Sabtu , 11 March 2017, 15:20 WIB
Surat Perintah Sebelas Maret

Jakarta di Hari-Hari Usai Supersemar

Red: Fitriyan Zamzami
IST
Naskah Supersemar
Naskah Supersemar

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Alwi Shahab

Hari ini, tepat 51 tahun lalu berlalu terjadi peristiwa bersejarah di Tanah Air. Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) Presiden Sukaro kepada Mayjen TNI Soeharto selaku Kepala Staf Angkatan Darat /Panglima Kopkamtib menyatakan, Bung Karno memerintahkan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi keamanan saat itu.

Dokumen asli yang penting tersebut tak jelas keberadaannya hingga sekarang. Banyak hal di seputar surat yang dimaknai sebagai transfer kekuasaan oleh Jenderal Soeharto masih misterius. Sementara, para saksi sejarah yang mengetahui keberadaannya semakin berkurang. 

Lahirnya Supersemar diawali dengan sidang kabinet terbatas Dwikomando Rakyat (Dwikora) di Istana Negara. Pada saat itulah tiba-tiba ajudan Bung Karno, Brigjen Sabur, melaporkan banyaknya pasukan liar di luar Istana. Bung Karno pun buru-buru menskors sidang dan segera meninggalkan Jakarta menuju Istana Bogor. 

Pak Harto sendiri tidak hadir dalam sidang kabinet karena sakit, hal yang kemudian dipertanyakan banyak pihak. Namun, masih pada hari ini, Soeharto mengutus tiga perwira tinggi Brigjen Basuki Rachmat (Mendagri), Brigjen M Yusuf (Menteri Perindustian), dan Brigjen Amir Machmud (Pangdam Jaya) menuju Istana Bogor. Di Istana Bogor ketiganya meyakinkan Bung Karno bahwa Jenderal Soeharto mampu mengendalikan keamanan. 

Tiga perwira tinggi inilah yang tiba di Jakarta pukul 01.00 WIB tanggal 12 Maret 1966 membawa “surat sakti” tersebut. Presiden SBY sempat meminta Arsip Nasional RI (ANRI) untuk melacak keberadaan surat ini. Sementara, Yusuf Kalla saat masih menjabat sebagai Wakil Presiden pada 10 Maret 2006, ketika peluncuran buku Memori Jenderal M Yussuf mengatakan, Supersemar berada di tangan Pak Harto. 

Saya sendiri menyaksikan situasi ketika masyarakat Jakarta dengan gegap gempitanya menyambut lahirnya Supersemar. Mahasiswa dan pemuda bercampur dengan unsur masyarakat lainnya turun ke jalan-jalan utama di Jakarta. 

Warga yang beraktivitas di Ibu Kota pun ikut menyemangati orang-orang yang turun ke jalan saat itu. Tempat berkumpul massa rakyat paling meriah berada di depan Hotel Indonesia sekitar air mancur yang hingga kini menjadi tempat favorit untuk berunjuk rasa. 

Dalam “pawai kemenangan” itu, pasukan ABRI, terutama RPKAD (Resimen Para Komando AD) dan Resimen Kostrad mengerahkan tank-tank dan panser serta senjata-senjata berat untuk turun ke jalan. Namun, jangan salah, artileri ini bukan ditujukan untuk menghalau pendemo.  

Mereka membolehkan massa rakyat untuk menaikinya. Sebagian ada yang bernyanyi-nyanyi layaknya merayakan kemenangan usai pertandingan sepak bola.  

Pada 18 Maret 1966 sebanyak 15 Menteri Kabinet Dwikora diamankan—Istilah ditangkap ketika itu. Di antaranya, Waperdam I/Menlu Soebandrio yang pernah disebut Bung Karno sebagai Menlu terbaik. Para menteri lainnya yang ditangkap adalah Wakil PM III Chaerul Saleh, Menteri Penerangan Achmadi, Sekjen PNI Front Nasional Ir Surahman, Menteri Keuangan Oei Tjoe Tat, Menteri Koperasi Mohd Achadi, Menteri/Gubernur DKI Dr  Soemarno, dan Menteri Keamanan Nasional Imam Syafe’ie. 

Bung Karno praktis kehilangan pengikut setianya di lingkaran pemerintahan. Saya masih ingat bagaimana kegiatan-kegiatan Bung Karno dibatasi. Demikian pula, pemberitaan soal si “Bung Besar” meski saat itu secara resmi ia menjabat masih presiden. Kegiatannya hanya dimuat sepintas saja. 

Pembatasan pemberitaan sudah terjadi pasca-G30 S. Mulai 2 Okober 1965 ABRI sempat mengeluarkan larangan penerbitan surat kabar dan majalah. Hanya Berita Yudha milik Angkatan Darat dan harian Angkatan Bersenjata milik Pusat Penerangan ABRI yang boleh terbit.

Selain itu, kantor Berita ANTARA sempat dilarang terbit sekitar dua minggu. Kemudian, Kodam V/Jaya selaku Penguasa Perang Daerah Jakarta dengan panglima Mayjen Umar Wirahadikusumah membawahi kantor berita milik pemerintah hingga Desember 1965. 

Pada Juni sampai Juli 1966 berlangsung Sidang Umum MPRS. Dalam pidato pertanggungjawaban yang ia beri judul Nawaksara, Bung Karno mempertanyakan mengapa ia seolah dipersalahkan atas peristiwa G30S. Namun, kepemimpinan Sukarno sudah telanjur dipreteli. Pada Maret 1968 Soeharto resmi diangkat sebagai pejabat presiden dan babak baru Indonesia pun dimulai. n