Topik Terhangat

#pso

PT KAI Diminta tak Mengandalkan PSO

Kamis, 05 Okt 2017 17:18 WIB

JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero diminta mencari pembiayaan dan tidak mengandalkan dana kewajiban pelayanan publik (PSO) yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian...

Siap-Siap, Bulan Depan Tarif Kereta Naik Lagi

Senin, 02 Mar 2015 00:16 WIB

 PURWOKERTO -- Pada Bulan April mendatang, PT KAI tidak hanya melakukan perubahan jadwal perjalanan saja. Namun tarif KA jarak jauh yang mendapat subsidi pemerintah melalui skema PSO (Public Service Obligation) juga mengalami perubahan. Manajer Humas...

Dapat Subsidi Rp 286 Miliar, Tarif Commuter Line Turun

Rabu, 03 Jul 2013 18:27 WIB

JAKARTA--Pemerintah melakukan invertensi atau turut campur tangan dalam penentuan tarif progresif kereta api komuter melalui pemberian dana "public service obligation" sebesar Rp 286 miliar ke PT KAI Commuter Jakarta."Kami intervensi sehingga harga tiketnya menjadi...

Mulai 1 Juli, Tiket Commuterline Termahal Jadi Rp 5.000

Rabu, 26 Jun 2013 16:10 WIB

GAMBIR -- Mulai 1 Juli 2013, tarif progresif commuterline akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dengan penerapan tarif progresif ini, harga tiket yang dibayarkan penumpang dipastikan akan lebih murah.  Direktur Utama PT KAI Commuter Jabodetabek...

Tarif Angkutan Umum Dipastikan Naik

Kamis, 13 Jun 2013 18:01 WIB

JAKARTA -- Menteri Perhubungan EE Mangindaan memastikan terjadi kenaikan tarif angkutan umum setelah harga baru BBM bersubsidi diumumkan dalam waktu dekat ini. Tarif transportasi yang terpengaruh oleh peningkatan harga BBM adalah laut, darat,...

Penghapusan KRL Ekonomi karena Subsidi Ditunggak

Rabu, 27 Mar 2013 16:16 WIB

BANDUNG -- PT KAI berencana menghapus pengoperasian KRL ekonomi pada 1 April mendatang. Ketua Komisi XI DPRRI Emir Moeis menjelaskan, penghapusan ini karena Infrastructure Maintenace and Operation (IMO) dan Public Service Obligation (PSO) alias...

Kemenhub Tolak KRL Ekonomi Dihapus

Selasa, 26 Mar 2013 18:20 WIB

JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta PT KAI untuk membatalkan rencananya menghapus kereta rel listrik (KRL) ekonomi. Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan, menuturkan kementerian sudah melayangkan surat agar hal ini dibicarakan...

KAI Ajukan Pagu Layanan Publik Rp 286 Miliar

Kamis, 14 Mar 2013 07:37 WIB

JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan besaran pagu dana public service obligation (PSO) yang diperlukan perseroan sebesar Rp 286 miliar. Nilai ini lebih rendah setengahnya dari besaran pagu yang ditetapkan oleh...

Pertamina: Tak Ada Kelangkaan BBM

Kamis, 24 Mei 2012 15:17 WIB

JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) menegaskan tidak ada kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya Yuktyanta, bahkan mengaku stok BBM bersubsidi nasional lebih dari cukup."Tapi...

Nyangkut Dimana Ya, PSO PT KAI Rp 639 Miliar tak Kunjung Cair

Rabu, 26 Okt 2011 18:11 WIB

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengeluhkan tak kunjung cairnya subsidi atau Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp 639 miliar. Akibatnya, sejumlah kegiatan perawatan dan operasional tidak berjalan maksimal.Direktur Utama PT KAI, Ignasius...

Jadi Kebutuhan Dasar Masyarakat, Saatnya Broadband Menjadi PSO?

Selasa, 19 Apr 2011 18:38 WIB

JAKARTA--Pemerintah perlu melakukan redefinisi mengenai broadband atau jaringan pita lebar. Redefinisi broadband diperlukan karena broadband akan menjadi kebutuhan dasar setelah kebutuhan dasar akan layanan telekomunikasi telah terpenuhi. Pandangan mengenai redefinisi broadband dilontarkan Direktur Utama...

DPR Pertanyakan Penetapan PSO KAI & Pelni

Kamis, 21 Okt 2010 05:27 WIB

JAKARTA--Komisi V DPR RI mempertanyakan penetapan jumlah PSO dalam RAPBN 2011 yang mencapai Rp 773 miliar untuk PT KAI dan Rp 900 miliar untuk PT Pelni karena penentuan anggaran itu seharusnya didasarkan pada...

Pemerintah Kaji Subsidi Nelayan Melalui PSO

Sabtu, 17 Jul 2010 07:29 WIB

JAKARTA--Pemerintah melalui Kementerian BUMN sedang menggodok kemungkinan pemberian subsidi langsung kepada nelayan melalui Publik Service Obligation (PBO)."PSO untuk nelayan ini memang wacana, tapi sekarang sedang digodok di Kementerian BUMN," kata Direktur Utama Perum Prasarana...