Tuesday, 4 Jumadil Akhir 1439 / 20 February 2018

Tuesday, 4 Jumadil Akhir 1439 / 20 February 2018

INDEX BERITA

Sidang PTUN, Kemenkumham: Bukti Tertulis HTI tidak Nyambung

Thursday, 11 Jan 2018 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kembali menggelar sidang gugatan yang diajukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait pembubaran...

Nasib ‘Kambing Hitam' Bernama HTI

Wednesday, 10 Jan 2018 07:44 WIB

Oleh: Ma'mun Murod Al-Barbasy, Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan Pemerintah tanpa melalui proses yang lazim sebagaimana amanat UU Nomor 17/2013...

Tim Hukum Kemenkumham: Pelanggaran HTI akan Dibuka di Sidang

Friday, 05 Jan 2018 01:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kuasa hukum Kemenkumham dalam perkara pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengatakan bakal membuka sejumlah pelanggaran baru yang dilakukan bekas Ormas tersebut pada sidang 18 Januari...

Wapres: HTI Dibubarkan karena Melanggar Sila Ketiga

Monday, 20 Nov 2017 16:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta, 20/11 (Antara)- Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan alasan pemerintah membubarkan organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) salah satunya adalah karema melanggar sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia....

Menkumham Tunjuk Pengacara Ini untuk Hadapi Gugatan Yusril

Thursday, 02 Nov 2017 20:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menunjuk Wayan Sudirta SH menjadi salah satu pengacara dalam menghadapi gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dari Yusril Ihza Mahendra dalam...

Gus Sholah Ajak Tokoh NU Rangkul Kader HTI

Friday, 27 Oct 2017 09:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) mengajak kepada ulama pesantren untuk merangkul mantan kader-kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kader-kader HTI tidak punya tempat lagi...

Yusril tak Setuju Opini Mahfud MD Soal HTI

Thursday, 26 Oct 2017 13:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra tak setuju dengan opini yang dibangun Mahfud MD soal Hizbut Tahrir (HTI) sudah tamat. Hal itu disampaikan Yusril usai...

Perppu Ormas: Demokrasi Rasa Fasis

Thursday, 26 Oct 2017 01:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh: Salamun *)Bagian terpenting dan paling krusial dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 Tentang Organisasi...

Perppu Ormas Disarankan Diberikan pada Kekuasaan Kehakiman

Wednesday, 18 Oct 2017 11:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Fitra Arsil menilai semestinya keputusan penerimaan atau penolakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas diberikan pada Kekuasaan Kehakiman. Alasannya,...

Jokowi: Represif Itu Kalau Saya Mau Ini, Kamu Harus Ini

Wednesday, 18 Oct 2017 10:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah anggapan Perppu Ormas yang diterbitkannya bersifat represif. Ia menegaskan, penetapan Perppu Ormas bersifat demokratis dan terbuka. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan...

Nasib Perppu Ormas Ditentukan di Paripurna DPR Selasa Depan

Tuesday, 17 Oct 2017 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI menjadwalkan untuk membawa hasil pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang Ormas pada Rapat Paripurna dewan. Rapat Paripurna...

Gerindra Sendirian Tolak Pembahasan Perppu Ormas Dilanjutkan

Monday, 16 Oct 2017 16:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR dan pemerintah bersepakat melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Hal ini setelah dalam pandangan...

DPR dan Pemerintah Sepakat Lanjutkan Pembahasan Perppu Ormas

Monday, 16 Oct 2017 15:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR dan pemerintah bersepakat melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Hal ini setelah dalam pandangan...

PAN Pertanyakan Unsur Kegentingan Memaksa Perppu Ormas

Thursday, 12 Oct 2017 17:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Walaupun belum menentukan sikap dari Perppu Ormas, Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan ihwal kegentingan yang memaksa dari Perppu No 2 tahun 2017 tersebut. Ketua Fraksi PAN,...

DPR akan Undang TNI, Polri, dan BIN Bahas Perppu Ormas

Tuesday, 10 Oct 2017 18:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR berencana mengundang TNI, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk meminta masukan terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun...

Pimpinan DPR: Masa Pembahasan Perppu Ormas Bisa Diperpanjang

Tuesday, 10 Oct 2017 13:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas memang mengharuskan selesai pada akhir masa sidang DPR...

Fraksi PKS Usulkan 13 Ormas Ikut Bahas Perppu Ormas di DPR

Monday, 09 Oct 2017 14:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebutkan, tiap fraksi dapat mengundang empat perwakilan ke dalam rapat pemahasan Peraturan...

Tolak Perppu Ormas, PKS Tegaskan tak Bela Ormas Tertentu

Thursday, 05 Oct 2017 16:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan sikap PKS terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Nantinya, kata Jazuli, sikap...

Bahas Perppu Ormas, DPR tak Tunggu Putusan MK

Wednesday, 04 Oct 2017 18:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, mengatakan, pihaknya tidak menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas Nomor 2...

Ini Alasan Dua Menteri tak Hadir di DPR Bahas Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 16:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Pembahasan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) tidak dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Pemerintah...

Mendagri Yakin Perppu Ormas Diterima oleh DPR

Wednesday, 04 Oct 2017 16:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI mulai membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum...

Fraksi PAN Cenderung akan Tolak Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 14:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan, sikap fraksinya cenderung ke arah penolakan terkait Perppu Ormas. Yandri menjelaskan, PAN sudah banyak mengkritisi Perppu Ormas...

Ini Catatan Fraksi PPP Jika Nantinya Menerima Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 14:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi menyebutkan, bila PPP nantinya menerima Perppu Ormas, mereka akan menerima namun dengan catatan. Salah satu catatannya,...

Fraksi Golkar Tegaskan Dukung Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 13:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily menegaskan, sikap Partai Golkar dalam Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017. Ace menjelaskan, standing point Fraksi Partai Golkar...

Fraksi PAN: Pemerintah Serius Nggak Sih Bahas Perppu Ormas?

Wednesday, 04 Oct 2017 13:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mempertanyakan kegentingan Perppu Ormas. Alasannya, kata Yandri, saat perppu itu dibahas di DPR hari ini, hanya...

DPR Memulai Pembahasan Menolak atau Menerima Perppu Ormas

Thursday, 07 Sep 2017 13:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR mulai membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organsiasi Kemasyarakatan (Ormas). Pembahasan dimulai dengan menyusun jadwal dan mekanisme pembahasannya....

Sidang MK, Video HTI Dianggap Lemahkan Opini Penerbitan Perppu Ormas

Wednesday, 06 Sep 2017 17:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, pemutaran video Muktamar HTI sebelum pemerintah memberikan keterangan pada sidang uji materi Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 pada...

Di Sidang MK, Yusril Protes Pemutaran Video Muktamar HTI

Wednesday, 30 Aug 2017 20:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra melayangkan protes kepada pemerintah terkait pemutaran potongan video Muktamar HTI dalam sidang uji materi Perppu Ormas. "Saya...

Tjahjo: Pemohon tak Punya Kedudukan Hukum Gugat Perppu Ormas

Wednesday, 30 Aug 2017 20:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa para pemohon dari uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) tidak memenuhi syarat...

Sidang di MK, ACTA Mengkhawatirkan Efek Domino Perppu Ormas

Wednesday, 23 Aug 2017 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruhnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Kuasa Hukum sekaligus advokat ACTA, Hendarsam Marantoko menilai...

Rektor Undana: Ada Dosen dan Mahasiswa Jadi Pengurus HTI

Thursday, 17 Aug 2017 15:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Prof Ir Fredrik L Benu mengatakan ada dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut kedapatan menjadi pengurus Ormas Hizbut Tahrir...

Akademisi: Pemda Sulbar Perlu Rangkul Kader HTI

Friday, 11 Aug 2017 06:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Akademisi STAI DDI Polman Abid Alimuddin Lidda berpendapat perlunya pemerintah kabupaten, pemko dan pemprov se-Sulawesi Barat perlu merangkul dan memberdayakan warga setempat yang selama ini aktif...

Wapres JK: Perppu Ormas Bukan Berarti Pemerintah Diktator

Friday, 11 Aug 2017 02:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID MAKASSAR -- Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan, Peraturan Pengganti Perundang-undangan atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diterbitkan pemerintah bukan bermaksud menjalankan pemerintahan...

Ini Ciri-Ciri Ormas yang Segera Dibubarkan Pemerintah

Thursday, 10 Aug 2017 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, organisasi masyarakat (ormas) lain yang akan dibubarkan bukan merupakan ormas berskala nasional. Tjahjo menyebut ormas tersebut terpantau melakukan aktivitas...

Pemerintah Bakal Keluarkan SKB Pembinaan Eks HTI

Wednesday, 09 Aug 2017 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan eks...

Muhammadiyah: Perppu Ormas Cacat Prosedural dan Substansi

Wednesday, 09 Aug 2017 13:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas mengatakan, pekan lalu baru saja dilakukan rapat pleno di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta. Ia mengungkapkan, Perppu Nomor...

Perppu Ormas Kembali Digugat di MK

Monday, 07 Aug 2017 20:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat organisasi kemasyarakatan dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi...

Ansor Surabaya Ajak Eks HTI Bergabung ke NU

Friday, 04 Aug 2017 21:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya siap mengajak para anggota eks Hizbut Tahrir Indonesia bergabung dengan Nahdlatul Ulama (NU). "Kami akan rangkul mereka dan mengajaknya bergabung,...

Ini Syarat untuk Anggota HTI Jika Ingin Bergabung ke PKS

Thursday, 03 Aug 2017 19:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengatakan bahwa PKS selalu menjaga kedaultan NKRI dan mendukung sistem demokrasi yang diterapkan...

Khilafah (2)

Thursday, 03 Aug 2017 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Istilah ‘khilafah’ bisa dipastikan sejak akhir abad 19 sampai sekarang lebih terkait dengan entitas atau lembaga dan sistem politik dan kekuasaan. Istilah itu tidak terlalu terkait dengan agama...