REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA---Rencana bank umum syariah (BUS) memperbesar pembiayaan sektor mikro dinilai mengancam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Membesarnya pembiayaan sektor mikro BUS berdampak pada semakin kompetitifnya margin.
Direktur BPRS Artha Karimah Irsyadi, Mahrus Junaidi mengakui pihaknya kesulitan menentukan pricing produk pembiayaan untuk dapat bersaing dengan BUS. Lantaran hal itu, BPRS dituntut lebih kreatif dalam membuat produk dan pelayanan. “Dari sisi pricing produk, akan berat bersaing dengan BUS, sehingga kita harus kreatif karena dari sisi regulasi juga belum ada yang berpihak ke BPRS, “ ujar dia, Selasa (29/11).
Penyaluran pembiayaan dari BUS, diakuinya, bisa melalui kerjasama dengan BPRS dengan skema executing atau channeling. Sayangnya, BUS lebih memilih kerjasama dengan skema executing dimana resiko gagal dari pembiayaan harus ditanggung BPRS. “Untuk faktor resiko, BUS agak menghindar. Dari sisi bisnis channeling ini tidak terlalu menarik, karena BUS tidak mau menanggung resiko, “ ujar dia.
Dari sisi regulasi pun dinilai sulit untuk menekan BUS bekerjasama melalui skema channeling. Lantaran hal itu, pelaku BUS diharapkan memiliki kesadaran dalam berbisnis di pembiayaan sektor mikro. “Kita berbagi kue saja, jangan garap semua, “ ujar dia.
Meski pembiayaan sektor mikro semakin kompetitif, BPRS dinilai masih memiliki keuanggulan dibanding BUS. Mahrus mengaku optimis pihaknya masih dapat ekspansi pembiayaan ke sektor mikro lantaran lebih dekat dengan nasabah. BPRS dapat lebih intensif dalam pelayanan yang membuat nasabah enggan berpindah ke lembaga keuangan lain.
Dengan keunggulan itu, kinerja BPRS Artha Karimah Irsyadi bisa mencapai target pada kuartal ketiga 2011. Pembiayaan telah mencapai Rp 19 miliar yang ditarget bisa melampui Rp 20 miliar pada akhir 2011. Sementara aset mencapai Rp 25 miliar.
Direktur BPRS Al Salaam Cahyo Kartiko mengungkapkan seharusnya ada pengaturan pasar untuk pembiayaan ke sektor mikro. Dia menilai pasar mikro saat ini sudah ramai tanpa ada pengaturan yang jelas untuk segmentasi pasar. “Seharusnya untuk pembiayaan mikro dipatok saja Rp 50 juta ke bawah dan tidak boleh dimasuki bank syariah yang sudah besar, “ ujar dia.
Dia mengakui akan sulit bagi BPRS untuk bersaing dengan BUS yang memiliki modal jauh lebih besar. Lantaran hal itu, perlu ada dorongan regulator untuk mengatur pasar. “Pengaturan pasar ini sangat menentukan, sekarang ini pasar mikro sudah crowded. Bank umum syariah itu masuk ke mikro dengan produk yang sama dan price sama, “ papar dia.
Sementara itu, Direktur Utama BPRS Harta Insan Karimah Bekasi, Okta Prawisma Yepri mengungkapkan pelayanan dan transaksi BPRS saat ini juga masih terbatas. Hal ini lantaran BPRS tidak bisa membuka kliring. “Pelayanan dan transaksi kami terbatas, sementara BUS sudah ekspansi ke pembiayaan mikro, “ ujar dia.
Meski demikian, dia mengaku tetap optimis BPRS ke depan masih bisa tumbuh. Hal itu didorong faktor kekuatan BPRS dalam pelayanan terhadap nasabah. “BPRS memiliki wilayah kerja terbatas. Kita memiliki pendekatan yang lebih baik dan BUS tidak akan sefleksibel BPRS dalam bermain di mikro, “ ujar dia
Ikuti Whatsapp Channel Republika
