Friday, 7 Jumadil Akhir 1439 / 23 February 2018

Friday, 7 Jumadil Akhir 1439 / 23 February 2018

INDEX BERITA

Pansus Hak Angket KPK Minta Tambahan Waktu

Thursday, 14 Sep 2017 15:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pansus Hak Angket KPK meminta adanya tambahan waktu kerja. Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan, ada beberapa data yang perlu didalami lebih jauh...

Perpanjangan Masa Kerja Pansus Angket KPK Jadi Perdebatan

Wednesday, 13 Sep 2017 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pimpinan Panita Khusus (Pansus) Hak Angket KPK telah menyepakati perpanjangan masa kerja pansus. Akan tetapi, belum semua anggota pansus menyepakati hal itu. Anggota Pansus Hak Angket...

KPK Meminta Pengunduran Waktu untuk Praperadilan Setnov

Wednesday, 13 Sep 2017 07:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan pihaknya meminta pengunduran waktu untuk sidang praperadilan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Hal ini diungkapkannya...

KPK Telah Klarifikasi Temuan Pansus KPK

Tuesday, 12 Sep 2017 21:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif bersyukur karena bisa menyampaikan klarifikasi yang dipertanyakan oleh Komisi tiga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu diungkapkannya...

DPRD akan Bentuk Pansus Terkait Penertiban Pedagang Sarkem

Friday, 04 Aug 2017 17:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sudah sekitar sebulan pemilik kios di selatan Stasiun Tugu Yogyakarta ditertibkan. Namun hingga kini, seluruh pedagang belum mendapat solusi apapun sehingga potensi pendapatan mereka kian terancam.Disamping...

Pansus Jamin Korban Dapat Perhatian UU Pemberantasan Terorisme

Tuesday, 31 May 2016 21:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 menjamin korban aksi teror bom akan mendapat perhatian dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ketua Pansus...

Pansus DPT Digagas

Friday, 08 Nov 2013 05:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelesaian persoalan daftar pemilih tetap (DPT) diharapkan tidak hanya menunggu kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Koalisi Mandiri Amankan Pemilu mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera membentuk...

Multitafsir Beberapa Pasal, PKS Sepakat Pengesahan RUU Ormas Ditunda

Friday, 12 Apr 2013 16:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat agar pengesahan RUU Ormas ditunda. Pasalnya, masih terdapat multitafsir terhadap beberapa pasal dalam RUU yang telah digodok selama dua tahun...

Marzuki Alie: Pansus RUU Ormas Harus Dengar NU dan Muhammadiyah

Friday, 12 Apr 2013 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR, Marzuki Alie meminta Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) lebih akomodatif dengan masukan dan saran yang disampaikan Nadhatul Ulama (NU) dan...

Aceng Masih Aman

Wednesday, 19 Dec 2012 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Panitia Khusus (pansus) Pelanggaran dan Penindakan Etika mengumumkan bahwa Bupati Garut, Aceng HM Fikri telah melanggar undang-undang pernikahan. Namun, Aceng bisa bernapas lega karena keputusan pansus tidak...

Pansus akan Laporkan Hasil Pemeriksaan Aceng ke Pimpinan DPRD

Friday, 07 Dec 2012 09:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Hasil pertemuan Pansus dengan Bupati Garut, Aceng Fikri, di Badan Koordinasi Wilayah Priangan, Garut, Kamis (12/7) malam dinilai sudah cukup. Menurut Ketua Pansus, Asep Lesmana, hampir seluruh pertanyaan yang diajukan...

Bupati Aceng Ungkap Masalah Pribadi di Depan Pansus

Friday, 07 Dec 2012 08:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT—Pertemuan tertutup antara Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Pelanggaran Etika dan Perundang-Undangan yang dilakukan Bupati Garut, Aceng Fikri, akhirnya digelar Kamis (6/12) malam di kantor Badan koordinasi wilayah (Bakorwil) Priangan.  Pertemuan...

Akbar: RUU Kamnas Jangan Bertentangan dengan UUD

Tuesday, 09 Oct 2012 23:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan RUU Keamanan Nasional tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 yang mengedepankan demokrasi dan kebebasan berpendapat."UUD 1945 merupakan...

Kelanjutan RUU Kamnas Menanti Penjelasan Pemerintah

Tuesday, 09 Oct 2012 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pansus RUU Kamnas, Agus Gumiwang mengatakan pihaknya belum memutuskan perihal kelanjutan RUU Kamnas. Sebab, Pansus harus mendengarkan penjelasan Pemerintah terlebih dahulu."Makanya, kita mau dengar dari...

Muliaman : Saya tak Terkait Century

Thursday, 14 Jun 2012 15:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Deputi Gubernur BI, Muliaman D Hadad yakin dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Bank Century. Dia berjanji melepaskan jabatannya bila terpilih menjadi Ketua Otoritas Jasa...

Priyo: Usut Hambalang tak Perlu Pansus

Saturday, 09 Jun 2012 18:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, mengatakan, untuk mengusut dugaan korupsi proyek Hambalang tak perlu panitia khusus (pansus).Menurut dia, penyelidikan di tingkat panitia kerja...

KPK tak Terpengaruh Isu Pansus Hambalang

Friday, 08 Jun 2012 15:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu untuk melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hambalang terus bergulir di DPR. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tidak akan terpengaruh dengan adanya isu tersebut dan...

Demokrat Tolak Pansus Hambalang

Friday, 08 Jun 2012 10:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi DPR Partai Demokrat menolak usulan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk kasus korupsi pembangunan fasilitas olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Alasannya, saat ini DPR sudah memiliki...

Golkar Usulkan Bentuk Pansus Hambalang

Thursday, 07 Jun 2012 19:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Anggota Komisi X DPR dari fraksi Partai Golkar, Zulfadli, mendesak agar panitia kerja (panja) kasus korupsi fasilitas olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat ditingkatkan menjadi panitia khusus...

Usulan Sanksi ke Kepala Daerah tak Relevan

Sunday, 20 May 2012 15:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Anggota Pansus RUU Pemda di DPR, Budiman Sujatmiko, mengatakan, usulan pemerintah untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah tidak relevan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah. Pasalnya, kepala...

Pansus DPR: Lobi RUU Pemilu Bakal Sulit

Thursday, 29 Mar 2012 18:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu di DPR, Taufiq Hidayat, mengatakan tambahan masa sidang sepekan yang diberikan DPR diharapkan dapat memberikan solusi terkait empat isu krusial yang...

Anggota DPR: Pengesahan RUU Pemilu Jangan Lewat Voting

Sunday, 04 Mar 2012 19:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih dalam pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) di DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Hakam Naja mengharapkan pengesahan...

Hanya untuk Rancang UU, DPR Butuh Puluhan Miliar

Friday, 10 Feb 2012 09:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hanya untuk perancangan undang-undang, DPR membutuhkan puluhan miliar rupiah. Uang rakyat itu diambil dari APBN yang digunakan untuk membuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dilakukan wakil rakyat...

Antisipasi Meluasnya Konflik Lahan, DPD Bentuk Pansus Agraria

Thursday, 02 Feb 2012 02:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyikapi konflik lahan yang terjadi akhir-akhir ini dan berpotensi mengakibatkan gejolak yang merembet ke daerah lain, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk Panitia Khusus Konflik Agraria dan...

Ramai Didemo, Anggota DPR Setujui Pansus Agraria

Thursday, 12 Jan 2012 21:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Akhirnya unjuk rasa dari Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat yang dilakukan pada Kamis (12/1) membuahkan hasil. Sebanyak 34 anggota DPR telah menandatangani sebagai dukungan untuk pembentukan Panitia...

DK PBB Serahkan 'Nasib' Palestina ke Pansus

Wednesday, 28 Sep 2011 22:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PBB - Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (28/9) mengirim permintaan Palestina bergabung dengan badan dunia itu ke panitia khusus untuk melaporkan permohonan tersebut.Sidang paripurna dewan...

'Pansus Hak Angket Jangan Jadi Akrobat Politik'

Tuesday, 08 Feb 2011 15:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pansus Hak Angket Perpajakan diminta belajar dari pengalaman Pansus Bank Century agar tidak terjebak politisasi. Wakil Ketua DPR, Pramono Anung merasa khawatir nantinya inisiatif untuk membongkar...

Soal IPO Krakatau Steel, DPR Dinilai tak Perlu Bentuk Pansus

Tuesday, 23 Nov 2010 23:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Achasanul Qosasih, mengatakan, DPR tak membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait kasus IPO Krakatau Steel karena tidak ada indikasi korupsi atau...

DPR Berencana Bentuk Pansus Krakatau Steel

Tuesday, 23 Nov 2010 05:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan sinyal akan membentuk lintas komisi atau semacam Pansus (Panitia Khusus) terkait kisruh PT Krakatau Steel (KS) yang diduga kurang transparan dalam melakukan penawaran umum...

Golkar Desak Pembentukan Pansus IPO Krakatau Steel

Monday, 22 Nov 2010 07:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan partainya mendorong para legislator di DPR, terutama dari kalangan Fraksi Partai Golkar, agar segera membentuk Pansus Skandal IPO (penjualan saham)...

Golkar Siap Usulkan Pansus IPO Krakatau Steel

Saturday, 13 Nov 2010 04:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Golkar tak takut buka-bukaan terhadap masalah IPO PT Krakatau Steel Tbk (KS). Bahkan Golkar mendukung dilakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya penjatahan saham kepada anggota DPR dari berbagai partai,...

Misbakhun Ajukan Pembelaan 25 Oktober

Thursday, 14 Oct 2010 01:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Terdakwa kasus dugaan pemalsuan dokumen akta gadai dan surat kuasa pencairan deposito dalam penerbitan letter of credit (L/C) Bank Century, Mukhamad Misbakhun, juga akan mengajukan pembelaan...

DPR tak Miliki Itikad Selesaikan Century

Friday, 28 May 2010 05:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsyah, mengatakan, saat ini sudah tidak ada lagi itikad dari DPR untuk berbuat sesuatu agar kasus Bank Century tuntas. Meski penyelesaian kasus ini sudah...