Topik Terhangat

#perppu

Gugatan HTI Disidangkan PTUN

Friday, 27 Oct 2017 11:56 WIB

JAKARTA — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mulai menggelar sidang gugatan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Kamis (26/10). Dalam sidang ini, HTI melawan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas pembubaran yang dilakukannya...

Jokowi: Silakan UU Ormas Diperbaiki

Friday, 27 Oct 2017 08:36 WIB

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan adanya revisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru saja disahkan DPR. Presiden menilai, jika memang perbaikan beleid perlu dilakukan, dia tak mempermasalahkan."Kalau ada yang ingin direvisi,...

Sikap Parpol Soal Perppu Ormas Demi Pilpres 2019

Wednesday, 25 Oct 2017 22:16 WIB

JAKARTA -- Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali Munhanif menilai sikap parpol di parlemen terkait pengesahan Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017 menjadi Undang-undang Selasa (24/10) kemarin, itu memang sangat politis. Sikap...

Pengesahan Perppu Ormas Dinilai Sebuah Kemunduran

Wednesday, 25 Oct 2017 06:30 WIB

JAKARTA -- Keputusan Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU menuai kekecewaan. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqso mengatakan, LBH Jakarta beserta...

Perppu Ormas untuk Siapa?

Tuesday, 24 Oct 2017 13:29 WIB

  Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Ormas dengan dalih adanya kegentingan yang memaksa. Namun, faktanya, kita tidak melihat kegentingan itu. Pertama, jika benar ada kegentingan, mengapa pemerintah malah selalu mangkir dari sidang?Kedua, para advokat pun...

PAN, PKS, Gerindra Tolak Perppu Ormas

Tuesday, 24 Oct 2017 10:49 WIB

JAKARTA -- Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan pemerintah membahas pandangan akhir fraksi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Dalam rapat yang digelar di...

Berbau Otoriter, Refly Keberatan Perppu Ormas

Saturday, 21 Oct 2017 22:32 WIB

JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebutkan ia tak mempermasalahkan Perppu Organisasi Masyarakat (Ormas) dari sisi pro atau kontra terhadap suatu organisasi atau kekuatan politik tertentu. Ia merasa keberatan dengan Perppu...

Dua Menteri Absen, Rapat Perppu Ormas di DPR Diwarnai Protes

Wednesday, 04 Oct 2017 13:49 WIB

JAKARTA -- Rapat pembahasan Perppu Ormas antara Komisi II DPR dan perwakilan pemerintah, pada Rabu (4/10), berlangsung penuh perdebatan. Pasalnya, dari tiga menteri yang diundang, hanya ada satu menteri yang bisa menghadiri rapat...

Government Regulation of Mass Organization

Thursday, 20 Jul 2017 13:13 WIB

By : Amril Jambak *)  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) on night of July 12, 2017 held a Press Conference with the theme "Sues Perppu Refusing Anti-Islamic Repressive Regime". In the press conference, HTI rejected the...

Pemuda Muhammadiyah: Pembubaran Ormas Harus Via Jalur Hukum

Wednesday, 12 Jul 2017 23:09 WIB

JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan pada dasarnya pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tidak sesuai dengan Pancasila dan mengancam kerukunan bisa dilakukan. Namun, langkah itu tetap harus...

Ketua DPR SarankanPemerintah Terbitkan Perppu Terorisme

Tuesday, 19 Jan 2016 15:08 WIB

JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komaruddin mempersilakan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Namun demikian, kata Ade, DPR memberikan pandangan bahwa merevisi Undang-Undang membutuhkan proses yang memakan waktu...

Ngotot Minta Perppu, PDIP Ingin Selamatkan Kader

Monday, 17 Aug 2015 20:07 WIB

JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai wajar jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih ngotot ingin pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pilkada. Menurutnya, PDIP...

Mendagri: Belum Ada Opsi Perppu Pilkada

Friday, 14 Aug 2015 18:46 WIB

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kukolo mengatakan pihaknya belum menyediakan opsi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait masih ada empat daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah."Saya kira Pemerintah...

Perpanjangan Pendaftaran Pilkada, Ini Kata Zulkifli Hasan

Thursday, 06 Aug 2015 17:23 WIB

JAKARTA -- Penambahan waktu pendaftaran pilkada rencananya akan diperpanjang selama tiga hari dari tanggal 6-9. Keputusan tersebut dinilai terlalu dipaksakan, dan berpotensi munculnya calon boneka atau shadow candidate.Ketua MPR Zulkifli Hasan berpendapat, pemerintah...

President to consider urgency before issuing Perppu

Thursday, 06 Aug 2015 06:51 WIB

BOGOR -- President Joko Widodo said here on Wednesday that he will issue a government regulation in lieu of law (perppu) on regional elections only if it is an urgent requirement."This (the perppu)...