REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang juga Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI ke Provinsi Sumatera Selatan Hafisz Tohir meminta penguatan Perbankan Indonesia, khususnya pada konsorsium BUMN Karya yang saat ini masih memiliki modal sangat kecil.
Hal itu diungkapkannya saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, PT. Hutama Karya, PT. Waskita Karya, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait pengawasan APBN di BUMN yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN), khususnya PT. SMI dan LMAN atas pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya yang memiliki panjang keseluruhan 21,39 km dan perkembangan pembangunan Venue Asian Games di Jakabaring Sport City yang dibiayai APBN sebesar Rp 68 triliun.
Hafisz mengapresiasi kinerja para stakeholder terkait dalam menyelesaikan beberapa pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan. Menurutnya sudah cukup optimal, namun ia menilai, perlu ada penguatan perbankan Indonesia.
"Konsorsium daripada BUMN Karya kita itu modalnya masih kecil sekali, oleh karena itu harus kita pikirkan ke depan, bagaimana menggarap infrastruktur ini. Tetapi tidak mengharuskan kita mengikutsertakan PMN yang diserahkan pada BUMN tersebut, karena APBN kita sangat terbatas," papar politisi Partai Amanat Nasional ini di Palembang, Senin (16/10).
Ditambahkan Hafisz, bahwa setiap rupiah yang di serahkan ke PMN tersebut adalah terhitung hutang negara. Maka dari itu, harus disiasati dengan aset finansial.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Alex Noerdin mengaku sangat bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan seluruh pembangunan Infrastruktur yang ada saat ini, menurutnya pembangunan Jakabaring Sport Center dan LRT merupakan pembangunan sarana olah raga terbesar dan berstandar Internasional juga nyaman bagi atlet yang nantinya akan bertanding di April 2018 mendatang.
Sebagaimana diketahui, Komisi XI DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Berpacu pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015, anggaran PMN terealisasi sebesar Rp 71,93 triliun. Tahun 2016 anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 65,18 triliun. Komisi XI berkepentingan untuk melakukan pendalaman terhadap kinerja BUMN yang menerima tambahan PMN tersebut. Hal ini sesuai dengan tugas Komisi XI dalam fungsi pengawasan.
Sebagaimana diketahui, Proyek LRT Palembang sepanjang 23,4 km dikerjakan oleh PT Waskita Karya mulai Oktober 2015 dengan nilai total kontrak proyek tersebut Rp 12,59 triliun yang diharapkan dapat mendukung kelengkapan infrastruktur yang akan digunakan selama Asian Games 2018 dan dapat mempermudah mobilisasi masyarakat Palembang dan sekitarnya dengan moda transportasi yang lebih nyaman dan terjangkau.
Lebih dari itu, Komisi XI dalam kunjungan ini berharap mendapatkan gambaran tentang upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dan kendala- kendala yang dihadapi PT. SMI dan LMAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, apabila terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komisi XI dapat menindaklanjuti dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.
Di Sumatera Selatan, Hafisz didampingi anggota Komisi XI antara lain Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP), Sarmuji, Edison Betaubun (F-Golkar), Kardaya Warnika, Heri Gunawan (F-Gerindra), Rudi Hartono (F-PD), Sukiman (F-PAN), Bertu Merlas (F-PKB), Junaidy Auly (F-PKS), dan Anarulita Muchtar (F-Nasdem).