Topik Terhangat

#Korupsi KTP-El

Pengamat: Parpol Harus Tegas Soal Kasus KTP-El

Senin, 20 Maret 2017

JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sudjoko mengatakan kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dapat berdampak buruk bagi Partai Politik (Parpol). Mengingat sejumlah anggota Parpol diduga terlibat menerima...

In Picture: Aksi Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi KTP-El

Ahad, 19 Maret 2017

JAKARTA -- Perwakilan dari LSM, LBH dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Sapu Koruptor (Satu padu Lawan Koruptor) melakukan aksi simbolik kawal kasus korupsi KTP elektronik saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di...

KPK Berutang Tersangkakan Nama-Nama dalam Dakwaan KTP-El

Sabtu, 18 Maret 2017

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap memiliki utang untuk menetapkan tersangka nama-nama pejabat yang tercantum dalam surat dakwaan kasus KTP elektronik (KTP-el). Karena itu, penyebutan nama tersebut menjadi pertaruhan KPK di kasus...

KPK Harus Kejar Bukti Selain Keterangan Saksi dan Terdakwa

Sabtu, 18 Maret 2017

JAKARTA -- Penjeratan hukum terhadap nama-nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus KTP elektronik dinilai harus mengandalkan alat bukti, selain keterangan saksi dan terdakwa. Pencarian bukti lain ini akan membuat nama-nama dalam dakwaan...

KPK Diminta tak Ikut-ikutan Main Politik di Kasus KTP-El

Sabtu, 18 Maret 2017

JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak 'menceburkan' diri dalam politik terkait penanganan kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (KTP-el). Sebab, kasus KTP-el merupakan pertaruhan...

Dugaan ICW Soal Penyembunyian Nama Pengembali Uang KTP-El

Sabtu, 18 Maret 2017

JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto meduga penyembunyian nama-nama pihak yang telah mengembalikan uang terkait kasus proyek KTP-El untuk mengungkap aktor utama di balik kasus tersebut. "Mungkin itu bagian dari...

Kasus KTP-El Berpeluang Untungkan Partai Kecil

Sabtu, 18 Maret 2017

JAKARTA -- Pengamat Politik dari Indo Barometer, Muhamad Qodari mengatakan, dampak politik dari disebutnya nama-nama yang diduga terlibat korupsi KTP-elektronik akan berpengaruh kepada Pemilu 2019, mendatang. Sebab, penuntasan kasus KTP-el diperkirakan akan panjang,...

Doli: Opini Buruk Terhadap Golkar tak Boleh Dibiarkan

Sabtu, 18 Maret 2017

JAKARTA -- Tokoh Muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyayangkan berkembangnya opini buruk yang terus menerus menyerang Golkar sebagai salah satu partai yang kadernya diduga terlibat aliran korupsi proyek KTP elektronik (KTP-el). Doli melihat...

Soal Korupsi KTP-El, KPK Diminta tak Bermain di Ranah Kelabu

Sabtu, 18 Maret 2017

JAKARTA -- Mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Chairul Imam menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bersikap tegas dalam penuntasan kasus proyek pengadaan KTP elektronik. KPK, kata dia, tidak boleh gamang. "Akan...

Korupsi KTP-El Rusak Opini Terhadap Nama yang Terseret

Sabtu, 18 Maret 2017

JAKARTA -- Anggota DPR RI, Masinton Pasaribu menyebut kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik memberi dampak daya rusak opini yang luar biasa bagi nama-nama yang ikut diseret dalam kasus tersebut. Padahal kata Masinton,...

KPK Sudah Tahu Sumber Dana Andi Narogong

Jumat, 17 Maret 2017

JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif mengaku telah mengetahui sumber dana yang digunakan Andi Narogong untuk membayar sejumlah anggota komisi II DPR periode 2009-2014. Para dewan itu dibayar...

Fraksi Golkar Pasang Badan untuk Setnov Terkait Korupsi KTP-El

Jumat, 17 Maret 2017

JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan, fraksi Golkar di DPR RI mempercayai sepenuhnya penjelasan Ketua Umumnya yang sekaligus Ketua DPR, Setya Novanto berkaitan kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Karena itu,...

Serikat Karyawan PNRI tak Terima Pendapatan Rp 1,3 T dari Proyek KTP-El

Jumat, 17 Maret 2017

JAKARTA -- Serikat Karyawan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan penyelidikan terhadap ketidaksinkronan antara pendapatan besaran nilai pembayaran yang diterima PNRI dalam surat dakwaan, dengan laporan...

MKD: Belum Pernah Ada Sanksi untuk Novanto

Jumat, 17 Maret 2017

JAKARTA -- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum bisa memastikan apakah akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik Setya Novanto terkait kasus korupsi KTP-elektronik atau tidak. Hal ini menurut Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad lantaran...

Serikat Karyawan PNRI Khawatir Ikut Terimbas Kasus KTP-El

Jumat, 17 Maret 2017

JAKARTA -- Serikat Karyawan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan penyelidikan terhadap ketidaksinkronan antara pendapatan besaran nilai pembayaran yang diterima PNRI dalam surat dakwaan, dengan laporan...