Monday, 10 Jumadil Akhir 1439 / 26 February 2018

Monday, 10 Jumadil Akhir 1439 / 26 February 2018

INDEX BERITA

Haji Lulung Ajak Kader PPP Bersatu

Sunday, 18 Jun 2017 20:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung mengaku, menghargai dan menghormati penetapan PPP kubu Romahurmuziy (Rommy) sebagai PPP yang sah...

PPP Berencana Gelar Muktamar Islah 8 April

Thursday, 31 Mar 2016 15:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana menggelar Muktamar VIII untuk islah pada 8 hingga 11 April di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Muktamar untuk islah akan dihadiri...

Konsolidasi Kubu Ical Juga Bahas Usulan Munas

Tuesday, 05 Jan 2016 03:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua Pelaksana Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, konsolidasi nasional yang akan dihelat Golkar munas Bali bakal dihadiri perwakilan provinsi. Konsolidasi itu hendak  membahas dan...

Giliran JK Diminta Jadi Ketum Golkar

Tuesday, 05 Jan 2016 03:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR --  Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) l Partai Golkar Sulawesi Selatan HM Roem mendorong Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Transisi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar....

Kubu Ical Tuding Yasonna Pecah Belah Golkar

Monday, 04 Jan 2016 13:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Nasib Golkar masih digantung pemerintah. Meski sudah mencabut Surat Keputusan yang mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono, Kementerian Hukum dan HAM tak mengeluarkan SK lain untuk mengesahkan kepengurusan kubu...

Kinerja Tim 10 Bisa Jadi Jalan Islah Permanen Golkar

Wednesday, 29 Jul 2015 22:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pintu islah permanen partai Golkar makin terbuka lebar seiring dengan makin intensnya komunikasi kedua kubu. Islah terbatas yang dilakukan dalam menghadapi Pilkada serentak Desember mendatang diharapkan...

Hanya Ditandatangai Ical, Golkar tak Bisa Ikut Pilkada Kepri

Monday, 27 Jul 2015 19:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG PINANG -- Partai Golkar tidak bisa mengikuti Pilkada Kepulauan Riau 9 Desember 2015, karena surat keputusan mengusung Soerya Respationo-Ansar Ahmad sebagai calon gubernur dan wakil gubernur hanya...

KPU tak Akan Ubah Aturan Meski PN Jakut Menangkan Kubu Ical

Sunday, 26 Jul 2015 05:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Komisi Pemilihan Umum menegaskan partai yang kepengurusannya masih berkonflik untuk mengikuti Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2015 hanya dapat mengajukan satu pasang calon yang sama."Ini mengacu pada...

Agung Laksono Didenda Rp 100 Miliar

Friday, 24 Jul 2015 15:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Agung Laksono didenda membayar denda immateriil sebesar Rp 100 miliar pada Aburizal Bakrie. Secara moril, Agung dinilai telah merugikan nama...

PN Jakut Kabulkan Gugatan Kubu Ical

Friday, 24 Jul 2015 13:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan ketua umum Partai Golkar versi Aburizal Bakrie melawan ketua umum Partai Golkar versi Agung Laksono. Kuasa hukum Ical, Yusril Ihza...

Agung: Hasil Survei Jadi Penentu Calon Kepala Daerah

Thursday, 23 Jul 2015 15:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, mengatakan hasil survei popularitas dan elektabilitas menjadi penentu untuk memutuskan kandidat calon kepala daerah yang mendaftar...

Agung: Mendukung Jokowi-JK Bukan untuk Menjilat

Tuesday, 21 Jul 2015 16:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono menyatakan sikap Partai Golkar mendukung pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla bukan upaya menjilat, melainkan doktrin partai untuk kepentingan Bangsa...

Agung: Dua Kubu Sudah Sepakati 131 Calon Kepala Daerah

Tuesday, 21 Jul 2015 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono memastikan partai yang dipimpinnya akan mengikuti pilkada di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)."Saya dan kubu sebelah (Aburizal Bakrie) sudah menyepakati beberapa...

Agung: Musda Golkar Se-Indonesia Dipercepat

Tuesday, 21 Jul 2015 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono membuka Musyawarah Daerah Partai Golkar se-Provinsi Kepulauan Riau di salah satu hotel di Tanjungpinang, Selasa (21/7)"Musda dipercepat di seluruh daerah...

Golkar Sudah Proses 226 Wilayah Pilkada

Tuesday, 14 Jul 2015 21:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penjaringan pemilihan kepala daerah (pilkada) Partai Golkar yang terdiri dari dua kubu, telah memproses calon kepala daerah di 226 wilayah dari total 269 wilayah yang...

Agung-Ical Bentuk Format Tabulasi Calon Kepala Daerah

Tuesday, 14 Jul 2015 20:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penjaringan pilkada Partai Golkar yang terdiri dari kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie akan membentuk format tabulasi calon kepala daerah untuk menyeleksi nama-nama yang bakal...

Islah Terbatas Cara Terbaik Golkar Ikut Pilkada

Sunday, 12 Jul 2015 06:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) dan Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono menindaklanjuti islah terbatas dengan...

Ini Empat Poin Islah Terbatas Partai Golkar

Sunday, 12 Jul 2015 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) dan Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono menemui tokoh senior Golkar,...

Pilkada Serentak Makin Dekat, Kemendagri Dorong Islah Terbatas

Sunday, 12 Jul 2015 00:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya islah terbatas yang dilakukan partai berkonflik demi kelancaran pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara serentak pada Desember."Pendaftaran pilkada tinggal...

Golkar Masih Jauh dari Kata Islah

Monday, 01 Jun 2015 14:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan, banyak sekali poin-poin yang belum bisa diselesaikan oleh kubu Aburizal Bakrie atau pun kubu Agung...

Meski Islah, Golkar Terancam tak Bisa Ikut Pilkada

Sunday, 31 May 2015 21:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan merujuk pada peraturan KPU (PKPU) No 9 Tahun 2015 untuk bersikap dalam konflik Golkar. Komisioner KPU Juri Ardiantoro mengungkapkan, untuk menentukan...

Islah Lebih Mulia Dibandingkan Revisi UU

Sunday, 31 May 2015 04:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Adian Napitupulu mengatakan langkah islah akan lebih mulia jika dilakukan oleh partai politik yang sedang mengalami sengketa kepengurusan seperti Golkar dan...

'Seharusnya Partai Berlandaskan Islam Lebih Dulu Islah'

Tuesday, 26 May 2015 16:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik yang terjadi di partai Islam harusnya selesai lebih dulu dengan proses islah. Namun, yang ditunjukkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) malah sebaliknya. Konflik duaisme kepengurusan...

Ical Siap Berkompromi dan Mengalah

Thursday, 21 May 2015 17:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CILEGON -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan dengan keluarnya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah membuat Partai Golkar otomatis terjadi islah."DPP hasil Munas...

Pemerintah Bisa Dorong MA Percepat Putusan Partai Bersengketa

Thursday, 14 May 2015 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Politik Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan pemerintah bisa mendorong Mahkamah Agung (MA) agar mempercepat keputusan inkrah untuk mengakhiri sengketa kepengurusan parpol.  “Keputusan inkrah yang prosesnya...

Muktamar Ulang PPP Dinilai Sulit Direalisasikan

Sunday, 22 Mar 2015 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kader PPP mengusulkan agar dilakukan muktamar ulang. Namun, DPP PPP menilai wacana itu sulit direalisasikan. Menurut anggota Departemen Politik DPP PPP Mawardi Lubis, untuk menghelat muktamar...

PPP Djan Faridz Harap Menkumham Patuhi Putusan PTUN

Monday, 16 Mar 2015 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mendaftarkan sususan kepengurusan hasil Muktamar Jakarta ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Penyerahan berkas pendaftaran...

Kemenkumham akan Pelajari Berkas Kubu Djan Faridz

Monday, 16 Mar 2015 20:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM melalui biro humasnya, Ferdinan akan mempelajari berkas yang diserahkan oleh kubu Djan Faridz melalui Triyana Humprey Djemat."Saya akan kasih semuanya ke pak...

'Masih Proses Peradilan, Belum Ada Islah PPP'

Sunday, 15 Mar 2015 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hasrul Azwar mengatakan belum ada islah yang terjadi di PPP antara kubu Romahurmuziy dengan kubu Djan Faridz. Padahal sebelumnya dua ketua...

Waketum Kubu Djan Enggan Komentari Islah PPP

Sunday, 15 Mar 2015 20:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Epyardi Asda enggan berkomentar soal islah yang kemungkinan terjadi di tubuh partainya yang tengah dilanda konflik...

Kubu Djan : Belum Ada Islah PPP

Sunday, 15 Mar 2015 18:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah mengatakan belum terjadi islah antara kubu Djan Faridz dengan kubu Romahurmuziy. Padahal diketahui sebelumnya telah terjadi...

Romi Ancam PAW Anggota PPP Dukung Angket

Friday, 13 Mar 2015 19:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Surabaya, Romahurmuziy (Romi), sudah menginstruksikan agar seluruh anggotanya tidak mendukung hak angket pada Menteri Hukum dan HAM. Menurutnya, Menkumham...

Menangis Saat Pimpin Sidang, Hakim Dilaporkan ke KY

Wednesday, 04 Mar 2015 16:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tangisan Hakim PTUN Jakarta Teguh Satya Bhakti yang memimpin sidang pembacaan putusan perkara gugatan Suryadharma Ali dan Ghazali Harahap terhadap SK Menkumham tentang Pengesahan Perubahan Struktur...

Romahurmuziy: Hukum Mendapat Kekuasaan Adalah Wajib

Sunday, 01 Mar 2015 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum DPP PPP versi muktamar Surabaya, M Rohamurmuziy mengatakan, hukum mendapatkan kekuasaan adalah wajib. "Bagi PPP berlomba mendapat kekuasaan adalah wajib, bukan sunnah," kata Romi, sapaan...

Soal Putusan PTUN, Romahurmuziy Singgung Kaidah Fikih

Sunday, 01 Mar 2015 00:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR -- Ketua Umum DPP PPP hasil muktamar Surabaya, M Rohamurmuziy menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan pengurus PPP hasil muktamar Jakarta (kubu Djan Faridz)...

Lima Jenis Manusia Menurut Romahurmuziy

Sunday, 01 Mar 2015 00:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR -- Ketua Umum PPP hasil muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, menyebutkan lima jenis manusia. Pertama, adalah manusia wajib yang artinya manusia yang jika hadir menggenapkan jika pergi mengganjilkan. "Maksudnya adalah,...

Tiga Strategi PPP Menangkan Pilkada di 51 Daerah

Sunday, 01 Mar 2015 00:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pengurus PPP hasil muktamar Surabaya menargetkan memenangkan 51 dari 204 kabupaten/kota pada pilkada serentak akhir 2015 ini. Untuk itu, tiga strategi sudah disiapkan untuk mewujudkan target...

Konflik Dewasakan PPP

Saturday, 28 Feb 2015 23:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR --  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun ini berusia 42 tahun. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Surabaya M Romahurmuziy menyebut bahwa...

Tak Sesuai Sunnatullah, Romi Tolak Tawaran Djan Faridz

Saturday, 28 Feb 2015 23:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Umum DPP PAN hasil muktamar Surabaya, Romahurmuziy, menolak tawaran Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz untuk mendapatkan posisi jabatan wakil ketua umum PPP....

Senin, PPP Kubu Romi Ajukan Banding Putusan PTUN

Saturday, 28 Feb 2015 23:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR -- Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Surabaya memastikan akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan pengurus PPP hasil muktamar Jakarta....