Topik Terhangat

#perppu ormas

Nasib ‘Kambing Hitam' Bernama HTI

Wednesday, 10 Jan 2018 07:44 WIB

Oleh: Ma'mun Murod Al-Barbasy, Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan Pemerintah tanpa melalui proses yang lazim sebagaimana amanat UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan bila...

Pengacara Kemenkumham: HTI Berilusi Dirikan Negara Islam

Friday, 05 Jan 2018 02:13 WIB

JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai pihak penggugat masih memperkarakan pembubaran ormas HTI oleh pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pihak tergugat dalam sidang lanjutan pembacaan duplik Kemenkumham...

Di Sidang, Kemenkumham Klaim HTI Mengajak Lakukan Kudeta

Thursday, 04 Jan 2018 19:27 WIB

JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui kuasa hukumnya, menolak replik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait gugatan pencabutan status badan hukum ormas tersebut oleh pemerintah. "Tergugat secara tegas menolak segala dalil...

Ditolak MK, Persis Kembali Ajukan Uji Materi UU Ormas

Tuesday, 12 Dec 2017 19:42 WIB

JAKARTA -- Kuasa hukum dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Mohamad Adli Hakim menyatakan, pihaknya tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi terkait Perppu Ormas yang diajukan oleh...

MK Tolak Tujuh Gugatan Uji Materi Perppu Ormas

Tuesday, 12 Dec 2017 18:44 WIB

JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak tujuh gugatan uji materi terhadap Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Penolakan tersebut disebabkan pemerintah sudah mengesahkan Perppu Ormas menjadi Undang-undang (UU) pada 24 Oktober 2017."Menyatakan...

HTI tak Bisa Menggugat ke PTUN, Ini Argumentasi Kemenkumham

Thursday, 07 Dec 2017 17:08 WIB

JAKARTA -- Kuasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hafzan Taher menilai gugatan yang diajukan oleh perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk diajukan ke...

Demokrat Pastikan UU Ormas Tetap Prioritas Revisi di 2018

Wednesday, 06 Dec 2017 17:40 WIB

JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu memastikan Undang Undang (UU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) nomor 16 tahun 2017 yang sebelumnya Perppu nomor 2 tahun 2017, tetap masuk prioritas dalam Prolegnas 2018....

PPP Minta Perppu Ormas Masuk Prolegnas Prioritas

Wednesday, 06 Dec 2017 08:12 WIB

JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani meminta Undang-Undang (UU) Nomor 16/2017 yang menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) masuk dalam Prolegnas...

Soal Perppu Ormas, Jokowi: Saya Tegas dengan Segala Risiko

Thursday, 16 Nov 2017 12:28 WIB

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan alasan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR. Jokowi mengatakan, ideologi Pancasila merupakan kesepakatan negara Indonesia.Karena itu, Jokowi mengaku tak ragu...

Jokowi Ungkap Keberaniannya dalam Putuskan Perppu Ormas

Wednesday, 15 Nov 2017 17:41 WIB

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil sebuah keputusan sebagaimana dirinya telah menerapkan dalam setiap kebijakan.Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional...

MK Kabulkan Pencabutan Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

Tuesday, 07 Nov 2017 20:59 WIB

JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pencabutan permohonan pengujian Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Para pemohon menarik kembali permohonan itu dengan alasan Perppu tersebut sudah dikadikan Undang-undang (UU)."Mengabulkan penarikan kembali permohonan...

UU Ormas Dinilai Berbahaya

Monday, 06 Nov 2017 17:13 WIB

JAKARTA -- DPR telah menyetujui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) menjadi UU. Bagi pakar hukum tata negara, Refly Harun keberadaan Perppu yang sudah disetujui menjadi UU Ormas ini sangat...

Lima Alasan UU Ormas Harus Dibawa ke MK

Saturday, 04 Nov 2017 22:23 WIB

JAKARTA -- Pusat Studi dan Pendidikan HAM (Pusdikham) Universitas Muhammadiyah Dr Hamka (Uhamka) mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menggugat Undang Undang (UU) Ormas. Usulan ini merupakan hasil Forum Group Diskusi (FGD) di Kampus...

Revisi UU Ormas, Fadli: Pemerintah Mengakui Ada Kekurangan

Thursday, 02 Nov 2017 16:49 WIB

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon mengatakan, pernyataan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang (UU) Ormas yang baru merupakan bentuk pengakuan adanya kekurangan dari tersebut. Fadli menilai, kekurangan yang diakui pemerintah adalah bentuk UU...

Wakil Ketua DPR: Konten Revisi UU Ormas tak Dibatasi

Wednesday, 01 Nov 2017 18:28 WIB

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan konten revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017, tidak bisa dibatasi pada kesepakatan informal yang diambil beberapa pihak....