Senin, 6 Ramadhan 1439 / 21 Mei 2018

Senin, 6 Ramadhan 1439 / 21 Mei 2018

INDEX BERITA

Pembahasan Perppu Ormas Diserahkan ke Komisi II

Selasa, 22 Agu 2017 14:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI akan segera membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Alat kelengkapan dewan yang ditunjuk untuk membahas perppu yang menggantikan...

Komisi II DPR Masih Dilema Soal Uji Kelayakan Calon Komisioner KPU-Bawaslu

Rabu, 15 Mar 2017 21:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali belum dapat memastikan waktu pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon komisioner KPU maupun Bawaslu....

Komisi II Sayangkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada di Kab Bekasi

Kamis, 16 Feb 2017 17:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Dadang S Muchtar menyayangkan rendahnya minat dan partisipasi masyarakat terhadap proses pemilihan kepala daerah kali ini. "Dari dua TPS (tempat pemungutan...

In Picture: Komisi II DPR Gelar Raker dengan Mendagri Bahas RPP Penataan Daerah

Senin, 29 Feb 2016 20:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2).  Rapat tersebut membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP)...

Darurat Asap, Komisi II Usul Bentuk Panja Gabungan

Selasa, 13 Okt 2015 17:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Hamka, mendorong dibentuknya Panitia Kerja atau Panja gabungan antara Komisi II, III, IV, VII, VIII, IX dan X, untuk mengusut...

Komisi II: Perppu Calon Tunggal Bukan Jalan Keluar

Kamis, 30 Jul 2015 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI menilai Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) bukan solusi mengatasi calon tunggal dalam Pilkada 2015. Ketua Komisi bidang pemerintahan dan dalam negeri itu, Rambe...

Jelang Pendaftaran Pilkada, Ini Evaluasi Komisi II DPR

Senin, 20 Jul 2015 10:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengungkapkan sejumlah evaluasi terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Selain persoalan anggaran, pihaknya juga menyoroti kesiapan...

Komisi II Rekomendasikan Temuan BPK Soal KPU Ditindaklanjuti

Sabtu, 20 Jun 2015 23:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II merekomendasikan agar temuan BPK terkait penggunaan anggaran di KPU, ditindaklanjuti ke ranah hukum. Ketua Komisi bidang Pemerintahan tersebut, Rambe Kamarulzaman menegaskan, temuan dana pengecualian...

Sah! UU Pilkada Direvisi

Rabu, 20 Mei 2015 19:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI akhirnya ketuk palu untuk tetap melakukan revisi UU nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada). Keputusan tersebut didapat...

Golkar Agung Laksono Keluarkan SP 1 untuk Anggota Komisi II

Kamis, 30 Apr 2015 02:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta Leo Nababan mengatakan, pihaknya berencana memberikan surat peringatan kepada sejumlah anggota Komisi II fraksi Golkar. Hal tersebut, lanjut Leo, dikarenakan...

Ini Enam Poin Hasil Rapat Komisi II dan Menteri Ferry

Kamis, 16 Apr 2015 20:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan. Pertemuan yang terkait persoalan...

Komisi II Setujui Perppu Pilkada Jadi Undang-Undang

Senin, 19 Jan 2015 23:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 dan 2 tahun 2014. Dalam pandangannya, seluruh fraksi di...

In Picture: Komisi II Gelar Rapat dengan Ketua KPU dan Bawaslu

Senin, 24 Nov 2014 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik serta Ketua Bawaslu Muhammad mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR...

Ustaz MIUMI Buat Petisi Tolak Ahok

Kamis, 20 Nov 2014 09:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Sehari setelah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, muncul petisi penolakan terhadap program-programnya yang dianggap tidak pro-Islam. Seperti ajakan menandatangani petisi dari Ketua Majelis Intelektual Ulama...

Media Asing Sebut Ahok Gubernur Kristiani dan Tionghoa Pertama di Jakarta

Kamis, 20 Nov 2014 09:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pelantikan Basuki Tjahaja Purnama Rabu (19/11) oleh Presiden Joko Widodo ikut menjadi sorotan media asing. Mantan Bupati Belitung Timur ini disebut sebagai seorang gubernur kristiani yang memimpin Jakarta dalam...

Ahok Dilantik, Komisi II DPR Segera Panggil Mendagri

Rabu, 19 Nov 2014 14:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi II DPR RI berencana memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta penjelasan terkait pengangkatan dan pelantikan Basuk Tjahja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Kami memahami berbagai masalah yang...

DPR Akan Ikut Awasi Anggaran Linmas Pemilu

Rabu, 19 Mar 2014 17:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Komisi II DPR berjanji akan turut mengawasi proses pencairan dan penyaluran anggaran pengamanan pemilu di TPS untuk linmas. "Pengawasan ada dari BPKP, BPK, inspektorat jendral, dan...

Dimyati Siap Jalani Proses Pemilihan Hakim Konstitusi

Selasa, 25 Feb 2014 12:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon hakim Mahkamah Konstitusi Dimyati Natakusumah mengatakan dirinya siap menjalani semua proses pemilihan hakim Konstitusi di Komisi III DPR RI, namun tidak melakukan persiapan khusus dalam...

Soal Lemsaneg, KPU Diminta Tak Ulur Waktu

Rabu, 27 Nov 2013 15:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Arif Wibowo mengatakan, KPU tidak perlu mengulur waktu terkait nasib kerja sama dengan Lemsaneg. Karena, Lemsaneg sudah siap menyatakan mundur dari kerja sama...

Pekan Ini, KPU Putuskan Nasib Kerja Sama dengan Lemsaneg

Rabu, 27 Nov 2013 15:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menyatakan sikap resmi terkait kerja sama pengamanan data pemilu dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Keputusan diambil cukup lama setelah rapat gabungan...

KPU Akan Bahas Secara Internal Rekomendasi DPR Soal Lemsaneg

Jumat, 25 Okt 2013 04:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, akan membahas kembali secara internal rekomendasi dari rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPR. Namun, kata dia, pelibatan konsorsium...

Soal KPU-Lemsaneg, DPR: Interpretasi Masyarakat Bisa Sangat Liar

Jumat, 25 Okt 2013 02:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Yasonna H Laoly mengatakan, KPU dan Lemsaneg harus merespon kekhawatiran dari beragam kelompok masyarakat. Meski profesionalitas Lemsaneg sebagai...

DPR Rekomendasikan KPU Tinjau Ulang Kerja Sama dengan Lemsaneg

Jumat, 25 Okt 2013 01:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPR merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meninjau ulang kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Rapat menyarankan KPU membentuk...

Nasib Kerja Sama KPU-Lemsaneg Ditentukan Pekan Depan

Jumat, 18 Okt 2013 02:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo mengatakan, Lemsaneg menilai, sistem informasi KPU belum sepenuhnya aman. Namun, sistem informasi dan teknologi posisinya semata-mata...

Lemsaneg Beberkan Kelemahan Sistem Informasi KPU

Jumat, 18 Okt 2013 01:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keterlibatan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam mengamankan data pemilu masih menjadi perdebatan antara partai politik, DPR, pemantau dan penyelenggara pemilu. Untuk menjawab keraguan tersebut, pada rapat dengar...

DPR Kaji Ulang MoU KPU-Lemsaneg

Kamis, 10 Okt 2013 23:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR mengkaji ulang kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Dikhawatirkan, bila kerja sama dilanjutkan, kemandirian KPU dan kepercayaan masyarakat...

Ketua Komisi II Minta DPT Tak Diundur

Selasa, 03 Sep 2013 23:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa tidak sepakat jika waktu penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi diundur. Komisi Pemilihan Umum (KPU),...

DPR Khawatirkan Daftar Pemilih

Kamis, 25 Jul 2013 21:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menyayangkan persoalan daftar pemilih kembali terulang pada pemilu 2014. Kritik dari berbagai kelompok masyarakat tentang daftar pemilih sementara (DPS) dinilai sebagai bentuk kurang...

Berantas Premanisme, Butuh Instruksi Presiden

Jumat, 05 Apr 2013 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai, instruksi presiden dibutuhkan untuk memberantas premanisme. Karena selama ini presiden hanya mengimbau agar premanisme diberantas....

DPR Turun Tangan Awasi Pencoblosan

Minggu, 24 Feb 2013 13:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemantauan KPU Jawa Barat tidak hanya dilakukan oleh KPU Jawa Barat. Ketua Komisi II DPR RI , Agun Gunandjar Sunarsa turun tangan memantau proses pemungutan suara. Jumlah...

Aher: Pernyataan Pengacara Aceng Masuk Kriminal

Jumat, 14 Des 2012 08:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pernyataan pengacara Bupati Garut Aceng Fikri yakni Egi Sudjana, memperoleh tanggapan dari Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan. Heryawan menilai, pernyataan pengacara Aceng bahwa pelengseran Aceng akan menimbulkan...

Kemendagri : Aceng Fikri 'Gentleman', Tapi...

Jumat, 07 Des 2012 06:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontroversi pernikahan siri Bupati Garut dengan Fany Octora dianggap mempermalukan pemerintah. Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek menganggap tindakan Aceng mempermalukan birokrasi pemerintah. Setelah...

Tangani Kasus Aceng, Pansus Minta Saran Ahli

Kamis, 06 Des 2012 15:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan Bupati Garut, H Aceng Fikri, masih terus mengumpulkan fakta- fakta. Setelah meminta keterangan keluarga...

Dipanggil Pansus, Aceng tak Kunjung Datang

Kamis, 06 Des 2012 14:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Panitia Khusus (Pansus ) Pembahasan Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan Bupati Garut, H Aceng Fikri, masih terus mengumpulkan fakta- fakta. Setelah meminta keterangan...

Polri Didesak Segera Proses Pengaduan terhadap Aceng

Rabu, 05 Des 2012 15:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong Markas Besar Polri untuk segera melakukan proses hukum terhadap pejabat publik Bupati Garut Aceng Fikri yang mendapat sorotan publik belakangan ini....

Sekjen Kemendagri Minta Aceng Dipecat

Rabu, 05 Des 2012 12:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Posisi Bupati Garut Aceng Fikri sepertinya di ujung tanduk. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Diah Anggraini meminta agar Aceng segera dipecat, apalagi DPRD Garut...

Kowani Desak Bupati Aceng Dipecat

Selasa, 04 Des 2012 15:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mendesak pemerintah segera memberhentikan Bupati Garut, Aceng Fikri, terkait pernikahan sirih singkatnya dengan FO (18). Karena, tindakannya mencerminkan contoh buruk dari seorang...

SBY-Aher Bicarakan Aceng di Peringatan Hari Guru

Selasa, 04 Des 2012 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Di puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2012, dan HUT ke-67 PGRI, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Gubernur...

Kemendagri: Aceng Bisa Dipecat

Selasa, 04 Des 2012 14:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tindakan Bupati Garut Aceng Fikri yang melakukan nikah siri dengan Fani Oktora dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, Aceng...

Bupati Aceng Langgar Etika Kepatutan

Senin, 03 Des 2012 22:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menemukan pelanggaran etika dan kepatutan dari tindakan Bupati Garut, H Aceng M Fikri, yang melakukan pernikahan siri 'kilat' selama empat hari...