REPUBLIKA.CO.ID, PAINAN, SUMBAR -- Kekurangan jaringan listrik menjadi kendala utama Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) berupa penyediaan akses intenet di desa-desa terpencil.
"Sampai saat ini terdapat 15 sampai 20 persen kendala berupa kekurangan listrik di desa-desa di seluruh Indonesia untuk menjalankan program layanan internet," kata anggota Dewan Pengawas Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi (BP3TI) Koesmarihati Soegondo di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, Selasa (19/3).
Koesmarihati berada di Painan untuk mensosialisasikan program KPU Kominfo, yaitu penyediaan akses internet di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Pesisir Selatan.
Sosialisasi yang berlangsung di Balai Pertemuan DPRD itu diikuti lebih dari 200 orang yang berasal dari dinas terkait, kelompok organisasi pemuda, pelajar, pemuka adat serta narasumber dari Telkomsel dan PT Lintasaarta.
Menurut Koesmarihati, Kementrian Kominfo bekerjasama dengan operator penyedia layanan internet berupaya membuka akses komunikasi dan informasi bagi daerah yang selama ini sangat minim jaringan telpon dan internet.
"Perusahaan penyedia layanan komunikasi wajib menyisihkan 1,25 persen keuntungan kotor untuk mendukung program ini melalui kontrak selama lima tahun," katanya.
Melalui kontrak kerjasama tersebut, pihak operator diharuskan menyediakan layanan internet dengan harga murah, tidak lebih dari Rp 2.500 per jam.
