REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemegang saham BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB), akan kedatangan investor baru. Hal itu sebagai salah satu langkah menopang operasi Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka.
Vice President Corporate Secretary PT BIJB Dian Nurrachman mengatakan saat ini para pemegang saham perusahaan yakni Pemprov Jawa Barat, PT Angkasa Pura II, dan PT Jasa Sarana sedang mematangkan klausa kesepakatan dengan investor baru. "Untuk saat ini sedang negosiasi antara pemegang saham," kata Dian.
Menurut dia, investor baru tersebut akan mengantongi delapan persen saham senilai Rp 210 miliar. Saat ini porsi saham BIJB dipegang Pemprov Jabar sebesar 86 persen dan akan menjadi 60 persen setelah Angkasa Pura II memenuhi setoran modal seluruhnya.
"Saham itu ada yang disebut modal dasar Rp 2,5 triliun, 80 persen itu dari modal yang disetorkan Pemprov. Ada saham portopel yang belum diambil siapapun itu delapan persen nilainya Rp 210 miliar," ujar Dian.
Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Barat Taufiq BS menyampaikan, hingga saat ini Pemprov Jabar sedang berproses. "Pada prinsipnya para pemegang saham sudah sepakat, kami harap tidak terlalu lama ada kepastian tentang penempatan dana," kata Taufik.
Dia menjelaskan pemegang saham baru akan mengantongi 210 ribu lembar saham baru dengan harga Rp 1,3 juta per lembar saham atau sekitar Rp 270 miliar dan dana segar ini akan digunakan untuk operasional BIJB.
Pemprov Jawa Barat, kata Taufik, juga menyambut baik rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai bandara premium untuk penerbangan internasional. "Tentunya hal ini akan sejalan dengan harapan kami mudah-mudahan," kata dia.
Menurut Taufik, kebangkitan dan efektivitas Bandara Kertajati mulai terlihat seiring dengan rencana difungsionalkanya Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) pada 15 April 2023. Tol ini juga akan semakin meningkatkan kebutuhan akan penerbangan dari Kertajati ke kota-kota lain.
"Untuk haji sudah terkonfirmasi, juga untuk umrah dan komersial. Biaya operasional akan menjadi prioritas. Mudah-mudahan April ini sudah terseksekusi," ujarnya.
Sebelumnya Menhub Budi Karya Sumadiseusai rapat bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (24/3/2023), memastikan Bandara Kertajati, di Kabupaten Majakengka, Jawa Barat, akan menjadi bandara alternatif untuk penerbangan internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
