Monday, 6 Ramadhan 1439 / 21 May 2018

Monday, 6 Ramadhan 1439 / 21 May 2018

Jabatan Panglima TNI di Antara Loyaliltas dan Netralitas

Ahad 10 December 2017 07:21 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Presiden Joko Widodo (kanan) menyematkan tanda pangkat kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kiri) saat upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12).

Presiden Joko Widodo (kanan) menyematkan tanda pangkat kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kiri) saat upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Amri Amrullah, wartawan Republika

Di era Reformasi ABRI berubah nama menjadi TNI. Presiden BJ Habibie pada 17 Juni 1999 mengangkat Laksamana Widodo AS dari Angkatan Laut sebagai Wakil Panglima TNI. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi presiden, menggantikan BJ Habibie, Laksamana Widodo AS diangkat menjadi Panglima TNI. Inilah kali pertama Panglima TNI dijabat selain Angkatan Darat.

Jelang tiga tahun Gus Dur menjabat presiden, hubungan antara parlemen dengan presiden semakin tidak harmonis. Parlemen menilai kinerja pemerintahan Gus Dur memperburuk kondisi krisis yang dialami masyarakat.

MPR/DPR saat itu pun akan meminta pertanggungjawaban kinerja pemerintahan di Sidang Istimewa. Namun Presiden Gus Dur mengancam hingga mengeluarkan dekrit membubarkan MPR/DPR.

Pendukung Presiden Gus Dur saat itu berjanji akan mendatangi Istana bila Gus Dur dilengserkan. Demi menjaga keamanan ibu kota, TNI saat itu menyiagakan 40 ribu tentara lengkap dengan tank dan panser. Panglima TNI Widodo AS berusaha tetap mempertahankan profesionalitas dan netralitas TNI.

Widodo AS paham TNI harus tetap menjaga jarak dari kepentingan politik setelah masa kelam Orde Baru. Walaupun faktanya di tubuh TNI saat itu, ada beberapa pihak bersikap tegas menentang Dekrit yang akan dikeluarkan Gus Dur. Pada 23 Juli 2001, Presiden Gus Dur akhirnya membacakan Dekrit membubaran parlemen.

Di hari yang sama melalui Sidang Istimewa pada 2001, MPR kemudian memberhentikan Gus Dur dari presiden ke lima RI, dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai presiden pengganti. Sikap Panglima TNI Widodo AS memilih netral dari salah satu kekuatan politik menjadi kunci.

Sikap TNI saat itu dipuji karena tidak terjebak dalam perebutan kekuasaan. Panglima TNI Widodo AS mengabdi kepada tiga presiden, BJ Habibie, Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri.

Pada 7 Juni 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengangkat Jendral TNI Endriartono Sutarto sebagai Panglima TNI. Ujian Panglima TNI kali ini adalah netralitas pemilu 2004.

Salah satu faktornya adalah munculnya presiden dari unsur militer, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mantan menkopolhukam kabinet Megawati ini, akhirnya terpilih menjadi Presiden RI ke enam pada 20 Oktober 2004.

Ketika Presiden SBY, Marsekal TNI Djoko Suyanto dari unsur Angkatan Udara (AU) ditunjuk sebagai Panglima TNI. Ini adalah kali pertama Panglima TNI dijabat oleh unsur TNI AU.

Setelah ini budaya 'giliran' unsur matra diupayakan. Selama dua periode Presiden SBY, setidaknya ada empat Panglima TNI berganti. Setelah Jendral TNI Djoko Suyanto, dilanjutkan Jendral Djoko Santoso (2007-2010) dari TNI AD, Laksamana Agus Suhartono (2010-2013) dari TNI AL dan Jendral Moeldoko (2013-2015) dari TNI AD.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA