sudah menjadi tradisi PKS. Setidaknya, ini diterapkan pada tiga kader partai yang saat ini duduk...

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), tiba di Manado untuk melantik pengurus partai di Sulawesi Utara (Sulut)....

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara terpilih, menurut Ketua Fraksi DPR PKS, Mustafa Kamal, sudah menjadi tradisi PKS. Tradisi in, setidaknya, diterapkan pada tiga kader partai...

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Melani Leimina Suharli meminta agar Ketua Umum DPP PD, Anas Urbaningrum, diminta berani berdialog dengan kader Demokrat di Ternate yang...

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akhirnya menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan.Padahal, KPU DKI sesuai jadwal akan menetapkan DPT pada tanggal...

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyesalkan insiden penghadangan yang dilakukan sejumlah orang, terhadap rombongan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di Bandara Sultan...

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum mengatakan soal Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Minahasa, menunggu pertimbangan dari Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Utara. "Untuk Pilkada Minahasa kita menunggu bagaimana...

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat akan memberikan sanksi kepada Ketua DPD I Maluku Utara (Malut), Thaib Armain, terkait proses Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Maluku Utara. Partai akan memberikan...

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, menyatakan harus ada kajian mendalam terkait pengaturan koalisi pasca-pilpres. Karena, hal ini berbeda dengan masalah koalisi atau oposisi dalam menyukseskan pilpres."Kalau...

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Golkar menilai masalah koalisi dan oposisi tidak perlu diatur dalam undang-undang. Dinamika politik sangat tinggi. Parpol harus menyikapi itu dengan cepat terlepas dari oposisi atau koalisi."Ini...

Selengkapnya