Friday, 7 Jumadil Akhir 1439 / 23 February 2018

Friday, 7 Jumadil Akhir 1439 / 23 February 2018

INDEX BERITA

Pembangunan Masjid Raya Sumatra Barat Minta Dipercepat

Sunday, 14 Feb 2016 12:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Reydonnyzar Moenek meminta kepala daerah definitif terpilih agar memprioritaskan pembangunan Masjid Raya Sumatra Barat. Hal tersebut diungkapkan dalam serah terima...

Deadline of local election budgets postponed until July

Wednesday, 24 Jun 2015 16:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Home Affairs Ministry gave a final deadline for the regions to allocate local election monitoring funds until July, 3. Director General of Regional Finance Reydonnyzar Moenek...

'Sekian Klub Malam dan Spa di Jakarta, Pajak Hiburan Cuma Rp 1 Triliun?'

Thursday, 02 Apr 2015 11:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat klarifikasi guna mengesahkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Gedung F Kemendagri Jakarta, Kamis (2/4). Rapat...

Kemendagri: APBD DKI tak Terserap Membengkak

Saturday, 28 Mar 2015 08:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnizar Moenek mengatakan angka sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (Silpa) DKI Jakarta membengkak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun...

Mendagri Keluhkan Kebijakan Menteri Agraria Soal Penghapusan PBB

Saturday, 07 Feb 2015 13:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilontarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry...

Ahok dan DPRD DKI Terancam Sanksi Kemendagri

Monday, 22 Dec 2014 12:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, hingga saat ini pihaknya baru menerima Rancangan Peraturan Daerah APBD 2015 dari 26 provinsi. Delapan...

Kemendagri: Atut Belum Bisa Dinonaktifkan

Thursday, 19 Dec 2013 20:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Meskipun begitu, politisi Partai Golkar itu belum dinonaktifkan dari jabatannya.Staf...

Kemendagri: LSM Tak Perlu 'Kebakaran Jenggot'

Friday, 12 Jul 2013 00:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak perlu 'kebakaran jenggot' setelah pihak kementerian menyatakan terdapat LSM yang menjadi tempat pencucian uang...

Staf Ahli Mendagri Sebut Ahok Arogan

Thursday, 09 May 2013 06:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gara-gara KTP elektronik (e-KTP), hubungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memburuk. Itu setelah Ahok memprediksi e-KTP bakal...

Soal E-KTP, Pemerintah Segera Sediakan Card Reader

Monday, 06 May 2013 19:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar e-KTP yang tidak bisa difotokopi lebih dari sekali dengan cepat merambah ke berbagai pelosok masyarakat. Jika memang e-KTP mereka tidak bisa difotokopi, lantas bagaimana jika...

Percepatan 43 Pemilukada Tunggu UU Baru

Wednesday, 17 Apr 2013 17:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Percepatan 43 pemilihan umum kepala daerah tetap menunggu disahkannya RUU Pemilukada yang baru. Pemerintah pun menilai belum saatnya mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai payung...

Mendagri Bertemu Gubernur Aceh Bahas Qanun

Saturday, 13 Apr 2013 09:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil evaluasi 12 poin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Qanun 3/2013 tidak membuat Pemerintah Provinsi Aceh puas. Meski Mendagri Gamawan Fauzi sudah menggelar audiensi dengan Gubernur...

Ini Rincian Gedung Baru Kemendagri

Friday, 05 Apr 2013 20:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemendagri berencana untuk membangun gedung baru. Staf Ahli Mendagri Reydonnyzar Moenek menjelaskan, gedung itu akan terbagi dua. Satu gedung 14 lantai untuk ruang serba guna dan...

Kemendagri: Kita Tersinggung dengan Fitra

Friday, 05 Apr 2013 20:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemendagri merasa tersinggung dengan data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) soal pembangunan gedung baru. Sebelumnya, Fitra melansir anggaran gedung baru Kemendagri sebesar Rp...

Polri Baru Tetapkan Satu Tersangka Pembakaran Palopo

Monday, 01 Apr 2013 13:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Polri, Jenderal Timur Pradopo menegaskan kondisi Palopo, Sulawesi Selatan sudah kondusif pascapembakaran beberapa gedung. Pembakaran tersebut diduga kuat berkaitan dengan pemilukada di daerah tersebut. "Sampai saat...

Kemendagri Usul Pemilukada Langsung Dihapus

Monday, 01 Apr 2013 08:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus kerusuhan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, pelaksanaan pemilukada langsung banyak kekurangannya lantaran tingkat pendidikan...

Kemendagri Pegang Data Pihak Reaktif atas RUU Ormas

Friday, 29 Mar 2013 09:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Mendagri, Reydonnyzar Moenek, menyatakan negara tidak boleh tunduk terhadap tekanan segelintir ormas yang membawa agenda tersembunyi. Dengan berpura-pura menolak aturan audit ormas, kata dia,...

Pemilukada Langsung Penyebab Pecah Kongsi

Tuesday, 26 Feb 2013 19:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendata, sejak dihelat pemilukada langsung pada 2004, sedikitnya 93,85 kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi. Dari 886 pemilukada, hanya 6,15 persen kepala...

Sebut Media istri Kedua, Reydonnyzar Moenek Raih Penghargaan

Wednesday, 20 Feb 2013 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga yang merangkap juru bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek meraih penghargaan dari Radio Elshinta.  Penghargaan yang diberikan bertepatan dengan hari...

Tak Pelit Informasi, Jubir Kemendagri Raih Penghargaan

Wednesday, 20 Feb 2013 09:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga yang merangkap Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek meraih penghargaan dari Radio Elshinta. Penghargaan diberikan bertepatan...

Mendagri Serahkan 12 Daerah Pemekaran Baru

Wednesday, 13 Feb 2013 07:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah disahkannya 12 Undang-Undang Daerah Pemekaran atau daerah otonom baru (DOB), pemerintah segera menyerahkannya kepada para gubernur terkait. Mandat itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)...

Tahun ini Bakal Ada 152 Pilkada

Tuesday, 22 Jan 2013 16:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek menjelaskan, ada 43 pemilukada pada 2014 yang dimajukan menjadi tahun ini. Sebanyak 28 di antaranya tidak ada masalah.  Sedangkan, 15 daerah masih belum menemukan...

Hak Diskresi Bebaskan Kepala Daerah Bertindak Saat Bencana

Tuesday, 22 Jan 2013 16:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai penting hak diskresi diberikan kepada kepala daerah yang tertuang dalam RUU Administrasi Pemerintahan. Hal itu kalau dikaitkan dengan banyaknya bencana yang...

Kemendagri Keluarkan Perppu Majukan Pemilukada

Monday, 21 Jan 2013 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan opsi untuk menggelar pemilukada serentak. Caranya adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan (Perppu) sebagai payung hukum agar pemilukada bisa dimajukan....

Sidang Investigasi Aceng Harus Terbuka

Friday, 07 Dec 2012 16:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan sidang investigasi yang dilakukan Pansus DPRD Garut untuk mengetahui pelanggaran Aceng Fikri dilakukan secara tertutup. Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, mengimbau sidang yang bertujuan untuk...

Kasus Aceng, Puncak Bobroknya Pemda

Friday, 07 Dec 2012 14:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, mengatakan kasus yang dialami Bupati Garut Aceng HM Fikri merupakan puncak dari gunung es. Atas...

Mendagri Geram, Aceng Tetap Dapat Sanksi

Thursday, 06 Dec 2012 10:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah islah yang dilakukan Bupati Garut Aceng Fikri dengan mantan istrinya, Fani Oktora tidak membuat urusan selesai.  Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek menegaskan, tindakan kawin...

Kemendagri: Pembuatan e-KTP Gratis

Sunday, 06 May 2012 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa tidak boleh ada pemungutan sepeser apapun kepada masyarakat dalam pembuatan e-KTP. Hal itu lantaran pemerintah telah membuat kontrak dengan sejumlah...

Wali Kota Depok Dituding Terlalu Atur Ranah Pribadi

Tuesday, 21 Feb 2012 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri ) mengingatkan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, atas dikeluarkannya kebijakan agar pegawai negeri sipil di jajarannya untuk tidak mengonsumsi nasi setiap...

Aturan Soal tak Konsumsi Nasi, Kemendagri Ingatkan Wali Kota Depok

Tuesday, 21 Feb 2012 13:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan Wali Kota Depok agar tidak sembarangan dalam membuat kebijakan. Ini terkait dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Depok Nomor 501/1888/Ekonomi pada...

Proyek E-KTP Pertaruhan Harga Diri Mendagri

Wednesday, 14 Sep 2011 12:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, soal permainan dalam proyek KTP elektronik (e-KTP) tidak benar sama sekali. Begitu juga tentang tudingan...

KPK tidak Akan Berikan Sanksi Mendagri

Wednesday, 14 Sep 2011 11:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan memberikan sanksi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, karena tidak menghiraukan sejumlah rekomendasi KPK tentang pencegahan korupsi pada progam e-KTP...

Peserta Tender E-KTP yang Kalah Diharap Legowo

Wednesday, 14 Sep 2011 08:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku tidak terganggu dengan ulah pihak-pihak tertentu yang mencoba menggagalkan pelaksanaan program KTP elektronik atau e-KTP. Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, mengatakan meski...