Topik Terhangat

#ruu kuhap

Ini Alasan ICW Minta Delik Korupsi Harus Dibuat di Luar RUU KUHP

Tuesday, 15 September 2015

JAKARTA -- Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Lalola Easter juga meminta pemerintah dan DPR agar mengeluarkan delik korupsi dan delik-delik lain yang termasuk dalam tindak pidana luar biasa, dari...

KPK: Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Jangan Dimasukkan ke RUU KUHP

Tuesday, 15 September 2015

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) karena dapat membatalkan kewenangan KPK memeriksa kasus...

ICW: RUU KUHP akan Mengebiri Kewenangan KPK

Tuesday, 15 September 2015

JAKARTA -- Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter menilai semestinya delik korupsi tidak dimasukkan ke dalam RUU KUHP. Menurut ICW hal itu akan memangkas fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama untuk...

Fahri Hamzah Kembali Ke Senayan

Tuesday, 29 April 2014

JAKARTA -- Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional mengesahkan perolehan suara anggota DPR dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, daerah pemilihan (dapil) NTB. Caleg incumbent dari PKS, Fahri Hamzah dipastikan kembali melenggang...

PPATK Juga Temukan Kerancuan Dalam RUU KUHP

Tuesday, 25 March 2014

JAKARTA-- Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya rumusan tindak pidana korupsi yang dinilai rancu dalam RUU KUHP. Delik sejumlah dalam aturan tersebut diduga akan menciptakan kebingunan, bahkan dapat melebur lembaga...

KHN: Cabut Delik Korupsi dari RUU KUHP

Thursday, 13 March 2014

JAKARTA -- Komisi Hukum Nasional (KHN) meminta pemerintah dan DPR mencabut delik korupsi dalam RUU KUHP. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa sekarang ini hanya mampu diberantas KPK melalui UU No.20 Tahun 2001 tentang...

PK Sebaiknya Hanya Dua Kali dalam Setahun

Monday, 10 March 2014

JAKARTA -- Pengadilan negeri (PN) sebaiknya membatasi aturan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana. Meski tidak mempengaruhi eksekusi kasasi, namun permohohan tersebut sebaiknya hanya diperuntukan dua kali dalam satu tahun. Ketua Asosiasi Narapidana dan...

Apa Kesepakatan KPK dan Kemenkumham Soal RUU KUHP-KUHAP?

Wednesday, 05 March 2014

JAKARTA--Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang datang memenuhi undangan untuk membicarakan RUU KUHP-RUU KUHAP, Rabu (5/3). Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto didamping bagian Biro Hukum lembaga antirasuah...

KPK: Naskah kademik RUU KUHP-KUHAP Perlu Diperbaiki

Wednesday, 05 March 2014

JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai masih perlunya perbaikan naskah akademik RUU KUHP dan RUU KUHAP. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyampaikan persoalan itu dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM, serta Ketua...

KPK Ajukan Prasyarat Terkait RUU KUHP-KUHAP

Wednesday, 05 March 2014

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi undangan Kementerian Hukum dan HAM untuk membicarakan persoalan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan RUU KUHAP, Rabu (5/3). Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto didampingi bagian Biro Hukum...

KPK: RUU KUHP-KUHAP Tidak Perhatikan Perkembangan Hukum

Saturday, 01 March 2014

YOGYAKARTA -- RUU KUHAP dan KUHP dinilai tidak memperhatikan politik hukum dan perkembangan hukum. "Pembahasan kedua RUU tersebut tidak memerhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum atas kondisi riil saat ini," kata Kepala Biro Hukum Komisi...

Tim RUU KUHP Siap Debat Akademis Dengan KPK

Saturday, 01 March 2014

JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keberatan atas isi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP dan RUU KUHP. Mengenai keberatan itu, Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Prof Muladi membuka jalan bagi KPK untuk...

Bahas RUU KUHAP Bisa Bikin 'Ribut'

Saturday, 01 March 2014

JAKARTA-- Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Prof Muladi menilai pembahasan hukum materiil tidak akan banyak menemui persoalan. Namun, menurut dia, persoalan itu bisa muncul dalam pembahasan hukum formiil yang tertuang pada...

KPK Siap Bertemu Tim Perumus RUU KUHP-KUHAP

Friday, 28 February 2014

JAKARTA -- Ketua Tim Perumus RUU KUHP dan Kemenkumham akan mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) duduk bersama membahas persoalan RUU KUHP dan RUU KUHAP. Belakangan ini, kedua belah pihak hanya saling melempar penilaian...

Tim RUU KUHP Siap Debat KPK

Friday, 28 February 2014

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keberatan atas isi naskah RUU KUHAP dan KUHP. Mengenai keberatan itu, Ketua Tim Perumus RUU KUHP Prof Muladi membuka jalan bagi KPK untuk menyampaikannya secara langsung. "Nanti...