Selasa, 7 Zulqaidah 1435 / 02 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

BRTI: Tuntaskan Dulu Masalah Hukum Frekuensi 2.1 GHz

Rabu, 11 Juli 2012, 06:54 WIB
Komentar : 0
Seorang teknisi sedang melakukan maintenance berkala di Base Tranceiver Stations (BTS) Solar Cell Telkomsel di Pulau Panjang – Serang.
Seorang teknisi sedang melakukan maintenance berkala di Base Tranceiver Stations (BTS) Solar Cell Telkomsel di Pulau Panjang – Serang.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi mengingatkan bahwa ada masalah yang harus dituntaskan pemerintah sebelum melakukan lelang frekuensi 2.1 Ghz.

"Masih ada masalah hukum yang harus dibereskan agar tidak terjadi polemik di kemudian hari,? kata Ridwan.

Menurutnya, secara hukum hal yang harus dibereskan adalah masalah revisi Peraturan Menteri (PM) No 1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000.

Dalam aturan itu disebutkan masing-masing pemilik lisensi 3G mendapatkan dua blok frekuensi. Selain itu juga dinyatakan, untuk operator yang dulunya menempati 1.900 MHz dan terkena penataan dengan pindah ke 800 Mhz dicadangkan untuk mendapatkan satu blok nantinya di 1.900 Mhz.

"Kita belum pleno untuk urusan yang satu ini. Pasalnya, Telkom sebagai operator yang dulunya menempati 1.900 Mhz meminta satu blok yang dijanjikan di cadangkan itu. Telkom sendiri tengah mengajukan lisensi seluler 3G," ujar Ridwan.

Aturan hukum lainnya yang harus disiapkan adalah tentang pembukaan peluang usaha di frekuensi 2,1 GHz. "Dan tentunya tentang cara pelepasan blok yang tersisa itu. Apakah langsung 10 MHz atau masing-masing 5 MHz," katanya.

Redaktur : Taufik Rachman
Sumber : antara
Hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta (pembohong)((HR. Bukhari))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Normalisasi Kebijakan Fiskal AS dan Subsidi BBM Indonesia
Analis dan pelaku pasar di Amerika menunggu langkah pemerintah selanjutnya dalam menangani subsidi BBM. Investor sedang mencari kesempatan menanamkan modal, di saat bursa...