Senin , 03 April 2017, 13:25 WIB
Saat Para Perempuan Memimpin Aceh

Kemurahan Hati Inayat yang Berbalas Tuba

Red: Fitriyan Zamzami
ANTARA
Para penari putri asal Pulau Wehmempergakan tarian Likok Pulo. (zarqoni/antara).
Para penari putri asal Pulau Wehmempergakan tarian Likok Pulo. (zarqoni/antara).

Oleh Fitriyan Zamzami, wartawan Republika

“Sang Ratu kelihatannya telah mencapai usia lebih dari empat puluh tahun. Ia berbadan besar dengan suara paling lantang yang pernah kami dengar.”

Catatan Ralph Ord dan William Cawley, dua delegasi Inggris di Aceh pada abad ke-17.

REPUBLIKA.CO.ID, Ketika Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah naik tampuk menggantikan Naqiatuddin yang mangkat pada 1678, para pencatat sejarah merekam ada perayaan besar-besaran di sungai yang mengaliri Aceh. “Satu perayaan yang belum pernah saya saksikan tandingannya di dunia,” kata petualang Eropa Thomas Bowrey seperti dikutip sejarahwan Sher Banu A Latief Khan dalam tesisnya untuk London University “The Sultanahs of Aceh (2009)”.

Pola kepemimpinan Sultanah yang nama aslinya Putri Raja Setia itu juga disebut berlandaskan adat. Artinya, pengambilan keputusan oleh Sultanah didasari mutyawarab. Ia adalah sistem permufakatan yang melibatkan para bangsawan dan orangkaya sehingga memungkinkan terjadinya pembagian kekuasaan yang adil. Ratu juga kerap mengambil kebijakan didasari pertimbangan para kasim yang cerdik cendekia.

A Hasjmy dalam 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu (1977) menuliskan bahwa Inayat adalah salah satu dari tiga putri yang disiapkan Safiatuddin untuk memimpin Aceh. Bersama Naqiah dan Punti, mereka dididik dalam Keraton dengan berbagai ilmu pengetahuan. Di antaranya terkait hukum dan ketatanegaraan, filsafat, kesusasteraan, pengetahuan agama Islam, serta keahlian berbahasa Arab, Persia, Spanyol, dan Inggris.

Bekal itu yang membuat para tokoh penetu kebijakan kerajaan aceh, dengan dukungan mufti utama Abdurrauf Singkil, tak ragu menunjuk Zakiatuddin.

Namun, seperti ratu-ratu sebelumnya, ia juga mesti menghadapi ancaman kaum Wujudiyah serta kongsi dagang Belanda dan Inggris. Terhadap Belanda, ia melakukan perlawanan dengan memertahankan wilayah pantai barat Sumatra dari rongrongan VOC. Sedangkan terkait Inggris, Inayat dengan tegas menolak permintaan mereka mendirikan benteng perdagangan di Aceh.

Inayat juga meneruskan kebijakan memajukan ilmu pengetahuan dengan memberikan perhatian pada institusi Pendidikan Tinggi Baiturrahman. Dayah-dayah terus ia beri sokongan dana. Ia juga mempertahankan sistem hukum pidana yang manusiawi. 

Gambar Sultanah Inayat Syah, direproduksi dari buku "59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Kepemimpinan Ratu" karya A Hasjmy (1977).

Sepanjang masa pemerintahannya, Sultanah Inayat dicatat oleh berbagai sejarahwan sebagai salah satu ratu paling murah hati di Kerajaan Aceh, bahkan oleh utusan Inggris yang ditolak permohonannya mendirikan benteng. 

Namun, kemurahan hati tersebut ternyata punya dampak yang barangkali tak ia perkirakan. A Ahsjmy menuliskan, pada 1683, Aceh kedatangan sejumlah utusan dari Syarif Barakat sang penjaga Tanah Suci Makkah. Rombongan utusan itu dipimpin Yusuf A Qudsi. 

Sebagian sejarawan menuliskan bahwa kedatangan rombongan itu atas permintaan para penentang kerajaan di Aceh yang melaporkan soal kesewenang-wenangan seorang pemimpin dari kalangan perempuan. Sebagian lainnya menuturkan bahwa kedatangan itu guna meminta sumbangan pemeliharaan Masjidil Haram.

Bagaimanapun, Sultanah menyambut mereka dengan penuh penghormatan dan kemewahan kerajaan. Sang Sultanah yang berbicara dari balik tabir dengan Bahasa Arab yang sangat fasih membuat para utusan kian kagum. Kemewahan kerajaan membuat mereka meyakini bahwa kepemimpinan Sang Ratu tak seperti yang dilaporkan. 

Mereka tak melihat penyimpangan syariat Islam, dan menjadi mafhum bahwa kerajaan Aceh diperintahkan berdasarkan asas Ahlussunnah waljamaah dengan mazhab Syafii. Ketika hendak kembali ke Makkah, Sultanah Inayat menghadiahi mereka dengan rerupa kemewahan. Lampu-lampu gantung dari emas serta sejumlah kemewahan lainnya diberikan Sulatanah sebagai sumbangan pelestarian Masjidil Haram.

Menurut orientalis Snouck Hurgronje, kebaikan itu terus diingat ratusan tahun selepas para rombongan tiba kembali di Makkah. Hurgronje menuliskan pada abad ke-19, kemurahan hari Sultanah yang sedemikian berkesan hingga Aceh disebut dengan 'Serambi Makkah'.

Dari rombongan Makkah itu, dua syarif meminta tetap tinggal di Aceh untuk mengembangkan agama Islam. Di antaranya adalah Syarif Hasyim dan Syarif Ibrahim. Sultanah mengizinkan, tanpa mengetahui bahwa mereka tinggal atas bujukan sejumlah politikus yang punya niat menggulingkan tahta kerajaan.

Sepanjang pemerintahannya, menurut Hasjmy, Sultanah Inayat disebut berbuat banyak untuk mempertahankan sisa-sisa kebesaran Aceh. Meski tak bisa lagi seperti pada masa Iskandar Muda, setidaknya yang ia warisi tetap bertahan. Pada Ahad, 3 Oktober 1688, Sultanah bersuara lantang itu mangkat setelah sepuluh tahun memimpin. Kematian yang jadi awal mula masa terakhir para perempuan menguasai Aceh.