Senin, 10 Jumadil Akhir 1439 / 26 Februari 2018

Senin, 10 Jumadil Akhir 1439 / 26 Februari 2018

INDEX BERITA

Pengamat: Subsidi Listrik Berpotensi Bengkak

Senin, 29 Jan 2018 20:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Subsidi energi di APBN berpotensi naik. Pengamat Energi Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai apabila Harga Batubara Acuan (HBA) masuk dalam formula tarif listrik maka potensi naiknya...

Penuhi Target Pembiayaan APBN, Pemerintah Kembali Lelang SUN

Sabtu, 27 Jan 2018 03:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan melelang lima seri obligasi negara atau Surat Utang Negara (SUN) pada 30 Januari 2018. Pelelangan itu untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN.Keterangan...

Dedi Mulyadi Usulkan Jabatan Aparatur Desa Diisi ASN

Jumat, 26 Jan 2018 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengusulkan supaya perangkat desa diisi aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, saat ini desa mengelola keuangan yang bersumber dari negara (APBN). Sehingga, aparatur...

Utang Luar Negeri Pemerintah Diproyeksi Terus Meningkat

Rabu, 17 Jan 2018 01:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah pada tahun ini diperkirakan dalam tren meningkat. Adapun nilai utang luar negeri pemerintah pada November 2017 naik 14,3 persen menjadi 176,6...

Penerimaan Pajak Capai Target APBN-P 2017

Minggu, 31 Des 2017 01:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat total penerimaan negara yang dikumpulkan hingga per 28 Desember 2017 mencapai Rp 189,36 triliun. Jumlah itu melampuai target...

Sri Mulyani Sebut Anggaran Kementerian PUPR Masih Tersisa

Rabu, 27 Des 2017 17:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan laporan belanja keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia menyebutkan, posisi daftar belanja Kementerian PUPR pada 2017 lebih tinggi...

Ribuan Rumah di Mojokerto Tersambung Jargas APBN

Jumat, 08 Des 2017 09:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MOJOKERTO -- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) telah menuntaskan pembangunan jaringan gas (Jargas) rumah tangga sebanyak lima ribu sambungan rumah (SR). Pembangunan jaringan gas pipa tersebut sesuai...

Tiga Sumber Dana Infrastruktur Negara Selain APBN

Jumat, 17 Nov 2017 17:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan sumber pembiayaan infrastruktur nasional tidak melulu bertumpu pada APBN, namun ada wadah lain yang juga berperan, yaitu BUMN dan swasta. Pendanaan tersebut...

Ekonom UGM: Defisit Anggaran akan Melebihi Proyeksi Kemenkeu

Senin, 13 Nov 2017 22:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Tony Prasetyantono menilai, defisit anggaran pada akhir 2017 akan melebihi proyeksi dari Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal...

Dinilai tak Produktif, Rokok Perlu Dikenakan Pajak Tinggi?

Selasa, 31 Okt 2017 04:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah tengah menggenjot penerimaan pajak sampai akhir tahun demi mencapai target sebesar Rp 1.283,6 triliun. Pasalnya sampai Agustus 2017, penerimaan pajak baru mencapai Rp 686 triliun atau...

Pemerintah Dinilai Terlalu Optimistis Tetapkan Target Pajak

Senin, 30 Okt 2017 17:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah dinilai terlalu optimistis dalam menetapkan target penerimaan pajak pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018. Hal itu dianggap tidak memerhatikan kondisi ekonomi yang tengah melambat. "Pertumbuhan...

'Pembangunan Infrastruktur Gas tak Bebani APBN'

Sabtu, 28 Okt 2017 18:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga, Sabtu (28/10). Dalam kuliah tersebut, Jobi menceritakan PGN telah mengalirkan gas ke 1.659 pelanggan...

Memahami Anatomi Utang Pemerintah

Senin, 09 Okt 2017 05:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Sunarsip, Kepala Ekonom PT Bank Bukopin Tbk (tulisan ini merupakan pendapat pribadi).Pada dasarnya utang pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan fiskal. Dikatakan demikian, karena selama...

Ekonomi Ekspektasi

Minggu, 08 Okt 2017 10:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ronny P Sasmita, Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct)Mendekati akhir 2017, pemerintah menyusun APBN 2017 dengan cukup percaya diri. Penerimaan perpajakan tahun 2017 dipatok sebesar Rp 1.464,9...

Pemerintah Diminta Perhatikan Porsi Utang RAPBN 2018

Senin, 04 Sep 2017 13:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mengingatkan pemerintah agar memperhatikan jumlah utang dalam RAPBN 2018 yang dinilai dapat menjadi semakin membebani anggaran negara dari tahun ke...

Subsidi Energi Harus Berdampak Besar pada Masyarakat

Rabu, 23 Agu 2017 02:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar mengingatkan, subsidi energi yang semakin besar di tahun 2018 sekitar Rp 172,40 triliun harus diorientasikan kepada sektor publik secara transparan, efektif...

Komisi XI DPR RI Minta Pemerintah Waspadai Utang

Selasa, 22 Agu 2017 08:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan agar pemerintah waspada terhadap utang pemerintah. Sebab, kata Ecky, defisit pada RAPBN 2018 ditargetkan...

Cara KPK Awasi Dana Desa

Jumat, 04 Agu 2017 14:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Desa. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif...

'Tingkat Kemiskinan di Desa Semakin Masif'

Kamis, 20 Jul 2017 07:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pembangunan Perdesaan Ahmad Erani Yustika menjelaskan bahwa saat ini angka kemiskinan di desa sekitar 18,3 persen sedangkan di kota sekitar tujuh persen. Ahmad Erani menjelaskan,...

Dana APBN Harus Ditingkatkan untuk Pembangunan Desa

Rabu, 19 Jul 2017 23:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal berharap dana APBN daerah dapat meningkat secara bertahap. Dirjen Pembangunan Perdesaan, Ahmad Erani Yustika mengatakan peningkatan dana tersebut dapat membangun desa menjadi...

Jokowi: Di Cina, Bayar Tunai Ditertawakan

Rabu, 26 Apr 2017 13:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa di Cina jika orang melakukan pembayaran secara tunai akan ditertawakan, karena cepatnya negara tersebut mengikuti perkembangan dunia dan teknologi."Coba lihat...

Jokowi: Indonesia Harus Gesit Ikuti Perubahan

Rabu, 26 Apr 2017 13:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya beradaptasi dengan perkembangan kondisi dunia dan juga teknologi. Dia menekankan agar seluruh pihak dapat mengembangkan pola pikir yang mampu melihat jauh...

Jokowi Kritik Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah yang tak Kompak

Rabu, 26 Apr 2017 12:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Jokowi mengatakan,...

Buka Musrembangnas 2017, Jokowi Minta Perencanaan Anggaran Fokus

Rabu, 26 Apr 2017 11:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Presiden pun menilai perencanaan anggaran selama ini tak...

Rencana Rumah Kita Diminta tak Tergantung APBN

Senin, 24 Apr 2017 18:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana konsep rumah kita yang dibuat pemerintah dinilai jangan bergantung pada subsidi. Ketua Asosiasi Logistik, Zaldi Masita mengatakan jika pemerintah hendak membuat program yang memang memotong...

Badan Anggaran DPR Evaluasi Penyerapan Anggaran

Sabtu, 08 Apr 2017 03:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Badan Anggaran DPR RI melakukan rapat kerja bersama jajaran pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk mengevaluasi penyerapan anggaran. Rapat juga digelar untuk mendengar berbagai permasalahan keuangan yang...

Pemerintah Putar Otak Cari Pembiayaan untuk Sertifikasi Tanah

Sabtu, 08 Apr 2017 01:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah berupaya mencari alternatif pembiayaan untuk program sertifikasi tanah. Sesuai target yang ditetapkan Presiden Jokowi, sebanyak 5 juta sertifikat lahan harus sudah disertifikasi di tahun 2017 ini. Namun,...

Rasio Pajak Stagnan, Pendanaan APBN tidak Maksimal

Jumat, 24 Feb 2017 19:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Rasio pajak terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) selama 10 tahun terakhir stagnan sekitar 11 persen. Rasio tersebut tergolong kecil sehingga sumber utama untuk membiayai APBN menjadi tidak...

Kementerian Keuangan akan Jaga APBN Antisipasi Kebijakan Trump

Selasa, 24 Jan 2017 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah pusat tetap memonitor kebijakan-kebijakan yang dijalankan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah dilantik pekan lalu. Salah satu yang dianggap bisa menjadi peredam gejolak ekonomi global...

Langkah Pemerintah Putus Kontrak JP Morgan Dinilai Tepat

Kamis, 05 Jan 2017 03:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menanggapi keputusan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang memutuskan semua hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase Bank NA, anggota Komisi XI DPR RI, M Sarmuji mengatakan, sikap...

Pemerintah Awasi Peluang Kenaikan Harga Minyak Dunia

Rabu, 21 Des 2016 19:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Peluang kenaikan harga minyak dunia setelah keputusan pemangkasan produksi oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) akan dimonitor pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan melihat...

Kemdikbud: Banyak Daerah Belum Belanjakan Dana Pendidikan

Jumat, 16 Des 2016 17:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengungkapkan banyak daerah yang belum membelanjakan 20 persen APBD untuk pendidikan. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemdikbud)...

Anggaran 2017 Kementerian Pekerjaan Umum Rp 101 Triliun

Kamis, 08 Des 2016 01:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 sebesar Rp 101,496 triliun. Presiden Joko Widodo, Rabu (7/12), menyerahkan DIPA kepada...

Efektifitas Pemangkasan Produksi Minyak OPEC Ditunggu

Rabu, 07 Des 2016 02:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan langkah OPEC untuk memangkas produksi masih harus dilihat keampuhannya. Risiko dari kenaikan harga yang bisa saja terjadi tentu diantisipasi...

Defisit Penerimaan Pajak Terus Meningkat

Rabu, 30 Nov 2016 04:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak yang menjadi sumber utama pendapatan negara kian menurun sejak tiga tahun terakhir. Sejak 2014, realisasi pajak selalu berada di...

APBN 2017: Rendahnya Penerimaan Pajak, Subsidi Energi, Hingga Ganti Rugi Lapindo

Kamis, 27 Okt 2016 01:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Catatan JAKARTA -- Pemerintah bersama parlemen menyepakati pembahasan Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) 2017 dengan asumsi dasar dan postur anggaran yang diyakini lebih realistis. Dalam postur anggaran yang...

Hasil Penjualan Obligasi Negara ORI013 untuk Tambal APBN Perubahan

Kamis, 27 Okt 2016 00:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyatakan capaian penjatahan obligasi ritel negara seri ORI013 sudah memuaskan, meski pada kenyataanya masih di bawah...

Defisit APBN Tahun Depan Capai Rp 330 Triliun

Rabu, 26 Okt 2016 21:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 telah disahkan DPR. Melalui rapat paripurna DPR yang digelar, Rabu (26/10), DPR menyetujui pedoman anggaran bagi pemerintah itu.Ketika...

Terbebas dari Penghematan Anggaran, DPR Klaim tak Miliki Permintaan

Selasa, 06 Sep 2016 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga yang terbebas dari intruksi presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk melakukan penghematan anggaran. Terkait hal itu, wakil ketua...

Politisi Golkar Minta Anggaran Hankam Jangan Dipotong

Senin, 08 Agu 2016 09:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —   Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi mengatakan pemerintah tidak boleh memotong anggaran di bidang pertahanan dan keamanan. Menurut dia, pemotongan tersebut akan mengurangi daya gentar Indonesia...