Monday, 10 Jumadil Akhir 1439 / 26 February 2018

Monday, 10 Jumadil Akhir 1439 / 26 February 2018

INDEX BERITA

Jokowi: Hukum dan Peradilan Jangan Diperjualbelikan

Wednesday, 21 Feb 2018 11:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar hukum dan peradilan di Indonesia tak diperjualbelikan. Pemerintah, kata dia, harus memperkuat hukum di Tanah Air sehingga dapat memberikan rasa...

Ingatkan Calon Hakim, Jokowi: Salah Sedikit Langsung Viral

Wednesday, 21 Feb 2018 11:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKART -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparatur negara agar berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Sebab, seiring dengan pergerakan informasi yang sangat cepat, maka masyarakat juga akan semakin kritis...

Presiden Beri Pembekalan kepada 1.591 Calon Hakim

Wednesday, 21 Feb 2018 09:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pembekalan kepada 1.591 CPNS calon hakim di Pusat Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung (MA), Megamendung, Bogor, Selasa (21/2). MA dalam informasi...

Kejaksaan Siap Hadapi Sidang Peninjauan Kembali Ahok

Monday, 19 Feb 2018 22:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung siap menghadapi sidang peninjauan kembali (PK) Narapidana Penodaan Agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Noor Rochmat mengatakan,...

Selama 2017, KY Rekomendasikan 58 Hakim Diberi Sanksi

Tuesday, 16 Jan 2018 13:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) selama 2017 mengeluarkan rekomendasi penjatuhan sanksi berat terhadap lima hakim terlapor dari total 58 hakim terlapor yang direkomendasikan dijatuhi sanksi. Sisanya, 39 hakim...

KY: Hakim di Jakarta Paling Banyak Dilaporkan Soal Kode Etik

Tuesday, 16 Jan 2018 12:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) merilis 10 provinsi yang terbanyak dilaporkan berkenaan dugaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ke KY selama 2017. Terbanyak pertama adalah DKI...

Demi Transparansi Peradilan, KPK Gandeng 33 Perguruan Tinggi

Tuesday, 02 Jan 2018 03:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, dalam rangka mendukung transparansi peradilan, pada 2017 KPK bekerja sama dengan 33 perguruan tinggi. Diketahui selama...

BNI Syariah Sediakan Layanan e-Collection untuk Mahkamah

Sunday, 31 Dec 2017 00:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bertempat di Mahkamah Agung, BNI Syariah bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan penandatanganan kerja sama tentang penggunaan layanan e-Collection. Penandatanganan tersebut dihadiri oleh Direktur...

Jumlah Hakim di Papua dan Papua Barat Sangat Minim

Friday, 15 Dec 2017 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Jumlah tenaga hakim pengadilan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sangat minim. Penambahan tenaga hakim pun belum bisa dilakukan karena ada moratorium penerimaan calon hakim...

100 Anak Yatim Temanggung Dapat Santunan MA

Monday, 06 Nov 2017 17:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TEMANGGUNG -- Sebanyak 100 anak yatim piatu di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mendapat santunan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI dan Pemerintah Kabupaten Temanggung....

MA Diminta Tegakkan Aturan Berhentikan Hakim Penerima Suap

Monday, 09 Oct 2017 10:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) tengah diuji komitmennya untuk menjalankan maklumatnya berkaitan pengawasan dan pembinaan kepada jajaran hakim di bawahnya. Hal ini menyusul kembali ditangkapnya hakim, yakni Ketua...

Ikatan Advokat Indonesia Sarankan Ketua MA Mundur

Monday, 09 Oct 2017 09:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tindakan KPK menangkap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono terkait suap dari anggota Fraksi Golkar DPR, Aditya Moha harus menjadi perhatian Mahkamah Agung (MA). Ketua Umum...

KY: Suap Terus Terjadi Jika tak Ada Reformasi Peradilan

Monday, 09 Oct 2017 09:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menilai tak heran masih ada hakim yang terciduk KPK, selama tidak ada perubahan di peradilan. Sedari awal, menurut dia,...

OTT Ketua PT Manado Kecewakan dan Permalukan MA

Sunday, 08 Oct 2017 04:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus suap. Mahkamah Agung pun menyatakan kekecewaannya pada kasus yang menimpa Sudiwardono...

MA Berhentikan Sementara Hakim yang Tertangkap OTT KPK

Saturday, 07 Oct 2017 23:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahakamah Agung (MA) memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian sementara kepada seluruh hakim yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Ketua Pengadilan...

Kunjungi KPK, MA: Kami Sedang 'Bersih-bersih'

Saturday, 07 Oct 2017 19:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengunjungi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (7/10). Sunarto menyatakan lembaga peradilan itu akan melakukan pembersihan terhadap jajaran penegak hukum...

MA Akui Ketua PT Sulut Diamankan KPK

Saturday, 07 Oct 2017 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi mengakui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara. "Kalau menurut informasi awal, (yang diamankan) ketua Pengadilan Tinggi...

MA: Tak Mudah Mencari Hakim yang Pintar dan Benar

Friday, 06 Oct 2017 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan tidak mudah mencari calon hakim yang pintar dan benar. Alasannya, jumlah peserta seleksi calon hakim yang...

Komisioner KPK Temui Ketua MA Bicarakan Penanganan Perkara

Friday, 06 Oct 2017 15:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, pada Jumat (6/10) , pimpinan KPK, penasihat, deputi Bidang Pencegahan dan tim mendatangi Ketua Mahkamah Agung (MA)...

MA Perberat Hukuman Panitera PN Jakpus Jadi 7 Tahun Penjara

Wednesday, 04 Oct 2017 20:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam perkara Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Muhammad Santoso. Sehingga, hukuman...

Setnov Menang Praperadilan, MA: Hakim tak Bisa Diintervensi

Tuesday, 03 Oct 2017 10:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) melalui Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, menegaskan, bahwa putusan praperadilan kasus Setya Novanto merupakan tanggung jawab mutlak hakim pemutus perkara tersebut....

Transportasi Daring tak Bisa Diatur Lagi oleh Pemerintah

Saturday, 16 Sep 2017 05:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir 14 pasal dalam Permenhub 26 tahun 2017 terkait transportasi online membuatnya tidak bisa lagi diatur pemerintah. Menurut Direktur Pusat Pengkajian...

Marak OTT, KY Apresiasi Maklumat MA untuk Lembaga Peradilan

Thursday, 14 Sep 2017 17:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY), melalui juru bicaranya Farid Wajdi memberikan apresiasi atas langkah Mahkamah Agung (MA) yang menerbitkan maklumat terkait banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap aparat...

Ini Maklumat MA Terkait Banyaknya OTT di Peradilan

Wednesday, 13 Sep 2017 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan maklumat tentang pengawasan dan pembinaan hakum aparatur MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Makluman yang ditandatangai Ketua MA itu, dikeluarkan...

Rekrut Calon Hakim, MA Libatkan KY

Friday, 08 Sep 2017 18:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung MA, Abdullah mengatakan, bahwa MA melibatkan Komisi Yudisial (KY) selaku pemberi materi pendidikan dalam rangkaian seleksi calon hakim. "Nanti...

Marak OTT Terhadap Hakim, MA: Pembinaan Sudah Dilakukan

Friday, 08 Sep 2017 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menegaskan, selama ini MA sudah sangat ketat dalam melakukan pembinaan terhadap hakim. Abdullah mengatakan, hal ini dalam...

Payung Hukum Bagi Transportasi Daring Tetap Berlaku 

Tuesday, 05 Sep 2017 22:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menyatakan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek masih berlaku. Kepala Biro...

MA: Kami Terbuka Soal Rekrutmen Hakim

Friday, 14 Jul 2017 23:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menjamin pihaknya terbuka dalam melakukan seleksi 1.600 orang hakim yang rencananya akan digelar pada Agustus 2017. "Ya (rekrutmen hakim) sangat terbuka...

In Picture: BTN Jalin Kerja Sama Fasilitas Perbankan di Lingkungan MA

Thursday, 06 Jul 2017 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Direktur Utama Bank BTN Maryono berbincang bersama Ketua MA Hatta Ali pada acara penandatanganan nota kesepahaman tentang pemanfaatan jasa dan layanan perbankan di lingkungan Mahkamah Agung...

Gatot Brajamusti Ajukan Kasasi ke MA

Tuesday, 04 Jul 2017 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Tim kuasa hukum Gatot Brajamusti akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Mataram kepada kliennya menjadi sepuluh tahun, atau lebih berat dibandingkan...

Kemenpan RB Setuju Rekrut 1.684 Hakim

Sunday, 11 Jun 2017 05:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menyetujui formasi untuk calon hakim tahun 2017 sebanyak 1.684 orang. "Artinya calon hakim yang dapat diterima oleh Mahkamah Agung...

MA: Pengadilan tidak Bisa Menolak Perkara Penodaan Agama

Thursday, 11 May 2017 19:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi menyebut pengadilan tidak bisa menolak berkas perkara menyangkut kasus penistaan agama. Hal itu karena pasal penodaan agama masih berlaku dalam...

Inkonsistensi Mahkamah Agung

Thursday, 06 Apr 2017 21:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh: Adery Ardhan Saputro SH *) Mahkamah Agung (MA) sebagai pilar penjaga tatanan hukum Indonesia telah membawa kegaduhan bagi sistem demokrasi saat ini. Kegaduhan tergambar ketika para anggota Dewan Perwakilan...

Soal Legalitas Tatib Baru Pelantikan Ketua DPD, Ini Penjelasan MA

Thursday, 06 Apr 2017 14:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan MA tidak bisa menilai soal keabsahan Peraturan DPD nomor 3 tahun 2017 tentang tata tertib (tatib) yang ditetapkan melalui...

MA: Vonis Perkara Korupsi Tinggi Belum Tentu Berikan Efek Jera

Monday, 06 Mar 2017 13:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi menuturkan hukuman penjara yang tinggi terhadap terdakwa kasus korupsi belum tentu memberikan efek jera sehingga penyelenggara negara yang lain enggan...

MA: Vonis Ringan untuk Koruptor Mayoritas Kasus Kecil

Monday, 06 Mar 2017 11:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi mengatakan perkara korupsi yang bermunculan sekarang ini kebanyakan adalah kasus-kasus kecil. Kasus korupsi yang kecil belum tentu harus diberikan hukuman yang...

Hatta Ali Diambil Sumpah Sebagai Ketua MA

Wednesday, 01 Mar 2017 10:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih, M Hatta Ali, resmi dilantik hari ini. Hatta Ali yang kembali menjabat sebagai ketua MA periode 2017-2022 ini diambil sumpahnya di...

Komisi Yudisial Investigasi Vonis Bebas Terhadap Suparman

Friday, 24 Feb 2017 14:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) sedang mempelajari laporan mengenai vonis bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Bupati nonaktif Kabupaten Rokan...

KPK akan Kasasi Vonis Bebas Suparman

Thursday, 23 Feb 2017 21:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa atas vonis bebas Pengadilan Tipikor Pekanbaru terhadap bupati nonaktif Rokan Hulu, Suparman. Vonis bebas ini terkait kasus suap pengesahan Rancangan APBD...

MA Hukum Dewie Yasin Limpo 8 Tahun Penjara

Wednesday, 22 Feb 2017 17:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) tetap menghukum mantan anggota Komisi VII DPR dari Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo dengan delapan tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Anggota...