REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berencana mengembangkan platform marketplace atau lokapasar sebaga talent pool perekrutan guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) pada 2024 mendatang. Menyikapi hal itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai upaya tersebut justru berpotensi memicu masalah baru.
“Pasti memicu masalah baru karena bukan jaminan kepastian, tapi malah diserahkan pada mekanisme pasar,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada Republika, Jumat (26/5/2023).
Ubaid menilai langkah yang tengah diupayakan pemerintah tersebut bukan sebagai langkah menyelesaikan masalah, melainkan strategi untuk lari dari tanggung jawab. Persoalan guru honorer dan seleksi guru PPPK dalam beberapa tahun terakhir memang menyisakan berbagai masalah yang belum terselesaikan.
Dia mengatakan, strategi pembuatan lokapasar itu terkesan menyerahkan nasib guru kepada mekanisme pasar. Menurut dia, pemerintah semestinya memberikan jaminan pengangkatan yang pasti terlebih dahulu atas nasib guru-guru yang honorer yang hingga kini masih belum jelas.
“Jaminan pengangkatan yang pasti atas nasib guru-guru honorer yang hingga kini masih terlunta-lunta. Ini pemerintah bukan kasih kepastian, tapi diserahkan pada pasar, alias guru disuruh ‘dijual diri’ di marketplace,” ujar dia.
Pemerintah pusat berencana membuat lokapasar yang dipergunakan sebagai talent pool tenaga guru. Pembentukan lokapasar tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan munculnya guru honorer yang terus terjadi selama bertahun-tahun selama ini dan rencananya akan diberlakukan pada 2024 mendatang.
“Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi. Di mana semua sekolah dapat mengakses siapa saja sih yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya,” ujar Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan secara daring, dikutip Kamis (25/5/2023).
Sosok pendiri Gojek tersebut menjelaskan, ada dua kriteria guru yang dapat masuk ke dalam lokapasar tersebut. Pertama, guru-guru honorer yang sudah lulus nilai ambang batas untuk menjadi calon guru ASN. Kedua, guru-guru lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan, yakni guru-guru baru yang sudah lulus program PPG.
“Karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru yang masuk ke dalam marketplace ini sudah berhak untuk mengajar di sekolah-sekolah kita. Jadi, calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
