Sabtu , 12 August 2017, 02:40 WIB
HUT Bung Hatta

Ekonomi-Politik Bung Hatta Pembendung Kemiskinan

Rep: Melisa Riska Putri, Eko Supriyadi/ Red: Bayu Hermawan
Bung Hatta

Menurut almarhum Prof Mubyarto, guru besar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, keprihatinan Bung Hatta masih relevan dengan kondisi terkini. Sebab, kondisi ekonomi-politik bangsa Indonesia dewasa ini banyak persamaan dengan kondisi ekonomi-politik saat itu.

Selain ketimpangan pendapatan, Mubyarto menggarisbawahi concern Bung Hatta juga menyasar ketimpangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Berdasarkan data distribusi PDRB yang dirilis BPS terkini, Pulau Jawa masih mendominasi dengan sumbangan sekitar 57 persen.

Sedangkan, sisanya di luar Jawa dengan persentase terbesar, yaitu Sumatra sekitar 23 persen. Investasi pun setali tiga uang karena Jawa masih mendominasi dengan persentase di atas 60 persen.

Mubyarto menuturkan keprihatinan Bung Hatta yang "keras" memiliki dasar kuat. Apalagi, pidato itu dibuat selepas putra Bukittinggi itu meletakkan jabatan, 1 Desember 1956. Setelah itu, Bung Hatta menggunakan sebagian besar tahun 1957 untuk berkeliling Sumatra dan menemukan kebijakan ekonomi pemerintah pusat banyak merugikan wilayah-wilayah luar Jawa yang notabene sangat kaya SDA.

Bung Hatta kemudian menyampaikan saran pemikiran untuk mengatasi permasalahan ini. "Rencana kerja harus didasarkan pada memperbesar tenaga-beli rakyat dari semulanya. Rakyat kita telah terlalu lama menderita kemiskinan dan kesengsaraan hidup sehingga sudah pada tempatnya apabila ia dijadikan patokan."

"Pembangunan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pada penutup rencana lima tahun pertama yang berdasarkan ide ini. Pendapatan nasional naik merata dengan 15 persen. Merata, sebab pendapatan rakyat seluruhnya, yaitu tenaga belinya harus bertambah 15 persen," kata Hatta dikutip dari buku Ekonomi Terpimpin.

Dari kutipan itu, menurut Mubyarto, jelas bahwa politik ekonomi perlu sekali memprioritaskan upaya memerangi kemiskinan. Mengurangi kemiskinan dan kesengsaraan hidup rakyat yang sudah berjalan lama harus merupakan patokan dan ukuran keberhasilan politik ekonomi.

"Demikian, pemerataan dan peningkatan tenaga beli secara merata bagi seluruh rakyat juga merupakan salah satu jaminan bagi politik kemakmuran yang bersifat kerakyatan," ujarnya.