Kamis, 8 Zulhijjah 1435 / 02 Oktober 2014
find us on : 
  Login |  Register
Topik Terhangat : ruu kuhap
Selasa, 29 April 2014

Fahri Hamzah Kembali Ke Senayan

JAKARTA -- Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional mengesahkan perolehan suara anggota DPR dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, daerah pemilihan (dapil) NTB. Caleg incumbent dari PKS, Fahri Hamzah dipastikan kembali melenggang...
Selasa, 25 Maret 2014

PPATK Juga Temukan Kerancuan Dalam RUU KUHP

JAKARTA-- Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya rumusan tindak pidana korupsi yang dinilai rancu dalam RUU KUHP. Delik sejumlah dalam aturan tersebut diduga akan menciptakan kebingunan, bahkan dapat melebur lembaga...
Kamis, 13 Maret 2014

KHN: Cabut Delik Korupsi dari RUU KUHP

JAKARTA -- Komisi Hukum Nasional (KHN) meminta pemerintah dan DPR mencabut delik korupsi dalam RUU KUHP. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa sekarang ini hanya mampu diberantas KPK melalui UU No.20 Tahun 2001 tentang...
Senin, 10 Maret 2014

PK Sebaiknya Hanya Dua Kali dalam Setahun

JAKARTA -- Pengadilan negeri (PN) sebaiknya membatasi aturan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana. Meski tidak mempengaruhi eksekusi kasasi, namun permohohan tersebut sebaiknya hanya diperuntukan dua kali dalam satu tahun. Ketua Asosiasi Narapidana dan...
Rabu, 05 Maret 2014

Apa Kesepakatan KPK dan Kemenkumham Soal RUU KUHP-KUHAP?

JAKARTA--Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang datang memenuhi undangan untuk membicarakan RUU KUHP-RUU KUHAP, Rabu (5/3). Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto didamping bagian Biro Hukum lembaga antirasuah...
Rabu, 05 Maret 2014

KPK: Naskah kademik RUU KUHP-KUHAP Perlu Diperbaiki

JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai masih perlunya perbaikan naskah akademik RUU KUHP dan RUU KUHAP. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyampaikan persoalan itu dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM, serta Ketua...
Rabu, 05 Maret 2014

KPK Ajukan Prasyarat Terkait RUU KUHP-KUHAP

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi undangan Kementerian Hukum dan HAM untuk membicarakan persoalan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan RUU KUHAP, Rabu (5/3). Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto didampingi bagian Biro Hukum...
Sabtu, 01 Maret 2014

KPK: RUU KUHP-KUHAP Tidak Perhatikan Perkembangan Hukum

YOGYAKARTA -- RUU KUHAP dan KUHP dinilai tidak memperhatikan politik hukum dan perkembangan hukum. "Pembahasan kedua RUU tersebut tidak memerhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum atas kondisi riil saat ini," kata Kepala Biro Hukum Komisi...
Sabtu, 01 Maret 2014

Tim RUU KUHP Siap Debat Akademis Dengan KPK

JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keberatan atas isi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP dan RUU KUHP. Mengenai keberatan itu, Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Prof Muladi membuka jalan bagi KPK untuk...
Sabtu, 01 Maret 2014

Bahas RUU KUHAP Bisa Bikin 'Ribut'

JAKARTA-- Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Prof Muladi menilai pembahasan hukum materiil tidak akan banyak menemui persoalan. Namun, menurut dia, persoalan itu bisa muncul dalam pembahasan hukum formiil yang tertuang pada...
Jumat, 28 Februari 2014

KPK Siap Bertemu Tim Perumus RUU KUHP-KUHAP

JAKARTA -- Ketua Tim Perumus RUU KUHP dan Kemenkumham akan mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) duduk bersama membahas persoalan RUU KUHP dan RUU KUHAP. Belakangan ini, kedua belah pihak hanya saling melempar penilaian...
Jumat, 28 Februari 2014

Tim RUU KUHP Siap Debat KPK

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keberatan atas isi naskah RUU KUHAP dan KUHP. Mengenai keberatan itu, Ketua Tim Perumus RUU KUHP Prof Muladi membuka jalan bagi KPK untuk menyampaikannya secara langsung. "Nanti...
Jumat, 28 Februari 2014

RUU KUHP Tetap Ada Lex Specialis untuk KPK

JAKARTA -- Ketua Tim Perumus RUU KUHP Prof Muladi menilai tidak ada upaya pelemahan terhadap KPK. "KPK itu butuh (hukum) acara khusus, kita dukung," ujar Muladi, selepas pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM...
Jumat, 28 Februari 2014

DPR Klaim RUU KUHP Perluas Kewenangan KPK

JAKARTA-- Ketua Tim Perumus RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Muladi mengatakan revisi KUHP justru akan memperkuat atau memperluas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. "Terdapat berbagai...
Jumat, 28 Februari 2014

Ketua Tim RUU KUHP Bantah Konspirasi Lemahkan KPK

JAKARTA -- Ketua Tim Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Prof Muladi membantah adanya kongkalikong antara tim perumus dan pemerintah terkait revisi KUHP. Ia pun menyangkal adanya upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui...