REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau yang biasa disapa Eko Patrio membantah telah melakukan kampanye Pemilu 2024 dengan membagikan sembako di Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pada Ahad (12/3/2023).
"Sebenarnya perlu diketahui bersama bahwa saya sampai sekarang belum mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024," kata Eko di Kantor DPWPAN DKI Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (30/3/2023).
Eko menegaskan, pembagian sembako itu dilakukan sebagai seorang anggota DPR bukan sebagai peserta pemilu.
"Ya jadi kemarin saya itu memang ketemu dengan kader saya, simpatisan saya dan akhirnya saya sosialisasi dan memberikan sembako juga, yang di dalamnya ada minyak sayur, ada beras dan lainnya," ujarnya.
Eko mengatakan, turun ke konstituen itu merupakan fungsi sebagai anggota DPR. Dia menilai yang dilakukannya adalah hal yang wajar.
"Nah jadi ya itulah fungsi terakhir DPR yang ketemu dengan daerah pemilihannya, masyarakatnya. Jadi wajar-wajar saja gitu saya memberi, bagusan memberi kan," katanya.
"Saya datang, anggota DPR gitu, bukan cuma sekedar janji surga. Mending datang, ngomong, saya kasih rejeki," katanya.
Eko menganggap narasi yang diviralkan itu telah di-'framing' sehingga memunculkan opini negatif. "Memang saat kemarin itu nggak tau di-'framing' atau siapa. Saya juga nggak tau itu ya, tapi ya nggak apa-apa juga. Kata orang tua saya 'dizolimi berarti ibadah'," kata Eko.
Dia menyebutkan, kegiatan bagi-bagi sembako itu bukan hanya dilakukan saat di bulan Ramadhan. "Saya sudah berbagi sejak Covid-19. Saya membagikan masker, handsanitizer, bikin paket edukasi 'online' gratis yang disingkat 'Pak Eko' itu di lima titik," katanya.
"Saat Covid-19, dia pernah membagikanpaket sembako di lima wilayah, bahkan jumlahnya mencapaisatu juta (paket) sembako. "Artinya sudah tidak aneh kalau saya memberi," ujarnya.
Eko mengaku belum mengetahui sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kegiatan itu. Namun demikian, dirinya akan menjalin komunikasi dengan Bawaslu.
"Kalau ada teguran Bawaslu sebagainya ya nanti kita komunikasikan bahwa apakah ini mendapat teguran atau tidak. Tapi selama ini kita selalu komunikasi dengan Bawaslu, KPUD dan sebagainya masih baik-baik aja," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
