Sunday, 12 Ramadhan 1439 / 27 May 2018

Sunday, 12 Ramadhan 1439 / 27 May 2018

INDEX BERITA

KPU: Silakan Jika Ingin Gugat Larangan Caleg Mantan Koruptor

Saturday, 26 May 2018 19:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan uji materi atas aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota...

KPU Kritik DPR tak Adil Soal Larangan Koruptor Jadi Caleg

Saturday, 26 May 2018 18:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan DPR menunjukkan perbedaan sikap mengenai aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon wakil rakyat. Wahyu mengkritisi sikap DPR...

Parpol Baru Tetap Bisa Kampanyekan Capres untuk Pilpres 2019

Saturday, 26 May 2018 14:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan partai politik (parpol) baru tetap bisa mengampanyekan calon presiden (capres) di Pemilu 2019. Parpol baru juga boleh memasang iklan...

KPU Tetapkan DPT Pilkada 2018 Sebanyak 152.057.054 Pemilih

Friday, 25 May 2018 22:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU Viryan, mengatakan pihaknya sudah merangkum secara total jumlah pemilih Pilkada Serentak 2018. Tercatat ada 152.057.054 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pilkada...

KPU: Hanya Papua yang Belum Memastikan Jumlah DPT

Friday, 25 May 2018 13:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU Viryan, mengatakan hanya ada satu provinsi pelaksana Pilkada 2018 yang belum tuntas memastikan jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah pemilih yang sudah masuk dalam...

Hanya Parpol Peserta Pemilu 2014 yang Bisa Usung Capres

Thursday, 24 May 2018 18:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Komisioner KPU Viryan mengatakan,  calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) pada pemilu mendatang hanya bisa diusulkan oleh partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 saja. Aturan ini akan tertuang pada...

KPU Optimistis Larangan Caleg Mantan Koruptor Disahkan

Thursday, 24 May 2018 17:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan pihaknya segera mengirim rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) kepada Kementerian Hukum...

Yang tak Setuju Mantan Koruptor Jadi Caleg Bisa Gugat ke MA

Thursday, 24 May 2018 16:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan adanya gugatan uji materi terhadap aturan larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. Menurutnya, KPU berhak...

KPU: Parpol Baru tidak Bisa Usung Capres di Pilpres 2019

Thursday, 24 May 2018 14:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan, partai politik (parpol) baru tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di Pemilu 2019. Logo parpol...

Saut: Mantan Koruptor Korupsi Lagi Terancam Hukuman Mati

Wednesday, 23 May 2018 20:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memberikan tanggapan soal pelarangan mantan koruptor menjadi calon legislatif (caleg). Menurut dia, koruptor yang telah dihukum dan terbukti...

KIPP Kecewa Mantan Koruptor Diperbolehkan Jadi Caleg

Wednesday, 23 May 2018 18:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pro dan kontra mengenai mantan narapidana (napi) koruptor ikut berlaga dalam pemilihan umum (pemilu) 2019 akhirnya terjawab. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di DPR pada...

Larangan Caleg untuk Mantan Koruptor Dinilai Konstitusional

Wednesday, 23 May 2018 18:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay menilai rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif tidak akan bertentangan dengan pasal 240 ayat...

Aturan Larangan Caleg untuk Mantan Koruptor Segera Disahkan

Wednesday, 23 May 2018 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) akan segera disahkan. KPU akan menyelesaikan perbaikan pada...

Perludem: Korupsi tak Selesai Hanya dengan Penjara

Wednesday, 23 May 2018 14:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai pemberantasan korupsi tidak selesai hanya dengan memenjarakan dan membina para narapidana kasus korupsi di Lembaga...

Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg Rawan Gugatan

Wednesday, 23 May 2018 13:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan, larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi sangat rentan digugat ke Mahkamah Agung (MA). DPR mengingatkan KPU...

KPU Pastikan Mantan Koruptor tak Boleh Jadi Caleg

Wednesday, 23 May 2018 12:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) akan tetap diberlakukan. Hal ini sesuai dengan...

Pemerintah dan Bawaslu Tolak Larangan Caleg Mantan Koruptor

Wednesday, 23 May 2018 02:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR, pemerintah dan Bawaslu, sepakat menolak usulan KPU tentang larangan calon anggota legislatif dari mantan narapidana kasus korupsi. Ketiga pihak sepakat bahwa larangan itu...

Meski Ditolak DPR, KPU Upayakan Mantan Koruptor tak Nyaleg

Tuesday, 22 May 2018 20:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menggelar rapat pleno usai DPR, pemerintah, dan Bawaslu menolak usulan tentang larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. KPU...

DPR Tolak Usulan KPU Terkait Larangan Mantan Koruptor Nyaleg

Tuesday, 22 May 2018 17:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menyatakan menolak usulan KPU terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). DPR menyarankan KPU membuat surat edaran kepada partai...

KPU dan DPR Bahas Aturan Pencalonan Caleg dan Capres

Tuesday, 22 May 2018 13:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat terkait aturan pencalonan calon anggota legislatif (caleg) dan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), Selasa (22/5)....

DPR Minta Segera Tuntaskan Persoalan Data Pemilih

Monday, 21 May 2018 23:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi II DPR, Nihayatul Wafiroh, mengatakan KPU dan Kemendagri harus segera menuntaskan persoalan data pemilih Pilkada 2018. DPR meminta KPU dan pemerintah menjamin tidak ada masyarakat yang kehilangan...

KPU dan DPR Bahas Aturan Larangan Caleg Mantan Koruptor

Monday, 21 May 2018 17:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pembahasan Peraturan KPU (PKPU) pencalonan calon anggota legislatif (caleg) akan dilakukan pada Selasa dan Rabu (22-23/5). Dalam PKPU ini tercantum larangan mantan...

Proses Sortir dan Lipat Temukan 30 Surat Suara Bermasalah

Monday, 21 May 2018 16:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Proses sortir dan pelipatan surat suara untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018 oleh KPU Kabupaten Semarang menemukan sejumlah surat suara yang dinilai tidak memenuhi standar...

Bawaslu Klarifikasi Paslon Asyik

Monday, 21 May 2018 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Arie Lukihardianti BANDUNG—Pasangan calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) memenuhi panggilan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk pemeriksaan dugaan pelanggaran saat debat kandidat Pilkada Jabar 2018. Pasangan calon (paslon) Asyik didampingi...

PKS Dukung KPU Terkait Larangan Caleg Mantan Koruptor

Sunday, 20 May 2018 23:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, fraksinya mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif (Caleg)....

KPU Kabupaten Semarang Mulai Pelipatan Surat Suara Pilgub

Sunday, 20 May 2018 18:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang mulai melakukan pelipatan surat suara untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018. Proses pelipatan surat suara dilaksanakan mulai Ahad (20/5)...

Perludem Desak DPR Segera Bahas PKPU

Sunday, 20 May 2018 18:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perkumpulam Pemilu untuk Demokrasi Titi Anggraini berharap, Komisi II DPR RI segera membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai syarat pencalonan bagi peserta Pemilu 2019....

Logo dan Nomor Urut Masuk Citra Diri Parpol Pemilu 2019

Thursday, 17 May 2018 04:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gugus tugas kampanye yang terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers menyepakati pengertian citra diri partai politik.  Komisioner Komisi...

KPU: Pilkada di 17 Daerah Berpotensi Diikuti Paslon Tunggal

Saturday, 12 May 2018 15:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan pilkada di 17 daerah berpotensi hanya diikuti satu pasangan calon (paslon). Hingga Sabtu (12/5), masih ada sejumlah daerah...

KPU: Data Pemilih di Lapas Banyak yang tidak Lengkap

Thursday, 10 May 2018 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, lembaga pemasyarakatan (lapas) masih banyak yang belum memiliki data pemilih secara lengkap. KPU akan kembali melakukan verifikasi...

KPU Larang Pemasangan Baliho Bergambar Ketua Umum Parpol

Tuesday, 08 May 2018 09:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pemasangan baliho bergambar ketua umum partai politik (parpol) tidak boleh dilakukan. Parpol saat ini hanya boleh bendera beserta nomor...

KPU Minta DPR Segera Bahas Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Tuesday, 08 May 2018 07:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, KPU sudah meminta Komisi II DPR untuk menyegerakan pembahasan aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota...

KPK-KPU Minta Masyarakat Awasi LHKPN Calon Kepala Daerah

Monday, 07 May 2018 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPK mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari pasangan calon pilkada. Pengawasan ini baik di tingkat provinsi...

KPU Minta Parpol dan Media Pahami Aturan Iklan Kampanye

Monday, 07 May 2018 18:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua KPU Arief Budiman, meminta partai politik (parpol) dan media massa memahami peraturan pemasangan iklan parpol. Arief mengingatkan masa pemasangan iklan kampanye parpol di media massa...

Ini Pesan Said Aqil di Mukernas PBB

Friday, 04 May 2018 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Bulan Bintang (PBB) di Hotel Peninsula, Jakarta, Jumat (4/5) malam....

Hadapi Pemilu, PBB Gelar Mukernas

Friday, 04 May 2018 22:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II di Hotel Peninsula, Jakarta, Jumat (4/5). Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra mengatakan mukernas yang digelar...

KH Said Aqil Siradj Kagumi Kematangan Sikap Yusril

Friday, 04 May 2018 20:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II di Hotel Peninsula, Jakarta, Jumat (4/5) malam. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said...

Masih Ada Perbedaan DP4 dan Data Wajib KTP di Yogya

Friday, 04 May 2018 10:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Di DIY masih terjadi perbedaan antara Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dengan Data Wajib KTP DIY. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan saat...

Tahan Sikapi Pilpres, PBB Fokus Persiapan Pileg

Thursday, 03 May 2018 23:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan partainya tak akan terlalu menggebu-gebu untuk menentukan sikap untuk pilpres 2019. PBB, kata Yusril memperioritaskan persiapan...

PBB Akan Gelar Mukernas, Ini yang Akan Dibahas

Thursday, 03 May 2018 22:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Partai Bulan Bintang (PBB) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2018 akhir pekan ini di Jakarta yaitu sejak Jumat (4/6) sampai Ahad (6/6). Ketua Umum PBB...