REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang bergulirnya pertandingan babak kualifikasi Pra Piala Asia 2015 antara Indonesia dengan Arab Saudi, 23 Maret 2013 mendatang ternyata masih menyimpan sejumlah persoalan. Stadion yang akan digunakan pada perhelatan akbar tersebut yakni Stadion Utama Gelora Utama Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat ternyata masih menyimpan masalah.
Manajemen tim nasional (timnas) Indonesia ternyata masih menunggak biaya sewa lapangan di Stadion GBK kepada Pusat Pengelolaan Komplek SUGBK. Menurut Kepala Unit I SUGBK, Tubani, manajemen timnas Indonesia masih menunggak biaya sewa SUGBK sebesar total Rp 137 juta. Total utang tersebut merupakan akumulasi biaya sewa stadion selama timnas melakoni pemusatan latihan untuk Piala AFF 2012 hingga sekarang.
''Total utang semuanya Rp 137 juta. Itu merupakan utang dari manajemen terdahulu,'' ujar Tubani kepada wartawan, Selasa (12/3). Karena itu, Tubani meminta kepada manajemen Timnas Indonesia untuk segera melunasi tunggakan biaya sewa lapangan tersebut.
Segala upaya sudah dilakukan Tubani untuk meminta kejelasan pelunasan tersebut. Namun sayangnya, hingga kini pihaknya masih belum mendapat kepastian.
Tubani menjelaskan, selama ini pengelolaan SUGBK adalah dikelola sendiri tanpa menggunakan biaya dari pemerintah. Karena itu, anggapan bahwa SUGBK merupakan aset negara dan bisa digunakan cuma-cuma adalah salah.
''Kami tidak mendapatkan dana dari APBN. Justru kami harus menyetor 15 persen dari pendapatan keseluruhan selama setahun kepada negara. Jadi uang sewa lapangan itu kami gunakan untuk biaya operasional,'' katanya.
Menanggapi permasalahan tersebut, mantan manajer timnas Piala AFF 2012, Habil Marati menjelaskan demi timnas, seharusnya pengelolaan SUGBK tidak meminta biaya. ''Utang itu tanggung jawab PSSI. Tetapi seharusnya tidak usah dibayar, timnas kan membela negara, masa demi negara, tim harus membayar ke negara,'' katanya kepada wartawan.
Di sisi lain, lantaran pengelolaan tim nasional Indonesia diambil alih Badan Tim Nasional (BTN), nasib manajemen timnas pun menjadi menggantung. Melihat kondisi ini, manajemen timnas Indonesia sebelumnya yang diwakili Nico Dimo meminta kejelasan statusnya apakah akan dipakai lagi atau tidak oleh BTN.
''Saya sudah menghubungi Pak Sekjen Hadiyandra dan beliau meminta saya untuk menghubungi langsung Pak Ketua Umum Djohar Arifin,'' kata Nico kepada wartawan di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Senin (11/3).
Setelah bertemu dengan Djohar, Nico malah disarankan untuk mencoba bertanya ke Ketua BTN Isran Noor. ''Saya sudah mencoba menghubungi dan sms Pak Isran Noor untuk menanyakan status kami. Pak Isran menjawab kepengurusan manajemen lama tidak bisa bergabung karena seluruhnya akan diganti,'' ujar Nico.
Nico pun berharap agar statusnya bisa segera diperjelas. ''Jika memang kami dipecat, kami minta SK (Surat Keputusan) pemecatan kami segera dikeluarkan. Kami juga meminta pembiayaan yang kami keluarkan selama ini diperjelas karena semua harus diganti," kata dia.
Nasib menggantung yang dialami Nico dkk bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Pelatih Kepala timnas Nil Maizar juga bernasib sama. Nasib, Nil menjadi menggantung setelah masuknya pelatih asal Argentina Luis Manuel Blanco sebagai pelatih kepala timnas Indonesia yang ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI dan BTN. Hingga kini, Nil juga belum mendapat kejelasan statusnya.
Menanggapi permasalahan itu, perwakilan BTN, Habil Marati mengatakan penyatuan dua manajemen timnas antara era Mesak Manibor dengan manajemen di bawah BTN, mustahil dilakukan. ''Pembentukan BTN sudah diputuskan di rapat Exco PSSI. Kami juga sudah memiliki pelatih Luis Manuel Blanco yang didampingi asisten pelatih dan pelatih fisik. Jadi tidak mungkin manajemen timnas digabungkan,'' katanya.
