REPUBLIKA.CO.ID, KULON Progo--Anggaran tanggap darurat bencana Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tersisa Rp 9,8 juta. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Budi Wibowo, di Wates, Selasa (9/11), mengatakan karena kondisi Merapi yang tidak bisa diprediksi kapan berhentinya, maka Pemkab Kulon Progo akan melakukan minimalisasi pengeluaran anggaran untuk membeli kebutuhan penunjang pengungsi.
"Saat ini kebutuhan logistik di Posko Utama yang berada di Balai Desa Banjarharjo masih dapat bertahan untuk empat hingga lima hari kedepan. Meski demikian, kami akan melakukan efisiensi anggaran karena dana hanya tersisa Rp 9,8 juta, dan setiap harinya Pemkab melalui tim penanganan pengungsi Merapi harus mengeluarkan dana Rp5 juta untuk membeli lauk pauk dan sayur," katanya.
Ia menyatakan sangat mengapresiasi warga Kecamatan Nanggulan yang secara swadaya memberikan bantuan makanan kepada pengungsi dari Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang yang mencapai 360 orang. "Kami berterimakasih kepada masyarakat Nanggulan yang berkenan memberikan nasi bungkus di Posko Pengungsian Nanggulan, dengan secara bergiliran," katanya.
Saat ini total pengungsi di Kulon Progo yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman mencapai 6.123 orang. Untuk menangani kebutuhan pengungsi, Pemkab Kulon Progo membutuhkan dana penanganan bencana Gunung Merapi Rp1,8 miliar yang rencananya akan diajukan ke pemerintah provinsi.
Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo mengirimkan surat kepada Gubernur DIY tentang laporan dan permohonan bantuan penanganan dan pelayanan pengungsi Bencana Merapi, Senin (8/11). Dalam laporannya, Bupati menyatakan bahwa Kulon Progo menjadi tempat pengungsian dari warga wilayah Magelang, Sleman, dan Kota Yogyakarta.
"Pascameletusnya Merapi pada Kamis (4/11) pukul 23.30 WIB terjadi pengungsian yang mencapai 5.563 orang sehingga perlu ada dukungan dari pemerintah provinsi sebesar Rp 1,8 miliar," katanya.
Dalam surat tersebut Bupati juga menyatakan dana Rp 1,8 miliar itu antara lain untuk kebutuhan logistik, susu bayi, keluarga, mandi dan cuci, sarana pendukung, alat memasak, obat-obatan, dan kebutuhan ternak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
