Senin, 13 Ramadhan 1439 / 28 Mei 2018

Senin, 13 Ramadhan 1439 / 28 Mei 2018

INDEX BERITA

Mendagri Minta Perencanaan Daerah Jangka Panjang

Kamis, 05 Mar 2015 17:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo datang menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) wilayah Sulawesi 2015. Turut hadir perwakilan dari Badan Perencanaan Nasional (Bapenas) yang diwakili deputi pengembangan...

E-KTP Hilang atau Rusak, Mendagri Pertimbangkan Beri Denda

Selasa, 16 Sep 2014 01:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan sedang mempertimbangkan untuk memberikan denda kepada warga negara Indonesia yang lalai menghilangkan atau merusak fisik kartu tanda penduduk elektronik sehingga...

Penjelasan Mendagri Soal Dana Desa Rp 9,1 Triliun

Rabu, 20 Agu 2014 21:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 beserta nota keuangannya kepada DPR, Jumat (15/8) kemarin. Dalam RAPBN 2015, pemerintah berencana...

Mendagri tak Surati Jokowi, Ada Apa?

Kamis, 24 Jul 2014 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tidak akan menyurati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengundurkan diri dari jabatannya ke DPRD karena telah ditetapkan Komisi Pemilihan...

Mendagri: Polri Tetap Amankan Capres-Cawapres

Rabu, 09 Jul 2014 20:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Polri akan tetap melakukan pengamanan kepada capres-cawapres sampai hasil penghitungan resmi dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. "Walaupun kemenangan menunggu hasil...

Nasib Aceh Bergantung Hasil Diskusi Pagi ini

Rabu, 16 Apr 2014 06:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Pertemuan akan membahas kelanjutan peraturan daerah (Qanun), Rabu (16/4) pukul 10.00 WIB. Nasib daerah...

Pekerjaan Rumah Pemerintah-DPR: Selesaikan UU

Jumat, 07 Mar 2014 21:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah dan DPR punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum pergantian pemerintahan. Pekerjaan rumah itu tak lain revisi Undang-Undang (UU) yang belum juga rampung sampai saat...

Pemerintah Tidak Gegabah Terbitkan Gubernur SK Jatim

Kamis, 06 Feb 2014 16:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim Pemerintah tidak gegabah dalam menerbitkan surat keputusan (SK) pelantikan pasangan Soekarwo–Saifullah Yusuf sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur. Menteri Dalam...

Mendagri Takkan Beri Rekomendasi Perpres Dana Saksi Parpol

Kamis, 06 Feb 2014 15:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tidak akan memberikan rekomendasi penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) pencairan dana saksi parpol jika masih belum ada kesepakatan di antara partai politik...

KPK: Pelantikan Hambit Bintih Contoh Kebijakan Buruk Pemerintah

Kamis, 26 Des 2013 15:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap akan melakukan pelantikan terhadap Hambit Bintih selaku Bupati Gunung Mas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pelantikan ini merupakan contoh kebijakan buruk...

Mendagri Ubah Sistem Kependudukan

Minggu, 08 Des 2013 20:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengubah sistem administrasi kependudukan. Masa berlaku elektronik KTP yang awalnya hanya untuk lima tahun, kini untuk seumur hidup.Poin tersebut merupakan...

Pelantikan Wali Kota Tangerang Akhir November

Kamis, 21 Nov 2013 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menyatakan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Periode 2013–2018 akan dilaksanakan antara 27 – 30 November 2013. Tanggal...

Mendagri: 309 Kepala Daerah Terlibat Masalah Hukum

Kamis, 07 Nov 2013 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Mendagri, Gamawan Fauzi menyatakan, jika kini sudah 309 orang kepala daerah di Indonesia terlibat masalah-masalah hukum. "Saat ini sudah 309 orang kepala daerah terlibat masalah-masalah hukum," kata...

Nazar Dilaporkan Mendagri Secara Kelembagaan

Senin, 02 Sep 2013 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah melaporkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin dengan pasal pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya beberapa waktu...

Mendagri Siap Beberkan Transaksi Keuangan Pribadi

Jumat, 30 Agu 2013 16:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku siap membeberkan daftar transaksi keuangan pribadinya untuk membuktikan bahwa pihaknya tidak pernah menerima transfer dana imbalan mencurigakan terkait proyek kartu tanda penduduk...

Mendagri Minta Kepala Daerah yang Masuk DCT Diberhentikan

Rabu, 28 Agu 2013 15:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JATINANGOR -- Kementerian Dalam Negeri segera menindaklanjuti sejumlah kepala daerah yang masih aktif menjabat, tapi masuk dalam daftar calon legislatif tetap (DCT). "Kami akan minta pemberhentian mereka segera...

Soal Pendanaan Asing, LSM Harus Siap Diaudit

Senin, 08 Jul 2013 16:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak diberlakukannya Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), setiap LSM dan ormas diharuskan melaporkan sumber pendanaan mereka kepada publik secara transparan. “Oleh karena itu, LSM harus siap diaudit...

Pemda Riau Diminta Prioritaskan Penanganan Bencana Asap

Kamis, 27 Jun 2013 20:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Pemerintah Darah Riau untuk memprioritaskan penanganan bencana asap. Terkait hal tersebut, Mendagri mengatakan telah mengirimkan surat yang intinya mengingatkan pemda Riau...

Walhi: RUU Ormas Upaya DPR Membungkam Kritik LSM

Rabu, 26 Jun 2013 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Tumpak Hutabarat menyatakan, isu transparansi pendanaan ormas yang dimuat dalam RUU ini hanyalah bagian dari upaya DPR...

RUU Ormas Akan Berlakukan Audit Keuangan

Rabu, 26 Jun 2013 21:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, dalam RUU Ormas, ormas hanya perlu melaporkan keuangannya secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sebuah organisasi."Jumlah uang yang ada di ormas...

Mendagri: RUU Ormas Tak Batasi Pendanaan LSM Asing

Rabu, 26 Jun 2013 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) tidak membatasi pendanaan ormas atau pun LSM asing."RUU itu hanya meminta ormas melaporkan sumber...

Mendagri Bilang RUU Ormas Lebih Lunak

Rabu, 26 Jun 2013 20:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengatakan poin-poin peraturan di dalam RUU Ormas lebih lunak daripada UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas."RUU Ormas ini sudah...

Mendagri Diminta Kaji Ulang Peraturan Tapal Batas Musi Rawas

Rabu, 26 Jun 2013 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti meminta Mendagri, Gamawan Fauzi mengkaji kembali peraturan tentang penetapan batas wilayah, antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyiasi. Permintaan itu untuk...

Mendagri Tidak Tahu Alasan Masyarakat Tolak RUU Ormas

Selasa, 25 Jun 2013 20:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengaku tidak memahami alasan pihak-pihak yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) menjadi undang-undang.  Menurut Gamawan, materi pasal yang...

Golkar Bisa Lengserkan Rusli Zainal

Minggu, 16 Jun 2013 08:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski belum mengambil sikap atas kasus hukum yang menimpa kadernya, Rusli Zainal, DPP Partai Golkar telah memikirkan sejumlah kemungkinan. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga...

Mendagri Masih Belum Putuskan Plt Bupati Aru

Senin, 10 Jun 2013 01:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,AMBON - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi belum memutuskan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Aru sehubungan Bupati Teddy Tengko dieksekusi pada 25 Mei 2013. Eksekusi terkait korupsi APBD...

Mendagri Tak Masalahkan Hasil Pilgub Bali, Asal Demokratis

Kamis, 16 Mei 2013 17:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi tak terlalu mempermasalahkan hasil hitung cepat dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Bali yang terpaut tipis. Baginya, yang terpenting prosesnya dilakukan secara demokratis. "Berapa...

Solusi Kemendagri Soal Fotocopi e-KTP

Rabu, 08 Mei 2013 20:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri memberikan solusi bagi masyarakat yang sudah terlanjur memfotokopi e-KTP dengan cara menggandakan lembar fotokopi tersebut."Untuk sementara supaya chip jangan terganggu, cukup sekali difotokopi....

Pemda Diminta Prioritaskan Anggaran untuk Masyarakat

Jumat, 26 Apr 2013 04:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah daerah (Pemda) diminta agar memprioritaskan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. "Ada beberapa daerah yang jumlah penduduk miskinnya masih di atas 20 persen, tapi rumah-rumah pejabatnya tergolong mewah....

'Diskresi Kepala Daerah (Kebal Hukum) Ada Batasnya'

Rabu, 24 Apr 2013 02:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan hak diskresi kepala daerah yang diatur dalam RUU Pemda ada batasannya, sehingga tidak menjadikan setiap kepala daerah dapat kebal...

Mendagri: e-KTP Siap Jadi Basis Pemilu 2014

Senin, 22 Apr 2013 20:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan e-KTP sudah siap sebagai basis pemilu 2014. "Meski baru 172 juta data yang terekam dari asumsi 185 juta pemilih," kata Menteri...

Mendagri: Qanun Bendera Aceh Masih Berproses

Jumat, 05 Apr 2013 04:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan qanun tentang bendera dan lambang Aceh masih dalam proses, karena perlu penjaringan aspirasi masyakarat. "Kami sudah mengevaluasi qanun tersebut....

Mendagri: Kenaikan Gaji Diusulkan Bupati

Jumat, 22 Feb 2013 14:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengklarifikasi wacana kenaikan gaji kepala daerah yang diutarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dikatakannya, usulan kenaikan gaji kepala daerah itu bukan...

Jumlah Pemilih Potensial Jatim 29,2 Juta

Kamis, 07 Feb 2013 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim. Dari daftar DP4 tersebut terdata penduduk pemilih potensial...

Percepatan Pemilukada Belum Diputuskan

Selasa, 29 Jan 2013 15:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih terus mengkaji 43 pemilukada 2014 yang rencananya dimajukan pada 2013. Dari jumlah itu, 28 daerah setuju dimajukan dan 15 daerah menolak...

Inpres Kamnas tak Mungkin Dibentuk untuk Langgar HAM

Selasa, 29 Jan 2013 14:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Instruksi Presiden (inpres) tentang Keamanan Nasional (Kamnas) kemarin, muncul reaksi pro dan kontra terhadap aturan tersebut. Reaksi tersebut terkait...

Gamawan: Gubernur tak Bisa Kerahkan Pasukan

Selasa, 29 Jan 2013 14:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, membantah pemberitaan tentang kewenangan gubernur yang bisa mengerahkan pasukan dalam menangani konflik. Menurutnya, masalah itu tidak benar. Dalam draf Inpres Keamanan Nasional...

Mendagri: Aturan Tentang Diskresi Masih Dibahas

Rabu, 23 Jan 2013 18:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan hak diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang genting bagi pejabat masih dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan."Itu...

Pemda Bantu Madrasah Sebatas Beasiswa dan Pelaksanaan UN

Selasa, 08 Jan 2013 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Bantuan dana dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui APBD setempat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih sebatas untuk beasiswa dan bantuan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Untuk bantuan lainnya, madrasah...

Kemendagri: Bantuan Madrasah tidak Dilarang

Selasa, 08 Jan 2013 15:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek menuding ada pihak tertentu yang mencoba memutarbalikkan fakta terkait pelarangan dana hibah madrasah. Ia menegaskan, tidak ada aturan pelarangan bagi kepala...